TELAGAPUNGGUR(HK)- Pengusaha ekspedisi (jasa pengiriman barang) mengeluhkan banyaknya pungutan liar (pungli) yang harus mereka bayarkan kepada oknum petugas anggar BC Batam di pelabuhan ASDP Telaga Punggur.

Pungutan tersebut dibayarkan saat truk yang membawa barang memasuki kapal roro. Besarnya pungutan yang harus mereka bayarkan untuk sekali pengiriman sebanyak Rp500 ribu per truk, dan itu tanpa dilengkapi kwitansi.

Irmal, salah seorang pengusaha ekspedisi mengatakan, jika tidak mau membayar maka barang yang akan dikirimkan pengusaha tersebut ditahan di anggar BC.

"Kalau tidak, barang-barang konsumen yang akan kami kirimkan ke luar daerah Batam ini, akan di tahan oleh pihak Anggar BC Batam pelabuhan di Telagapunggur," kata Irmal.

Padahal, ia sudah membayar pajak pertambahan nilai ke negara melalui kantor pos sebesar 10 persen sesuai ketentuan Undang-Undang. Dalam ketentuan itu, pengiriman barang dalam wilayah FTZ ke luar daerah wajib membayar pajak pertambahan nilai sebesar 10 persen.

Dikatakan dia, pungutan itu tidak hanya berlaku pada dirinya seorang tetapi juga kepada truk lain yang juga mengangkut barang ke luar Batam. Setiap hari jumlah truk yang keluar Batam melalui kapal roro tersebut sekitar 50 hingga 100 unit.

" Ini sudah keterlaluan dan sudah saatnya badan pemeriksa keuangan negara ini atau KPK melakukan pemeriksaan terhadap oknum-oknum yang berupaya memperkaya diri sendiri dari kegiatan ini," tegasnya.

Kepala Anggar BC Batam di pelabuhan ASDP Telagapunggur, M Yusuf yang dikonfirmasi soal ini mengakui adanya pungutan tersebut. Ia mengatakan, pungutan tersebut sesuai ketentuan Undang-undang dan atas kekurangan pajak yang disetorkan para pengusaha ekspedisi atau pemilik barang di kantor pos.

" Uang notul itu kami pungut, setelah kami melakukan pemeriksaan barang yang di angkut setiap truk yang masuk ke pelabuhan ini. Nilai rupiahnya bervariasi, mulai dari Rp200 ribu hingga Rp500 ribu lebih. Semua itu, tergantung dari jumlah barang yang mereka bawa dan melebihi kuota," kata Yusuf.

Ia mengatkan tindakan tersebut merupakan wewenang kepala Anggar BC Batam di pelabuhan untuk mengutip uang notul itu atau uang kekurangan pajak barang kepada pemilik barang. (vnr)