JAKARTA (HK) — Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan nilai tukar dollar AS terhadap rupiah saat ini tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah dinilai terlalu rendah.

"Jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang ukuran Pendapatan Domestik Bruto (GDP)-nya jauh lebih kecil dari Indonesia, nilai tukar rupiah dinilai terlalu rendah," kata Agus saat memberikan sambutan di acara Kick Off Konsultasi Publik Perubahan Harga Rupiah, "Redenominasi Bukan Sanering", di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (23/1).

Agus menilai redenominasi mendesak karena tuntutan perkembangan perekonomian nasional yang terus menguat. Berdasarkan indikator makro, terjadi peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Rp3950,9 triliun pada 2007 menjadi Rp8237,63 triliun pada 2012. "Jika mengacu pada nilai tukar, maka nilai tukar dolar AS terhadap rupiah tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi kita yang baik,” katanya. Mata uang rupiah, lanjut Agus, terkesan berkasta rendah ketimbang mata uang negara lain dengan PDB lebih kecil ketimbang Indonesia.

Hingga akhir 2011 lalu, jumlah GDP Indonesia jauh lebih besar dibanding negara-negara sekawasan. Sebagai perbandingannya, Indonesia memiliki GDP 2011 sebesar 845,6 miliar dollar AS, Thailand 345,65 miliar dollar AS, Malaysia 278,68 miliar dollar AS, Singapura 259,85 miliar dollar AS, dan Filipina 213,12 miliar dollar AS.

Sementara perbandingan nilai tukar per 21 Januari 2013, Rupiah (IDR) dibanding dollar AS sebesar Rp 9.788, Malaysia Ringgit (MYR) dibanding dollar AS sebesar 3,05 MYR, Filipina Peso (PHP) dibanding dollar AS sebesar 41,92 PHP, Singapore Dollar (SGD) dibanding dollar AS sebesar 1,23 SGD, dan Thailand Baht (THB) dibanding dollar AS sebesar 30,52 THB.

"Ini perlu dilakukan efisiensi, penyederhanaan jumlah digit dalam denominasi rupiah dengan cara redenominasi," tambahnya.

Dikatakannya, untuk melaksanakan kebijakan redenominasi, membutuhkan masa transisi selama 12 tahun. Panjangnya waktu transisi terutama untuk sosialisasi bahwa kebijakan redenominasi merupakan penyederhanaan jumlah digit pada rupiah.

“Bukan senering dan redenominasi tidak menyebabkan daya beli masyarakat menurun," katanya.

Kebutuhan masa transisi yang panjang diakui Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution. Darmin menilai sebagian masyarakat salah paham dengan kebijakan ini. “Saya pernah lihat ada iklan berbunyi: belilah rumah sebelum redenominasi. Itu tidak betul, masa seperti itu,” katanya. Menurut dia, ekonomi yang stabil memenuhi prasayarat untuk menerapkan redenominasi.

Darmin mengatakan selama masa transisi Bank Sentral akan mencetak dua pecahan mata uang, yaitu pecahan mata uang lama dan mata uang baru. "Pada masa transisi pada pecahan uang 100.000, tiga digit nol terakhir akan disamarkan sehingga terlihat 100,” ujarnya. Adapun bentuk, warna, dan gambar pada pecahan yang baru serupa dengan pecahan lama.

Darmin meyakini kegiatan ekonomi tetap normal meski ada dua model mata uang yang beredar. Bank Indonesia akan memantau ketat jumlah uang yang beredar di masyarakat. “Kalau jumlahnya lebih, kami memiliki mekanisme untuk menariknya," katanya. (kcm/tmp)