NAGOYA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar mengatakan proses seleksi penerimaan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri bisa saja diambil alih KPU pusat dan dilakukan penerimaan ulang jika dinilai bermasalah.
" Kalau bermasalah, kami akan meminta Ketua KPU Pusat mengambil alih pelaksanaan seleksi," ujar Akil Mokhtar yang ditemui di sela-sela seminar nasional Fakultas Hukum, Unri, terkait Penataan sistem dan Penyelenggaraan Pemilu di Hotel Nagoya Plasa, Batam, Jumat (3/5).

Dikatakan dia, polemik penerimaan calon anggota KPU bukan hanya terjadi di Kepri, tapi juga terjadi di sejumlah wilayah di tanah air seperti di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang keduanya terpaksa diambil alih KPU, bukan Tim Seleksi.

" Kalau tidak secara keseluruhan, minimal pada tahap 20 besar calon anggota KPU," katanya.

Akil mengatakan MK memberikan perhatian pada proses seleksi calon anggota KPU, sehingga kedepan proses Pemilu bisa berjalan baik. "Kami perlu mengingatkan KPU, karena muara persoalan yang timbul di Pemilu akan dilimpahkan ke MK," katanya.

Apalagi, menurut dia, bila proses seleksi calon anggota KPU, tidak mempunyai parameter yang jelas. Tidak ada standar pertanyaan baik di test tertulis maupun test wawancara. Sehingga ada kesan timsel bisa sesukanya mengajukan pertanyaan, bahkan 10 besar yang ditetapkan melalui voting, termasuk Kepri.

" Tidak ada parameter yang jelas di tim seleksi," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Kepri, Soerya Respationo mengatakan bahwa proses seleksi Anggota KPU Kepri perlu dievaluasi. Pasalnya, calon anggota KPU Kepri yang masuk 10 besar perlu dipertanyakan kapabilitasnya.

" KPU Pusat perlu melakukan evaluasi dan investigasi mendalam untuk menentukan semua proses berjalan semestinya," ujar Soerya.

Melihat kondisi ini, lanjut pria yang akrab disapa Romo ini, ia secara partai sudah meminta KPU pusat turun tangan dan mencermati proses seleksi di KPU Kepri.
Hal ini sebagai upaya mencari komisioner yang memiliki integritas, kredibel dan berkualitas.

Ditempat sama, Ketua KPU Husni Kamil Manik, mengaku ada 18 daerah yang bermasalah proses seleksi calon anggota KPU. Salah satu diantaranya adalah Kepri yang saat ini sudah menyisihkan 10 besar calon anggota KPU.

" Timsel sudah melaporkan 10 nama yang diseleksi, semua dokumen disampaikan. Nanti kami cek kembali apakah ada proses yang tidak pada tempatnya," pungkasnya.

Tes Kesehatan di RSUD Batam

Sementara itu, calon anggota Komisi pemilihan umum (KPU) Kota Batam tampak memadati Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batam Embung Fatimah untuk mengikuti tes kesehatan, Jumat (3/5), sekitar pukul 10.00 WIB.

Pantauan Haluan Kepri di lokasi RSUD Batam Embung Fatimah, sebanyak 20 calon anggota KPU tersebut tampak ramai-ramai mendatangi sambil membawa lampiran masing-masing hingga mereka sabar menunggu antrean yang diatur oleh pihak rumah sakit tersebut.

Sekretaris Timsel anggota KPU Batam, Bambang Satriawan mengatakan, untuk masalah tes kesehatan bagi calon anggota KPU Batam, pihaknya hanya menunggu hasil dari pihak RSUD Embung Fatimah. Tes kesehatan akan berlangsung selama tiga hari dan diikuti 60 peserta.

Masih kata dia, hari pertama tes Kesehatan calon anggota KPU Batam, dikiuti sebanyak 20 orang. Ada sembilan tes kesehatan yang harus dilalui calon anggota KPU Batam.

" Yang pastinya setiap calon anggota KPU harus sehat kejiwaan, sehat rohani dan jasmani, serta bebas dari ketergantungan narkoba," katanya.

Setelah tahapan tes kesehatan, terang Bambang, calon anggota KPU ini akan mengikuti tes psikologi yang belum ditentukan kapan jadwalnya.

Menurutnya lagi, tes kesehatan ini dilakukan mulai tanggal 3 Mei hingga 6 Mei 2013. Dari 60 orang calon anggota KPU Batam tersebut dibagi tiga untuk mengikuti tes kesehatan. Jadi satu hari hanya 20 orang saja untuk memeriksa kesehatan.

"Jadi satu hari itu ada 20 orang yang ikut tes kesehatan. Kemudian 20 orang lagi pada hari berikutnya sampai Senin (6/5) mendatang," jelasnya. (Cw71/ays).