BATAM CENTRE- Bisnis properti di Batam selama lima tahun terakhir berjalan lambat dan tidak sesuai dengan harapan pengembang. Penyebabnya sistem perizinan yang masih berbelit-belit dan tidak adanya aturan yang membolehkan orang asing untuk membeli properti.
Hal ini dikemukakan Ketua DPD REI Khusus Batam Djaja Roeslim saat menerima kunjungan Wakil Pemimpin Umum/Penanggung Jawab Haluan Kepri Sofialdi, Wakil Pemimpin Perusahaan Haluan Kepri Ramli, Kabag Iklan Haluan Kepri Agus Supriyanto di Kantor TJP Batam Centre, Kamis (2/4).

Dalam kunjungan yang berlangsung dalam suasana keakraban ini, Sofialdi mengemukakan, peran media sangat dibutuhkan dalam memajukan dunia bisnis, termasuk bisnis properti. Haluan Kepri merupakan media satu-satunya di Kepri yang berperan dalam menyuarakan kepentingan bisnis dari pengusaha properti.

Artinya, dalam memajukan dunia usaha yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, Haluan Kepri ikut berperan positif. Menyampaikan informasi seputar dunia ekonomi di Batam dan merespon keluhan-keluhan pengusaha yang sifanya bisa membangun ekonomi. Tidak saja informasi dari dunia pengusaha di Batam, sebagai media yang berfungsi sebagai control sosial masyarakat, tentunya Haluan Kepri berbuat di Kepri.

Djaja Roeslim menjelaskan, dalam memajukan bisnis properti di Batam masih sangat banyak hambatan dan persoalan. Bisnis properti di Batam berjalan lambat dan dihitung pertumbuhan proyek properti hanya tumbuh sekitar 10 persen. Untuk bisnis properti yang dianggap berkembang dan bagus pertumbuhan proyeknya adalah mencapai 20 persen per tahun.

Di Batam, kata di, dilihat perkembangan proyek properti memang ada pengembang besar yang masuk, seperti Citra Land Megah dan Agung Podomoro Land yang membangun rumah kelas mewah di kawasan Batam Centre. Namun, idealnya jika dibandingkan dengan jumlah pertumbuhan penduduk Batam dianggap belum berkembang. Rata-rata pertumbuhan penduduk juga mencapai 10 persen per tahun.

" Dapat disimpulkan bisnis properti masih berjalan lambat. Padahal, potensi Batam sangat luar biasa karena dekat Singapura,"ujar Djaja Roeslim.

Dikatakan, sebagai gambaran hingga membuat bisnis properti berjalan lambat, di Batam untuk mengurus perizinan ke pemerintah hingga keluar IMB mencapai waktu 1 tahun dan setelah itu baru bisa membangun. Dilihat dari sistem lahan, Batam sebenarnya sangat jauh berbeda dengan daerah lain, yaitu adanya HPL (hak pengelolaan lahan) yang dianggap mempermudah.

Di samping itu, lambatnya jalan bisnis properti adalah tidak bisanya orang asing untuk membeli produk properti di Batam. Di Singapura, warga asing bisa membeli apartemen dengan berbagai kemudahan dan sistem perpajakan. Di Johor-Malaysia, orang asing juga bisa membeli produk properti dari rumah tipe kecil, tipe menengah hingga rumah tipe besar.

Malaysia, memanfaatkan limpahan warga asing untuk membeli produk properti dari Singapura yang juga diatur dengan sistem yang mudah dan pajak yang mudah. Kenapa Batam tidak memanfaatkan warga negara asing untuk bisa membeli properti, karena letaknya juga sangat strategis dan berpotensi.

Diharapkan, ke depannya antara Pemko Batam dan BP Batam sebagai pemerintah di daerah satu suara untuk memajukan dunia bisnis. Pemerintah pusat, tidak akan secara spesifik melihat itu dan daerah yang akan memperjuangkan. Untuk mendukung semua ini, diperlukan pemimpin Batam yang berkomitmen untuk memajukan dunia bisnis. Berpihak kepada pengusaha yang dapat memajukan Batam dan menjadi kota yang bisa mengejar Singapura.

" Kami pengusaha mendambakan pemimpin Batam yang mengerti dunia bisnis dan mendukungnya. Tidak saja pada mainset, tapi juga ikut memberikan harapan dengan memberikan aturan yang baik, hingga menyelesaikan aturan itu hingga ada jalan keluarnya,"ujarnya. (rml)