BINTAN (HK) - DPRD Kabupaten Bintan meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar mempermudah izin usaha. Sebab usaha sekecil apapun yang dijalankan akan berdampak pada pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) serta peningkatan ekonomi kerakyatan.

Permintaan ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Bintan Zulkifli, Senin (25/3). "Semua usaha harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bintan. Jadi kalau sudah ada rekomendasi tertulis maka harus dikeluarkan izinnya, apalagi menyangkut usaha kecil," ujar Zulkifli.

Terkait dengan perizinan bengkel usaha kapal kecil di Sungai Kalang Tua Kelurahan Sei Enam, Kecamatan Bintan Timur Bintan yang masih digantung Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Bintan, Zulkifli meminta instansi tersebut agar turun kelapangan mengkroscek peruntukan tempat usaha tersebut.

"Kroscek ke lapangan apakah hal tersebut sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Jangan sampai bengkel usaha kecil ini dipersulit hanya gara-gara hal kecil yang tidak jelas," tegasnya.

Zulkifli heran dengan adanya aturan yang dikeluarkan kalau lahan untuk usaha kecil ini masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan mangrove. Begitu pula pengurusannya perizinan yang mengharuskan dari Kementerian Kehutanan RI segala. Padahal kata dia, rekomendasi pemanfaatan usaha tersebut sesuai dengan RTRW hanya dari Bappeda Bintan sudah cukup.

"Kita juga bingung berdasarkan apa undang-undang yang mengatur perizinan sampai ke Kementerian Kehutanan segala. Padahal direkomendasi Bappeda Bintan sudah cukup atas diterbitkan lahan tersebut sesuai dengan peruntukkannya sebagai tempat usaha," kata Zulkifli.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bintan Manimpo Simamora juga berkomentar, bahwa semua perizinan usaha yang dikeluarkan harus melalui satu pintu, yakni BPMPD. Namun lanjut dia, terlebih dahulu harus ada surat rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Pertanian Bintan yang menyatakan bahwa lahan tersebut masuk dalam Kawasan HPT.

"Sepertinya ada penafsiran berbeda, kalau saya lihat. Padahal semua perizinan prosesnya harus satu pintu sesuai aturan dari Bappeda Bintan. Untuk itu, kita akan memanggil dinas-dinas terkait untuk meminta penjelasan terkait dengan perizinan usaha kecil ini hingga digantung begitu," kata Manimpo lagi.(eza)