Bukti Tidak Ada Sinergisitas

BATAM CENTRE (HK) - Banjir yang melanda Kota Batam setiap hujan turun menjadi bukti bahwa tidak ada sinergisitas antara Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Masterplan drainase induk hingga kini pun belum ada sinkronisasi kebijakan dari dua instansi tersebut.
Demikian diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Batam Muhammad Yunus Muda, Senin (29/4). Ia menyatakan, seharusnya Pemko Batam dan BP Batam secepatnya duduk bersama dalam menangani permasalahan banjir di Batam.

"Masterplan mengenai drainase induk saja sampai saat ini belum ada titik temu, padahal ini sudah lama. Masterplan drainase induk mesti ada. Belum lagi masalah pembangunan yang tidak memperhatikan aliran-aliran sungai," kata Yunus.

Legislator Partai Golkar itu juga menuding perusahaan-perusahaan properti yang tidak memperhatikan saluran air ikut menjadi penyebab utama banjir. Selain itu, elevansi pembangunan juga tidak ada di Kota Batam. Seharusnya, kata Yunus, setiap ada pembangunan harus sejajar dengan bangunan sebelumnya. Ia mencontohkan, pembangunan perumahan baru, pasti akan lebih tinggi dengan perumahan di sebebelahnya yang lebih duluan membangun. Dengan kondisi seperti itu, membuat perumahan sebelumnya rawan banjir.

Di sisi lain, lanjut dia, normalisasi pengerjaan drainase untuk antisipasi banjir, seperti pengerukan untuk pendalaman, alokasinya tahun ini dalam APBD masih sangat kecil, yakni Rp2 miliar untuk seluruh wilayah Batam. Ini karena keterbatasan anggaran.

"Sangat kecil, anggaran normalisasinya. Kalau dipikir, satu Kota Batam ini, Rp10 miliar saja tidak cukup. Saat ini, semua kecamatan mengalami kebanjiran, seperti Bengkong, Batuaji, Nongsa (Kabil) dan lainnya," tutur Yunus.

Terkait persoalan banjir ini, Yunus berjanji sesegera mungkin mempertemukan Pemko Batam dan BP Batam dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III.

Sementara itu, Walikota Batam Ahmad Dahlan mengakui bahwa sarana infrastruktur di Batam memang tidak sebanding dengan drainase yang ada. Saat ini, pembangunan terus digalakkan, sementara daya tampung aliran air semakin menyempit dan mengalami pendangkalan karena endapan.

"Memang ada sedikit masalah. Sekarang ini, kan banyak dilakukan cut and fill. Sehingga memang banyak drainase kecil tidak bisa lagi menampung air dan meluap. Sekarangkan progres pembangunannya terus berjalan, sehingga belum 'settle' sih kotanya," kata Dahlan.

Katanya, proyek properti yang dilakukan oleh pengusaha, masalahnya bukan persoalan izin semata. Menurut dia, persyaratannya harus jelas. Dimana, pengusaha juga harus bersedia membangunan drainase di kawasannya, agar tidak terjadi banjir.

"Dan memang diharapkan, pengusaha memperhatikan itu, selain masalah pengawasan dilakukan oleh pemerintah," imbuhnya.

Mengenai grand design atau masterplan pembangunan drainase, kata Dahlan, pihaknya secepatnya akan menyelesaikan.

"Kita akan buat perkawasan perkecamatan," imbuhnya.

Menurut Dahlan, soal terjadinya penambahan titik banjir, itu karena ada pekerjaan cut and fill.

"Kota ini masih progres semua, sehingga tak bisa kita hindari (banjir). Makanya, ketika mengeluarkan izin harus memperhatikan itu. Jadi harus direncanakan itu agar masyarakat tidak dirugikan. Contohnya di Kabil, dulunya tidak banjir, sekarang banjir, itu karena adanya pembangunan," kata Dahlan. (mnb)