BATAM CENTRE (HK) - Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Guntur Sakti mengatakan, pihaknya saat ini sedang meminta Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) masing-masing daerah di Kepri.

Selain, sebagai landasan untuk meminta pembangunan infrastuktur untuk menunjang peningkatan daya saing, hadirnya DPUD ini juga diharapkan mengurangi biaya promosi.

" DPUD merupakan langkah percepatan pengembangan peningkatan daya saing dengan daerah lain, khususnya luar negeri. Jika sudah ada, maka DPUD tersebut sebagai landasan untuk mengusulkan kebutuhan dana," katanya.

Guntur mengatakan, biaya promosi yang dibutuhkan cukup besar sehingga pendanaan peningkatan daya saing di setiap destinasi terkadang jarang diperhatikan. Dengan adanya DPUD, maka akan menjadi landasan untuk mengusukan pendanaan. Sebab, DPUD akan diperkuat dengan Pergub dan Perbup atau Perwako.

Kata Guntur, dunia pariwisata tidak bisa diembankan sepenuhnya kepada pemerintah. Perlu memikirkan keterlibatan berbagai sektor, sehingga apa yang diharapkan Kepri sebagai tujuan wisata dapat lebih baik.

Saat ini sedang dalam pengerjaan, DPUD yang ditetapkan, akan menjadi destinasi unggulan Provinsi Kepulauan Riau. DPUD yang dipilih adalah destinasi terbaik yang memiliki potensi pasar dan memiliki objek wisata.

" Pokoknya, selalu menjadi pusat kunjungan wisatawan, sudah memiliki infrastuktur dasar dan kami akan meningkatkan daya saingnya. Ada satu semangat komitmen di setiap daerah untuk mempercepat destinasi pariwisata unggulan ini," katanya.

Sejumlah destinasi unggulan yang telah ditetapkan tersebut diantaranya adalah Downtown Nagoya dan Jembatan I Barelang di Batam, Pulau Penyengat dan Hulu Kota Riau di Tanjung Pinang, Pantai Trikora dan Lagoi di Bintan, Pantai Pandan dan Air Terjun Tujuh Temurun di Kepulauan Anambas. Kemudian Pantai Teluk Betih di Karimun dan Pulau Bena di Lingga.

Guntur juga menambahkan destinasi unggulan tersebut, nantinya akan ditunjang dengan berbagai fasilitas, sehingga wisatawan yang datang, akan merasa aman dan nyaman.

" Mengapa destinasi pariwisata ini ditetapkan, agar ada komitmen dari seluruh kepada daerah untuk mempercepat pembangunan destinasinya. Dalam hal ini, dinas pariwisata di daerah, nantinya akan melibatkan semua sektor, baik SKPD maupun seluruh stekholder yang ada, "paparnya.

Guntur menambahkan, selama ini, prinsip kebersamaan dalam membangun pariwisata belum secara maksimal. Untuk itu, Dinas Pariwisata Kota maupun Kabupaten akan menetapkan pariwisatanya masing-masing.

"Biasanya sebelum Musrembang, sebaiknya dinas pariwisata harus bisa meminta kepada dinas terkait untuk bekerjasama agar bisa meningkatkan pariwisata di daerahnya, "ujarnya.

Kata Guntur, dinas pariwisata boleh memiliki anggaran yang tidak banyak, tetapi harus bisa ditunjang dengan bekerjasama dengan SKPD lainnya. Dalam hal ini, tahapan pencapaiannya memiliki jangka panjang hingga tahun 2022 mendatang.

"Selama ini, kesannya pembangunan pariwisata di daerah khususnya objek-objek wisata sangat lambat, karena memerlukan investasi yang besar, memerlukan infrastruktur yang tidak sedikit fasilitas menunjang untuk rasa aman dan nyaman bagi pengunjung. Kalau ini dipikirkan sendiri ya berat dong, harus kita pikirkan bersama, "ucapnya. (byu/mnb).