haluan kepri

BATAM- Rencana pemerintah pusat menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada April mendatang, akan berdampak pada sejumlah kenaikan harga kebutuhan masyarakat, termasuk kenaikan harga jual rumah di Kota Batam dan Kepri yang diprediksi sekitar 5-10 persen.

Kenaikan harga jual rumah dipicu oleh kenaikan harga-harga material bahan bangunan yang dipengaruhi kenaikan harga BBM bersubsidi (transportasi). "Sudah pasti akan ada dampaknya terhadap harga jual rumah, jika rencana kenaikan harga BBM itu terjadi," kata Mulia Pamadi mantan Ketua DPD REI Khusus Batam yang kini menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPP REI kepada Haluan Kepri, Senin (12/3).

Adapun besaran kenaikan tersebut belum bisa dipastikan karena harus melalui estimasi matang. Dijelaskannya, saat ini pengangkutan material bangunan memakai kendaraan yang menggunakan BBM. Jika pemerintah merealisasikan rencana kenaikan harga BBM tersebut, secara otomatis harga material juga naik dan ujung-ujungnya biaya produksi juga ikut naik.

"Harga jual naik sudah pasti tapi besarannya belum tahu karena harus diperhitungkan secara matang," ujar Mulia. Kenaikan juga diiringi oleh kenaikan biaya sumber daya alam (SDA) dalam hal ini kebutuhan matrial disusul biaya produksi.

Dihubungi terpisah Ir Cahya, Ketua DPD APINDO Provinsi Kepri menyatakan, kenaikan harga jual perumahan diprediksi di kisaran 5 sampai 10 persen saja. Katanya, kenaikan tersebut dipicu karena harga BBM naik dan imbasnya pada biaya transportasi.

"Dalam waktu dekat belum terasa, setelah itu kenaikan harga pasti terjadi tapi tidak signifikan, istilahnya penyesuaian," ujarnya. Menurut Cahya, sektor industri manufaktur tidak terpengaruh. Karena kenaikan hanya terjadi pada BBM subsidi. "Saya sudah hubungi PLN Batam, dan tidak terjadi kenaikan tarif. Jadi untuk industri tidak berpengaruh," katanya.

Langkah yang diambil pemerintah pusat bisa dimaklumi karena selama ini pengusaha dituduh sebagai pihak yang menikmati subsidi tersebut. Katanya dengan menghilangkan subsidi BBM, diharapkan dana tersebut bisa difokuskan membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan, kemudian dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur daerah. "Kita lihat saja kerja pemerintah, bisa tidak mewujudkan itu semua," ujar bos Arsikon Group ini.(tea)