Secara keseluruhan, sepanjang 2013 REI Batam bisnis properti stagnan, hanya mampu menjual sekitar 8.000 unit rumah.
"Untuk angka riil belum ada, tetapi dari kalkulasi kuartal I, II dan III, dan anjlok di kuartal akhir tahun 2013, perkiraan REI di kisaran 8.000 unit, semakin menurun dibandingkan tahun 2012 yang mampu menjual 12.000 unit," ujar Ketua DPD REI khusus Batam Djaja Roeslim, Rabu (8/1) lalu.
Tren penjualan dan pembangunan rumah terus mengalami penurunan sejak 2012, padahal di tahun 2010 dan 2010 pembangunan masih di kisaran angka 15.000 unit, sesuai tingkat kebutuhan masyarakat Batam yang masih tinggi.
Namun, tren penjualan maupun pembangunan mengalami perlambatan seiring regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Kondisi semakin diperparah dengan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, yang mana sejumlah material impor turut terpengaruh, sehingga biaya pembangunan rumah turut naik.
Tahun 2012, penjualan rumah terganggu, khususnya kelas menengah ke bawah karena terhambat aturan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ditetapkan Kementerian Perumahan tidak sesuai dengan harga di Batam. Menunggu revisi angka, membuat pengajuan kredit rumah ke perbankan tertunda beberapa bulan, sehingga realisasi penjualan pun menurun.
Sementara, di tahun 2013, khususnya kuartal ke IV, penjualan properti hanya 10-20 persen saja dibandingkan penjualan pada kuartal yang sama tahun 2012. Hal itu dipengaruhi surat edaran BI no 15 yang keluar pada September 2013.
"Aturan BI tidak hanya tentang LTV tetapi juga tentang indent. Pembelian rumah unit ke dua, ke tiga dan seterusnya harus ready stock, ini yang mengakibatkan penjualan melambat," ujar Jaya.
Di tahun 2014, Jaya memperkirakan bisnis properti akan stagnan, angka penjualan tidak akan jauh melampau tahun 2013. "Tahun 2014 merupakan tahun politik, terjadi kenaikan harga di berbagai sektor yang mempengaruhi biaya produksi properti, ini mengakibatkan terjadi kenaikan harga. Biaya produksi mempengaruhi harga hingga 20 persen," papar Jaya.
Kondisi ini, sebut Jaya, tidak hanya terjadi di Batam, tetapi juga di daerah lainnya di Indonesia. Dikatakannya, ia belum lama ini menghadiri diskusi di Jakarta membahas tentang permasalahan dalam bisnis perumahan, termasuk aturan LTV untuk mencegah terjadinya buble (penggelembungan) harga, di samping kenaikan harga karena biaya produksi yang semakin tinggi.
"Pasar properti di Batam masih ada, hanya harganya yang naik seiring biaya produksi yang juga meningkat. Ini tidak bisa dihindari," ujar Jaya.
Data Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kepri, Perlambatan kinerja ekonomi Kepri pada triwulan III-2013 tercermin dari pertumbuhan kredit yang melambat. Total baki debet kredit di Kepri sampai dengan akhir November 2013 tercatat sebesar Rp30,22 triliun atau tumbuh 19,44 persen (yoy), lebih rendah dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 28,80 persen (yoy). Kredit untuk Sektor Konstruksi bahkan mencatat pertumbuhan negatif sebesar 16,29 persen (yoy), demikian pula dengan Sektor Real Estate, Persewaan, dan Jasa Perusahaan yang tumbuh 1,63 persen (yoy), jauh lebih rendah dibanding pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 52,25 persen (yoy). Secara angka, penyaluran kredit tahun 2013 sektor real estate sebanyak Rp1,87 triliun, dan Rp1,84 triliun pada tahun 2012.
Pertumbuhan negatif dan perlambatan kedua sektor tersebut antara lain pengaruh dari penerapan aturan loan to value (LTV) Bank Indonesia, perlambatan ekonomi Kepri, status hutan lindung, dan depresiasi nilai tukar Rupiah. Sementara itu, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran juga tumbuh 19,75 persen (yoy), lebih rendah dibanding pertumbuhan tahun lalu sebesar 30,22 persen (yoy). Perlambatan kredit pada beberapa sektor utama tersebut masih tertahan oleh ekspansi kredit di Sektor Industri Pengolahan serta Sektor Transportasi, Gudang, dan Komunikasi yang masing-masing tumbuh menguat sebesar 39,77 persen (yoy) dan 50,96 persen (yoy) bila dibandingkan dengan tahun 2012. Meskipun secara keseluruhan pertumbuhan kredit melambat, namun tingkat kredit bermasalah (NPL) masih terjaga pada tingkat yang wajar sebesar 1,81 persen. (pti)
