BATAM (HK) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri mengalokasikan anggaran Rp165 miliar untuk program pengentasan kemiskinan di tahun 2013 ini. Targetnya, sebanyak 5.000 rakyat miskin di daerah ini bisa terentaskan.

"Anggaran Rp165 miliar itu dari APBD Provinsi Kepri. Nanti akan disalurkan kepada tujuh daerah tingkat dua di Kepri. Kita targetnya sebanyak 5.000 rakyat miskin bisa dientaskan," ujar Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo kepada wartawan usai membuka seminar Optimalisasi Free Trade Zone (FTZ) di Hotel PIH, Batam, Sabtu (24/3).

Kata Soerya, anggaran itu dua kali dari anggaran seluruh kota/kabupaten yang ada di Kepri. Jadi bila digabungkan mencapai Rp250 miliar. Anggaran tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk memenuhi beberapa kebutuhan dasar masyarakat seperti rumah layak huni, penerangan, aliran air bersih, pendidikan dan lainnya.

Ditegaskannya, salah satu program utama pengentasan kemiskinan di Kepri ialah program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Kata Soerya, pada 2011 lalu, Pemprov Kepri bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota di Kepri sudah merehabilitasi 3.625 RLTH. Lalu tahun 2012, dicanangkan pembetulan 4.384 unit RLTH.

"Targetnya, program ini akan dijalankan selama lima tahun bisa merehab rumah tak layak huni sebanyak 20 ribu unit," ujar mantan Ketua DPRD Kota Batam ini.

Sementara itu, Gubernur Kepri HM Sani sebelumnya mengatakan, tahun 2012 angka kemiskinan di Provinsi Kepri masih 18,25 persen. Angka itu mengalami penurunan sekitar 0,27 persen dibanding tahun 2011 yang mencapai 18,52 persen.

"Kami menargetkan hingga 2015 nanti angka kemiskinan berkurang dari 18,52 persen menjadi sekitar 8 persen. Berbagai program pengentasan kemiskinan terus dijalankan," katanya.

Kata Sani, angka kemiskinan tertinggi berada di Kota Batam yang penduduknya sekitar 1,2 juta jiwa atau lebih dari 50 persen dari penduduk Kepri.

"Jumlah penduduk Kepri sekitar 1,8 juta dan sekitar 1,2 juta berada di Batam. Meski Batam sudah maju, namun penduduk miskinnya masih banyak," katanya. (ant/byu)