BATAM CENTRE (HK) –Pemerintah Kota (pemko) Batam menggelar rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan, dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) se-Batam, Senin (8/4). Rapat yang dipimpin Wakil Walikota Batam, Rudi,SE,MM itu dijadikan sebagai ajang serap aspirasi, bidang pengentasan kemiskinan.

Wakil Walikota Batam Rudi menekankan pentingnya pendataan penduduk. Hal ini dikarenakan data kependudukan merupakan dasar bagi pemerintah baik daerah maupun pusat dalam menyalurkan bantuan bagi masyarakat.

" Data harus sesuai antara alamat KTP dan domisili. Adanya perbedaan, maka langsung dicoret pemerintah pusat. Kalau dari Kemenpera itu bantuan stimulus Perumahan Swadaya (BSPS). Pendataan ini dilakukan supaya tahun 2014 nanti, ketahuan masyarakat yang berhak dapat bantuan dari pusat dan daerah," kata Rudi.

Menurut dia, berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilakukan Pemko Batam. Beberapa program seperti pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB), Koperasi dan sebagainya. Rudi menjelaskan bahwa program yang dilakukan oleh Pemko Batam dalam menangani masalah ini adalah bukan menghilangkan, akan tetapi dengan cara meningkatkan mutu, melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi melalui pendanaan APBN, APBD Tingkat I dan APBD Tingkat II.

Program-programnya meliputi program pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin atau desa tertinggal, program rumah layak huni, program pembinaan unit usaha penduduk miskin dan program pembangunan dan peningkatan infrastruktur di kawasan hinterland.

" Jumlah masyarakat tidak mampu di Batam tidak akan berkurang. Saat ini tercatat ada sekitar 50 ribuan warga Batam yang berada di bawah garis kemiskinan. Tapi, kalau data segitu, saya sendiri nggak begitu yakin. Data menurut saya sampai 100 ribuan ada. Dan itu terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk di Batam yang tidak memiliki skill,"katanya.

Rudi menegaskan bantuan yang diberikan memang tidak berupa uang, sebab itu katanya tidak akan memutus rantai kemiskinan. Tapi bisa berbentuk dana bantuan usaha, sesuai Perpres 125 tentang PKL (Pedagang Kaki Lima). (mnb)