haluan kepri

Soal Rencana Pembelian Mobil Dinas

TANJUNGPINANG- Penolakan atas rencana pembelian mobil dinas untuk anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari elemen masyarakat, dituding lembaga legislatif itu ulah Pemko Tanjungpinang. Pemko dinilai sengaja melemparkan isu tersebut agar masyarakat menentangnya.

Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang Husnizar Hood menilai, Pemko seakan-akan menjadi pihak yang paling berhak dalam menggunakan APBD. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya keengganan Pemko Tanjungpinang untuk menggolkan usulan Dewan tersebut, yang menginginkan mobil dinas baru.

"Statemen dari Pemko menimbulkan berbagai penafsiran di tengah masyarakat, dan membuat posisi DPRD terpojok. Pemko jangan merasa sebagai pihak yang paling berhak dalam penggunaan APBD. Jelek-jelek begini, kami dipilih oleh rakyat dan bukan proses yang mudah untuk menjadi anggota Dewan," kata Husnizar mengomentari bergulirnya isu penolakan rencana pembelian mobil dinas yang diusulkan Dewan, Selasa (11/10).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, Walikota yang membandingkan pergantian mobil dinas Dewan dengan pengadaan mobil sampah maupun mobil ambulan adalah sesuatu yang tidak fair. Itu terkesan mencari-cari kesalahan Dewan.

Jika mundur ke belakang, lanjut Husnizar, sangat banyak kebijakan Walikota yang terkesan mubazir dan hanya bersifat seremonial belaka. Menurut adik Huzrin Hood ini, selama 10 tahun lebih memimpin Kota Tanjungpinang, Walikota Suryatati A Manan belum menorehkan prestasi berarti.

"Mana yang lebih penting membangun tugu monumen Raja Ali Haji dengan Masjid Raya? Buktinya, Walikota sampai saat ini tidak bisa membangun Masjid Raya di Tanjungpinang," ucap Husnizar dengan nada meninggi.

Menurut dia, usulan pembelian mobil dinas tersebut jangan dibesar-besarkan. Karena, sambungnya, anggota Dewan juga mempunyai tugas dalam melayani masyarakat. Dan jika tidak didukung oleh sarana transportasi yang baik, ujar Husnizar, tentu saja hasilnya tidak akan bisa maksimal.

"Kami ini wakil rakyat, jangan dilecehkan seperti ini, tolong dihargai," ujarnya.

Husnizar menyebut, jika dibandingkan dengan Kabupaten Bintan, yang mempunyai APBD setara dengan Kota Tanjungpinang, justru bisa memberikan kendaraan operasional sekelas Toyota Rush kepada anggota Dewan.

"Tapi, kenapa Tanjungpinang tidak bisa, padahal sekelas kepala bidang di Pemko saja kabid sudah mendapatkan mobil dinas yang baru," katanya. (rul)