Wagub dan Komisi X DPR Tinjau UN

Batam (HK)- Fokus, tenang dan berdoa. Tiga hal tersebut diyakini Wakil Gubernur Kepri,Dr.Soerya Respationo sebagai kunci sukses lulus Ujian Nasional.

“Insyallah lulus semua, ” katanya saat meninjau hari pertama UN di SMK Negeri 2 Batam, Senin (15/4)

Usai memberikan semangat, Soerya lantas mengambil sampul ujian disaksikan Ketua Komisi X DPR-RI Asman Abnur yang ikut meninjau langsung pelaksanaan ujian di Kepri. “Bismillahirrohmanirrohim, lulus semua,” katanya yang langsung diamini seluruh siswa.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR-RI Asman Abnur dalam kunjungan tersebut juga memberikan dukungan kepada seluruh siswa-siswi yang ada. “ Kami jauh-jauh dari Jakarta memberikan dukungan. Mudah-mudahan sukses semua yah,” katanya.

Usai meninjau pelaksanaan UN, Wakil Gubernur kepada anggota DPR menceritakan permasalahan yang ada di Kepri. Dalam paparannya, Soerya mengatakan bahwa permasalahan utama yang terjadi adalah regulasi.

Dalam regulasinya, Pemerintah Provinsi Kepri tidak dapat memberikan bantuan kepada SMP,SD karena merupakan kewenangan dari pemerintah tingkat II. Akibatnya, keinginan pemerintah provinsi untuk ikut membantu perbaikan sistem pendidikan terhalang aturan.

“ Problem ini sangat mendasar. Kami mau bantu saja susah. Jadi, mohon bantuan untuk meninjau kembali regulasi soal (bantuan) pendanaan ini,” harapnya.

Tegang

Pada hari pertama Ujian Nasional (UN), beberapa siswa-siswi di Batuaji, tampak tegang. Seperti yang terlihat di SMKN 1 Batam, Batuaji, sebanyak 274 siswa dengan serius mengerjakan soal Bahasa Indonesia.

Kepala SMKN 1 Batam, Deden Suryana mengatakan hari pertama UN, tidak ada kendala dan berjalan lancar hingga selesai. Meski ada 20 paket soal dan berbeda satu dengan lainnya, tidak membuat peserta bingung.

" Tidak ada kendala dalam UN ini. Sebanyak 274 siswa hadir dan mengikutinya hingga selesai,"ujarnya di ruangan kerjanya, kemarin.

Hal yang sama juga terjadi di SMKN 3 Batam, Bida Ayu, Sei Beduk. Sebanyak 128 siswa tampak gelisah. Bahkan tak jarang posisi duduk mereka berubah-ubah. Ini karena soal UN kali ini sebanyak 20 macam, sehingga satu dengan lain berbeda materinya.

Humas SMKN 3 Batam, Nurjanah mengakui kalau siswanya sedikit tegang saat mengerjakan soal UN. Apalagi dalam UN ini, setiap peserta akan mendapatkan soal yang berbeda.

" Sampai saat ini tidak ada kendala didalam kelas ketika peserta mengerjakan soal UN itu,"katanya.

Terpisah, Ketua Penyelenggara Pelaksana UN Kota Batam, Andi Agung mengatakan, sampai saat ini belum menerima laporan adanya kendala dari panitia UN dimasing-masing sekolah. Ada sebanyak 7.146 siswa/siswi telah mengikuti UN hari pertama dengan bidang studi Bahasa Indonesia.

"Allhamdulillah hari pertama UN tidak ada kendala. Kita masih menunggu laporan dari panitia UN dimasing-masing sekolah. Untuk sementara pelaksana UN berjalan lancar,"terangnya.

Pemerintah Dinilai Gagal

Mundurnya penyelenggaraan UN untuk tingkat pendidikan menengah merupakan kegagalan pemerintah dan harus dipertanggungjawabkan. Mestinya UN digelar serentak pada Senin (15/4).

"Tertundanya pelakansanaan UN di beberapa daerah di Indonesia, adalah bukti kegagalan (Kemendikbud) yang harus dibayar dengan pertanggung jawaban," kata Asman Abnur usai meninjau pelakasanaan UN di SMA 3 Batam, kemarin.

Katanya, mundurnya ke-11 daerah tersebut merupakan kesalahan fatal dan harus dipertanggungjawabkan. Ia pun berjanji akan memanggil pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk menjelaskan keterlambatan pelaksanaan UN itu.

Bahkan, untuk diketahui penyebab kegagalan tersebut, Asman mengatakan, bisa saja dibentuk Panitia Kerja terkait keterlambatan yang terjadi. Karena kejadian tersebut bukan masalah sepele.

"Ini bukti kesiapan pemerintah tidak ada. Kalaupun permasalahan teknis, ini fatal. Ini kita akan panggil Kemendikbud untuk menjelaskan kenapa itu terjadi,"tambah Asman.

Dalam kesempatan itu, Asman juga menyoroti penetepan kelulusan murid ditentukan di UN. Memang dulu ditetapkan, kalau 40 persen kelulusan ditentukan sekolah dan sisanya melalui UN. Ini kedepan, bagaimana agar dibalik, menjadi 60 persen kelulusan ditentukan oleh pihak sekolah. Mengenai wacana untuk menghilangkan UN, hal itu dirasa tidak mungkin, karena UN juga menjadi tolak ukur di sekolah.

UN pada tahun sebelumnya, diketahui tingkat stres anak sangat tinggi. Makanya UN harus menjadi perhatian, begitu juga pelaksanaannya nanti. Selain itu, mutu pendidikan, tidak boleh dipandang sama.

"Tingkat mutu pendidikan tidak boleh disamakan, Aceh dengan Papua tidak boleh samarata, apalagi dibandingkan dengan Jakarta. Kalau seperti ini, UN harus dikaji lagi. Begitu juga dengan ketentuan kelulusan,"katanya.

Seperti diketahui, Ke-11 provinsi yang pelaksanaan UN-nya ditunda yakni Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulsel, Gorontalo

"Kami memohon maaf sebesar-besarnya karena ini murni persoalan teknis," kata Menteri Pendidikan Muhammad Nuh saat jumpa pers.

Nuh yang mengaku ditelepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal penundaan UN di 11 provinsi, mengaku telah melakukan investigasi. Hasilnya, kendala teknis yang dihadapi adalah memasukkan soal ke amplop sesuai dengan tipe nomor, mata pelajaran serta dimasukkan ke kotak untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah. (mnb/hms/cw71)