BATAM CENTRE (HK) - Seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Batam tingkat eselon II, disaksikan Walikota Batam Ahmad Dahlan dan Wakil Walikota Batam Rudi, SE menandatangi pakta integritas di lantai V Gedung Pemko Batam. Penandatanganan itu dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Walikota Batam Ahmad Dalan mengatakan, pakta integritas dilakukan untuk reformasi birokrasi. Perubahan tersebut merupakan upaya besar dari pemerintah untuk memperbaiki semua lini.

" Ini pakta integritas, pada dasarnya sama yang dilakukan diseluruh kabupaten kota lainya. Tidak ada perubahan, dengan tujuan menjadi kepala SKPD yang lebih profesional," kata Dahlan, kemarin.

Penandatanganan tersebut, lanjut Dahlan merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri PAN dan RB No 49 Tahun 2011 tentang pedoman umum pakta integritas yang di dalamnya mengatur bahwa seluruh Pimpinan Kementrian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah serta PNS diwajibkan untuk menandatangani Dukumen Pakta Integritas. Penandatanganan Pakta Integritas menjadi momentum penting bagi upaya pemberantasan korupsi.

Menurut Dahlan penandatanganan pakta integritas tersebut bukan sekedar formalitas birokrasi, tetapi juga merupakan janji kepada diri sendiri yang secara moral akan memperkuat itikad dan komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

" Harapannya, para kepala SKPD dalam menjalani tugas sesuai dengan aturan sehingga terhindar dari kesalahan, apalagi sampai pada permasalahan hukum," katanya.

Kepala Inspektorat Kota Batam Hartojo Sirkoen mengatakan pakta integritas merupakan janji atau pernyataan diri untuk tidak melakukan KKN serta memberi kinerja yang baik sesuai tupoksi dan kewenangan masing-masing.

" Sebuah janji, kemauan untuk menepati dan tetap teguh serta berkomitmen untuk melaksanakan janji. Penandatangan pakta integritas ini akan memperkuat komitmen Pemerintah Kota Batam terutama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Hartono. (mnb)