Kegiatan Musrembang Kabupaten Bintan

BINTAN (HK) - Bupati Bintan Apri Sujadi meminta agar Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri untuk Kabupaten Bintan lebih ditingkatkan lagi secara proporsional.. Pasalnya sejauh ini DBH yang disalurkan dari Pemprov Kepri ternyata nilainya cukup kecil.

Demikian permintaan Bupati Bintan saat membuka secara resmi acara Musyarawah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat kabupaten di Bhadra Resort, Jalan Kawal Km 25 Kelurahan Toapaya Asri, Rabu (21/3).

"Jujur kami sedih kalau bicara anggaran provinsi. Padahal Bintan fokus menjadi sektor pariwisata. Kita nomor 2 terendah dari 7 kabupaten/kota. Mudah-mudahan ini bisa disampaikan. Yang penting proporsional," ucap Apri. Saat itu, beberapa anggota DPRD Provinsi Kepri dapil Bintan-Lingga mendengar curhatan yang disampaikan Apri.

Kata Bupati, bahwa Bintan selama ini fokus dalam peningkatan sektor pariwisata. Apalagi, Bintan menjadi pintu masuk kunjungan wisman terbesar setelah Batam, Jakarta dan Bali. Sehingga perbaikan dibidang infrastruktur yang menunjang kemajuan sektor pariwisata harus sejalan. Namun, kendala yang dihadapi masalah keterbatasan anggaran di Bintan.

"Karena APBD kita tidak mampu menyelesaikan masalah sekaligus. Anggaran Bintan hanya berkisar Rp 1 triliunan saja," tuturnya.

Apri menyinggung soal musrembang. Menurutnya, pelaksanaan Musrenbang hendaknya mampu menjawab tantangan ekonomi global, dengan terciptanya program pembangunan yang tujuan akhirnya bagi kesejahteraan masyarakat banyak. "Beberapa fokus pembangunan kedepan, tentunya mengacu bahwa apa yang dibangun tentunya harus berorientasi pada pembangunan berkualitas dan berkuantitas," pesannya.

Sementara itu, Kepala BPPPD Bintan Wan Rudi menjelaskan bahwa musrembang akan dilaksanakan proses penyusunan perencanaan daerah berdasarkan rencana kerja setiap OPD di Bintan di tahun 2019 mendatang. "Kita harapkan ada masukan untuk penyempurnaan yang mengacu pada RPJMD baik itu di sektor pariwisata, sektor pendidikan, sektor kesehatan, peningkatan infrastruktur pedesaan, pengembangan dan peningkatan UMKM serta peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM)," tuturnya. (oxy)