PPDI Kepri Gelar Musda II

BATAM(HK)-Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kepri menggelar Musyawarah Daerah (Musda) II selama dua hari 16-17 April 2013 di Pusat Informasi Haji (PIH) Batam Centre, Rabu (16/4). Salah satu agenda Musda II adalah pergantian pengurus PPDI Kepri lama, yang sudah berakhirnya masa bakti periode 2008-2013 ini.

Gubernur Kepri, HM Sani yang diwakilkan Kepala Dinas Sosial Kepri, Drs Edi Rofiano M.Si dalam pembukaan Musda II PPDI Kepri mengatakan, PPDI Kepri merupakan payung untuk memperjuangkan penyandang disabilitas di masyarakat agar dapat memperoleh kesamaan hak-haknya dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

" Di Indonesia, kita meratifikasi konvensi ini melalui Undang-undang nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Pemerintah Indonesia bersungguh-sungguh dalam upaya untuk peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas ini. Selain sebagai pelaksanaan UUD 1945, juga sejalan dengan dasar falsafah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pelayanan rehabilitasi sosial berbasiskan institusi (panti sosial), dan rehabilitasi sosial di luar institusi, serta rehabilitasi sosial berbasiskan masyarakat dan keluarga," kata Edi.

Menurut dia, kekurangan yang mereka miliki itu merupakan potensi besar untuk dapat digali secara maksimal. Sehingga keberadaan mereka itu, tidak dipandang sebagai beban keluarga, masyaraakat maupun pemerintah.

Ketua PPDI Pusat, Drs Gufroni Sakaril, MM melalui Wakil Ketua PPDI Pusat, Mahmud Fasa mengatakan, sebagai penyandang disabilitas hendaklah bisa memberikan warna yang dapat menimbulkan suatu motivasi bagi orang lain yang kondisinya dalam keadaan sehat dan normal.

Meskipun penyandang disabilitas memiliki keterbatasan fisik dan mental, namun diasbilitas harus memiliki potensi ekonomi dan bisa berbuat dengan baik di masyarakat.

" Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Musda II PPDI Kepri ini. Karena, selain sebagai media silaturahmi, Musda ini juga sebagai wahana untuk melahirkan keputusan-keputusan strategis oraganisasi yang selaras dengan Amanat Anggaran Dasar(AD) dan Anggaran Rumah Tangga(ART) PPDI," kata Mahmud.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Gafarudin Ibrahim mengatakan, Musda II PPDI itu merupakan roh organisasi untuk dapat memberikan ide-ide, motivasi-motivasi dan melahirkan program-progaram kerja yang lebih baik dan terarah. Sehingga, hasil dari Musda itu bisa menjadi acuan maupun tolok ukur demi kemajuan oraganisasi, pengurus maupun anggotanya.

Gaffar mengaku masih tetap komitmen membantu, berjuang dan dalam mengambil kebijakan agar penyandang disabilitas tetap mendapat porsi anggaran pemerintah dalam setiap tahunnya. (vnr)