BALOI (HK) - Untuk tahap awal, Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Batam Indonesia, akan mengelola tujuh pelabuhan yang ada di Batam. Ketujuh pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan pengumpan, di mana sudah ada pemasukan daerah dari sektor ini.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Zulhendri mengatakan, dengan pengelolaan tujuh pelabuhan tersebut tahun ini maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kota Batam dari sektor tersebut sudah masuk ke kas daerah.

" Kas daerah dari sektor pengelolaan pelabuhan sudah masuk tahun ini. Tahap pertama, akan menerima pendapatan tujuh pelabuhan rakyat. Pertama, kita berdayakan tujuh pelabuhan pengumpan di Batam," kata Zulhendri, Senin (25/3).

Potensi pendapatannya, kata Zulhendri, akan diperoleh melalui sewa perairan untuk labuh tambat, sandar dan berbagai potensi lainya. Namun demikian, BUP sendiri belum berjalan, karena sedang menunggu penyelesaian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Diharapkan secepatnya diselesaikan, supaya lebih cepat dikerjakan, sebab mengenai akte pendirian perusahaan sudah bisa dilaksanakan.

Adapun pelabuhan tersebut diantaranya pelabuhan rakyat di Tanjung Riau, Pelabuhan Pancung di Sekupang, Sagulung, Dapur 12 dan lainnya.

" Ini bisnisnya pemerintah Batam, guna untuk memaksimalkan pengelolaan potensi yang ada. Kita tinggal menunggu penyelesaian SIUP dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan)," kata Zulhendri.

Sebelumnya, Walikota Batam, Ahmad Dahlan, menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Agussahiman untuk menjadi Komisaris Utama Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Batam Indonesia. Dan Zulhendri sebagai Komisaris yang saat ini Kadishub Batam. Sementara untuk Direksi, diusulkan nama Failasuf.

Ahmad Dahlan mengatakan, BUP akan terlibat dalam pengelolaan pelabuhan di Batam. BUP akan memberikan pelayanan kepelabuhanan di pelabuhan komersil. Untuk memulai usahanya, BUP akan mendapat anggaran Rp2 miliar dari APBD. (mnb)