BATAM (HK) - Wacana pendirian bank pembangunan daerah (BPD) oleh Pemprov Kepri didukung penuh oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri dan Kadin Batam. Wacana tersebut seharusnya segera direalisasikan, apalagi potensi break even point (balik modal) BPD relatif cepat.

Sebagaimana disampaikan Tim FTZ, Ekspor Impor dan Investasi Kadin Kepri Abdullah Gosse, Minggu (11/11).

"Kadin Provinsi Kepri dan Kadin Batam mendukung penuh rencana Pemprov Kepri (mendirikan BPD,red). Di usia yang sudah 10 tahun, sudah sepantasnya daerah memiliki bank sendiri untuk meningkatkan eksistensi," ujar Gose.

Dari dua opsi yang ada, yakni mendirikan bank baru dengan modal awal Rp3 triliun jelas tidak memungkinkan untuk Kepri, karenanya, rencana tersebut hanya bisa terwujud dengan mengakuisisi bank lain (take over). Sementara, pertumbuhan perbankan di Kepri sangat bagus, sehingga kecil kemungkinan take over dilakukan di Kepri. Hal ini memunculkan opsi lain, yakni mengakuisisi bank yang ada di Jakarta atau daerah lainnya dengan harga di kisaran Rp150 miliar sampai Rp200 miliar.

"Memilih bank yang akan diakuisisi diperlukan survei, harus ada konsultan untuk melakukan evaluasi price book value (PBV) sehingga diketahui nett capital value (NCV)," tutur Gose.

Kelebihan dari mengakuisisi bank selain harga adalah sistem telah berjalan, kantor telah ada dan sumber daya manusia (SDM) sudah tersedia. Tinggal memindahkan kantor pusat ke Tanjungpinang.

Soal permodalan, porsi Pemprov Kepri 40 persen, sisanya 60 persen dari kabupaten dan kota. Saat ini telah ada dana awal senilai Rp12 miliar yang disertakan dalam permodalan bank Riau Kepri. Dana tersebut harus ditarik dan ditambah alokasi dari APBD masing-masing daerah untuk segera melakukan akuisisi bank.

"Tahap awal, akuisisi bank harus dilakukan. Ini memerlukan persetujuan DPRD Kepri dan Kabupaten/Kota. Kepri harus segera memiliki BPD sendiri, karena sudah ada customer point, yaitu pegawai Pemprov Kepri dan pegawai kabupaten/kota. Di samping itu, dana yang dihimpun lebih murah, sehingga bisa membantu UKM di Kepri. Kesempatan yang terbuka lebar ini harus segera dimanfaatkan, apalagi BEP BPD relatif lebih cepat, saya pikir tiga tahun bisa (BEP)," pungkas Gose yang memperkirakan Kepri paling cepat bisa memiliki BPD tahun 2014 atau 2015. (pti)