haluan kepri

BATAM (HK) - Memasukan mobil secara berlebihan yang kini sedang dilakukan oleh agen tunggal pemegang merek (ATPM) maupun showroom-showroom mobil di Batam akan berakibat buruk pada perekonomian Batam.

Salah satu dampaknya adalah kemacetan di jalan raya, di samping ancaman kredit macet. Serta ancaman turunan lainnya, yaitu menurunnya tingkat kemampuan keuangan keluarga.

Demikian dikatakan Ketua DPC Organda Kota Batam, Aswen Dores, SE, Selasa (22/5).

Disebutkan Aswen, aktifitas masuknya mobil-mobil impor dan mobil dari Jakarta oleh ATPM sudah berlangsung sejak tahun 2.000 lalu. Namun, aksi pemasukan yang dinilai membabi buta dilakukan sejak 2008-2009 lalu. Terutama oleh ATPM.

"Imbasnya sekarang lihat, kemacetan sudah terjadi di mana-mana. Jika ATPM dan showroom-showroom yang semakin menjamur itu masih dibiarkan memasukan mobil dengan seenaknya ke Batam, pastinya 5 tahu ke depan kemacetan semakin parah. Tidak bisa bergerak lagi di Batam ini," ujar Aswen.

Sayangnya, melihat kondisi ini, pemerintah masih belum beraksi. Bahkan diam dan membiarkan kondisi yang sudah sangat meresahkan itu.

"Pemasukan mobil ke Batam sekarang semakin menjadi-jadi. Pemerintah tak ada reaksi, tidur mereka. Yang masuk ke Batam tidak hanya mobil baru, tetapi juga banyak mobil bekas, bahkan rongsokan. Mau dijadikan apa Batam ini?" tanya Aswen tak habis pikir atas lambannya sikap pemerintah melihat kondisi tersebut.

Disebutkan Aswen, tidak hanya mobil, pertumbuhan motor di Batam juga semakin gila-gilaan. Dalam satu bulan, pertumbuhannya tidak kurang dari 20.000 unit. Satu keluarga bahkan bisa memiliki 3-4 kendaraan.

Sampai saat ini, sebut Aswen, tidak diketahui jumlah pasti kendaraan di Batam. Namun ia memperkirakan, untuk jumlah sepeda motor telah mencapai angka di atas 400.000 unit kendaraan. Kendaraan bermotor roda empat ke atas sekitar 100.000 lebih kendaraan. Dari todal kendaraan tersebut, kendaraan anggota Organda yang terdiri dari angkutan umum, angkutan karyawan, pariwisata dan angkutan barang sekitar 40.000 unit.

"Artinya, hanya sebagian kecil saja dari total jumlah kendaraan di Batam ini yang diperuntukan untuk umum. Sisanya, kendaraan pribadi. Dan ini sangat tidak sehat untuk sistim pertransportasian," sebut Aswen.

Setelah menimbulkan kemacetan, dan hambatan perekonomian, Kota Batam tidak banyak mendapatkan manfaat dari aktifitas memasukan mobil ke Batam. Dari segi pajak, daerah tidak mendapat apa-apa.

"Mobil-mobil yang masuk ke Batam tidak dikenakan pajak. Artinya, negara tidak dapat apa-apa. Yang berpesta hanyalah ATPM dan lembaga pembiayaan atau perbankan. Pajak bunganya disetorkan ke pusat. Sekali lagi, daerah nggak dapat apa-apa. Yang didapat hanya masalah. Yaitu kemacetan," ujar Aswen.

Kemudahan-kemudahan kredit kendaraan yang ditawarkan oleh leasing telah menyedot perhatian masyarakat. Contoh yang paling kecil adalah kredit sepeda motor dengan DP bahkan Rp500 ribu. Akibatnya, kredit bulanannya mencapai Rp1 juta dalam dua hingga tiga tahun. Akibatnya, selama tiga tahun, keuangan keluarga yang bersangkutan akan terganggu.

"Sebesar 40 persen dari gaji tergerus untuk membayar kredit setiap bulan. Ini berakibat pada perekonomian keluarga itu. Imbasnya, tingkat perekonomian yang lebih luas, yaitu Kota Batam. Akan berbeda halnya bila pemerintah lebih pro terhadap pengembangan kendaraan umum berbiaya murah. Masyarakat akan lebih tertib, biaya bisa di tekan. Ekonomi bisa berkembang dengan lebih baik," ujar Aswen.

Aswen juga mengatakan, bila pemerintah menekan atau membatasi mobil masuk ke Batam, konsumsi BBM bersubsidi bisa ditekan, kemacetan, dan efek lainnya juga bisa ditekan.

"Harusnya, dengan memasukan mobil ke Batam, ada solusi bagi mobil-mobil yang sudah tua. Kenyataanya, mobil-mobil lama tidak bisa keluar, karena rata-rata mobil lama itu mobil impor dari Singapura. Hasilnya, ya Batam semakin macet," ujarnya mengakhiri.(pti)