BATAM (HK)-Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan memberikan sanksi tegas bagi pejabat dan pegawainya yang tidak mematuhi aturan soal penggunaan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Kendaraan dinas milik Pemko Batam yang kedapatan masih diisi dengan BBM subsidi akan ditarik dari pejabat atau pegawai yang memakainya. Sanksi serupa juga berlaku bagi mereka yang menukar pelat kendaraan dinasnya dari merah ke hitam.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Walikota Batam Rudi SE kemarin. Ia meminta masyarakat untuk melaporkan jika melihat ada kendaraan dinas milik Pemko Batam yang mengisi BBM non-subsidi di SPBU ataupun mengetahui ada kendaraan dinas yang diganti pelatnya dari merah ke hitam. "Kalau ada SMS saya pelat nomornya berapa dan ngisi di SPBU mana," ujar Rudi.

Rudi menyatakan, pengubahan pelat kendaraan dinas dari merah ke hitam, tidak dibenarkan, kecuali bagi kepala daerah dan wakilnya. "Kalau kepala daerah dan wakilnya boleh menggunakan pelat hitam, ini tidak melanggar aturan. Tapi kalau yang di bawahnya tidak boleh. Kalau ada langsung ditarik. Kalau ada yang ketemu, SMS saya," tandas Rudi.

Terkait penggunaan BBM non-subsidi bagi kendaraan dinas Pemko Batam, Rudi mengatakan sejauh ini masih berjalan lancar. Artinya, belum ada laporan soal adanya kendaraan dinas yang diisi BBM subsidi. "Semua berjalan lancar, belum ada pegawai yang (kedapatan) mengisi kendaraan dinas dengan BBM subsidi," katanya.

Seperti diketahui, per 1 Februari lalu, seluruh kendaraan dinas milik pemerintah diwajibkan menggunakan BBM non-subsidi. Bukan hanya milik pemerintah daerah, penggunaan BBM non-subsidi juga berlaku bagi seluruh kendaraan dinas milik pemerintah, termasuk untuk instansi vertikal mulai dari kejaksaan, pengadilan, TNI/Polri, dan BUMN/D. (lim)