Nagoya- Ketua Apindo Bintan Jamin Hidayat mengatakan berdasarkan hasil risert ILO (Internastional Labour Organisasion) kenaikan UMK di Indonesia tertinggi se-dunia. Dan ini secara langsung sangat berdampak terhadap iklim investasi Indonesia secara keseluruhan.

" Itu bukan kata saya, tapi berdasarkan riset ILO bahwa lompatan kenaikan UMK di Indonesia tertinggi sedunia. Kalau ini terus dibiarkan, pengusaha bisa gulung tikar atau mengalihkan usahanya ke daerah lain yang UMKnya lebih murah," katanya.

Jamin mengatakan kenaikan UMK ini menjadi masalah tersendiri bagi kalangan pengusaha. Dengan kenaikan UMK yang sangat tinggi, membuat pengusaha harus berpikir ulang untuk meneruskan usahanya di Indonesia.

" Kita tidak melarang naik, silahkan naik, tapi harus porposional dan sesuai KHL. Jangan langsung menanjak begitu. Mereka yang tidak ingin repot mungkin berpikiran singkat saja, menutup usahanya. Kalau ditutup, lalu bagaimana dengan tenaga kerja kita, kan nanti ini jadi persoalan," katanya.

Ia mencontohkan DKI Jakarta, dimana pengusahanya banyak yang sudah hengkang ke luar Jakarta akibat kenaikan UMK yang sangat tinggi. Ini tidak ancaman lagi, tapi betul-betul sudah terjadi. Untungnya, daerah tempat pengusaha tersebut mengalihkan investasinya masih di Indonesia yakni Jawa Tengah.

" Secara umum itu masih wilayah Indonesia, karena investasinya di Jawa sana.Tapi bagaimana dengan Jakarta, tentu mereka akan kehilangan pendapatan dari pengusaha," katanya.

Karena itu, Jamin berpendapat, mestinya pemerintah ikut berperan dalam menentukan kenaikan UKM ini, agar tidak terjadi kejadian seperti di Jakarta.
Paling tidak langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan kebijakan mengenaikan UMK ini.

Jamin juga mengatakan, jumlah pengusaha di kawasan Industri yang dikelolanya terus berkurang. Dari 38 PMA turun menjadi 18 PMA, kemudian akan ada 3 lagi yang akan hengkang. Penyebabnya macam-macam, ada yang karena sepi order, kurangnya kepastian hukum dan masalah-masalah lain.

" Bicara soal pertumbuan ekonomi Kepri, persoalannya sangat komplek sekali. Tidaknya hanya soal kenaikan UMK, tapi juga soal lain. Kemudian, tarik menaik kepentingan pusat dan daerah juga menjadi salah satu pemicu lambatnya pertumbuhan Kepri," tambahnya. (sfn)