BATAM (HK)-- Pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp7 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN) untuk pembangunan dua embung di Pulau Nipah. Hal ini merupakan upaya pemerintah menyediakan air bersih bagi prajurit TNI yang berjaga di pulau terluar yang berbatasan dengan Malaysia tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto mengatakan hal itu kepada wartawan saat mengunjungi Pulau Nipah, Rabu (27/3).

Joko mengatakan kedua embung yang dibangun itu dapat menampung air hujan 5.000 meter kubik. Masing-masing embung menampung air hujan 2.000 meter kubik dan 3.000 meter kubik. Embung tersebut saat ini sudah selesai dikerjakan.

"Embung sudah siap dan tinggal perbaikan sedikit-sedikit saja. Airnya pun belum terisi. Kita berharap musim hujan mendatang sudah mulai terisi,"katanya.

Selain embung, Kementerian PU juga membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) di pulau itu. IPA ini mampu mengalir hingga lima liter per detik. Debit air 1 liter per detik ini katanya cukup untuk keperluan marinir yang bertugas menjaga perbatasan.

" Debit air 1 liter per detik cukup untuk minum dan mandi 800 orang. Sehingga jika 5 liter per detik akan lebih dari kebutuhan. Dan penyelesaian IPA tidak terburu-buru," katanya.

Seorang prajurit yang berjaga di Pulau Nipa mengatakan selama ini mereka menggunakan air tadah hujan untuk kebutuhan sehari-hari. Air itu ditampung diterpal," katanya.

Kebun Raya

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto khawatir seluruh lahan yang ada di Batam akan dijadikan kawasan budidaya. Untuk itu dia meminta harus ada lahan kebun raya.

" Di sini (Batam) harus ada kebun raya. Saya khawatir di Batam ini semua tata ruangnya menjadi kawasan budidaya. Sehingga harus ada kawasan lindung yang hijau dan terbuka," kata Djoko di sela-sela kunjungannya di lokasi Kebun Raya Batam yang berada di Nongsa, kemarin.

Menurutnya, semakin banyak hutan maka akan semakin baik pula kota tersebut. Sehingga ruang terbuka itu menjadi hijau.

"Tadi katanya lahan maksimal 30 persen, padahal saya meminta lahan untuk kawasan lindung itu minimal 30 persen. Semua ini untuk pelestarian Kota Batam,"katanya.

Menteri menargetkan pembangunan kebun raya selesai secepatnya. Untuk biaya katanya akan ditanggung secara bersama-sama.

Walikota Batam Ahmad Dahlan mengatakan alokasi lahan untuk kebun raya di Batam sudah disetujui BP Batam.

"Lahan ini kan berada di BP Batam. Pak Mustofa Widjaya hari ini (kemarin) akan menandatangani surat pengalokasian lahan tersebut kepada pemerintah daerah," katanya.

Dahlan mengatakan kebun raya Batam dipilih di daerah resort di Nongsa. Ini karena selain untuk wisatawan lokal di Batam juga untuk wisatan asing yang berkunjung ke Batam.

"Kita optimis kebun raya Batam seluas 84 hektar ini akan segera dibangun," katanya.

Reklamasi Pulau Terluar

Sebanyak 19 pulau terluar Indonesia yang berada di Provinsi Kepri agar dilakukan reklamasi dan dibangun pemecah ombak. Permintaan ini disampaikan Gubernur Kepri, HM Sani kepada Menteri Pekerjaan umum.

"Kita minta perhatian pak menteri. Sebab di Kepri, setidaknya masih ada 19 pulau butuh reklamasi. Pulau ini berda di perbatasan dengan negara tetangga," kata Sani di Hotel Harmoni One pada Seminar Nasional Bendungan Besar 2013, Rabu (27/3).

Perhatian pemerintah pusat sangat diharapkan karena apabila reklamasi menggunakan anggaran daerah, biaya yang dibutuhkan sangat besar.

Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto mengatakan pihaknya akan mereklamasi pulau-pulau terluar di Indonesia yang hampir tenggelam.

"Ada program, semua pulau terluar di Indonesia jadi perhatian," katanya.

Namun, menteri enggan menjelaskan jumlah pulau yang direklamasi dan dana yang dibutuhkan untuk rehabilitasi pulau-pulau terluar.

"Dilakukan bertahap, tidak mungkin dalam satu tahun," kata Menteri.

Reklamasi dilakukan pada pulau-pulau terdepan yang nyaris tenggelam itu kata menetri itu penting untuk menjaga wilayah teritorial NKRI.

Ia mengatakan bahwa pulau yang direklamasi berdasarkan usulan dari pemerintah daerah. Selain reklamasi, dia mengatakan bahwa Kementerian PU juga mendirikan bangunan-bangunan yang dibutuhkan masyarakat di Pulau Terluar.

Di Kota Batam, Kementerian PU mereklamasi Pulau Batu Beranting, Pulau Nipa, dan Pulau Putri, sedangkan pulau terluar lainnya, Pulau Pelampong, dibangun pemecah ombak.

"Reklamasi dilakukan untuk menyelamatkan pulau terluar," kata Walikota Batam.

Sebelum direklamasi, Pulau Batu Berakit hanya tampak air surut, sedangkan ketika air pasang, pulau itu menghilang. Kini, setelah direklamasi, luas pulau saat surut menjadi 700 meter persegi. Selain direklamasi, Kementerian PU juga memperbaiki menara mercusuar yang ada di sana.

Kepala Satuan Pelaksana Jaringan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Wilayah Sumatera VI Bakti mengatakan reklamasi menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 senilai Rp9 miliar.

Dikatakan reklamasi dilakukan sekeliling pulau karena wilayahnya yang tidak luas.

"Reklamasi biayanya besar, tetapi karena pulau kecil saja, direklamasi sekeliling pulau," kata dia. Teknik reklamasinya, PU menanam batu besar di sekeliling pulau, lalu menyelimutinya dengan batu geranit yang dibungkus beronjong HDPE. Kementerian PU juga memasang pemecah gelombang di Pulau Pelampung untuk mengantisipasi abrasi. (jua/mnb)