TANJUNGPINANG- Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) atau Muspida akan menelusuri penyebab kelangkaan solar yang masih terjadi hingga saat ini di wilayah Tanjungpinang dan Bintan.

"Penyebabnya masih belum diketahui secara pasti, namun lonjakan konsumsi minyak solar ini masih kita telusuri khususnya pada pemakaian bulan Maret dan April yang masih tinggi," kata Walikota Tanjungpinang Suryatati A Manan, belum lama ini.

Dasar tersebut lanjut Tatik sudah disepakati pada hasil pertemuan dengan agenda rapat koordinasi antara Pemko Tanjungpinang bersama FKPD, untuk menelusuri penyebab kelangkaan minyak solar yang terjadi di Kota Tanjungpinang.

Dalam rapat itu, Pemko bersama FKPD sudah sepakat akan mengatur kembali penggunaan kartu kendali BBM khusus diperuntukkan bagi kendaraan lori atau truk. "Kartu ini nantinya di gunakan untuk satu kali mengisi dalam satu hari. Jadi, secara teknis akan diatur kembali sehingga tidak ada lagi kendaraan berbahan bakar solar yang sampai antri panjang," tutur Tatik.

Ia menyebutkan, untuk Kota Tanjungpinang sendiri, kuota bahan bakar solar yang didistribusikan dari pihak Pertamina setiap tahunnya 28.474 kilo liter. Saat ini imbuhnya, penggunaan minyak solar secara teknis akan diatur kembali, terutama bagi kendaraan truk dengan cara membatasinya.

Ditanya penggunaan solar berlebihan dari kendaraan lori yang melakukan aktifitas penambangan bauksit, lebih lanjut Tatik mengatakan kalau hal itu belum bisa diketahui secara pasti. "Namun yang jelas, dengan penggunaan kartu kendali ini semua truk akan didata, terutama yang dilayani oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus untuk kendraan industri," paparnya.

Ia menambahkan, pada bulan Januari dan Februari lalu penggunaan minyak solar ini masih normal. Bahkan dalam melakukan pendistribusian sesuai dengan kuotanya, pihak Pertamina memberikan jatah sampai 10 persen.

"Kemungkinan penyebab kelangkaan solar ini diantaranya ada kendaraan truk yang mengisi sampai beberapa kali dalam satu hari yang bukan dikonsumsi secara normal. Kita berharap dengan penggunaan kartu kendali ini, tidak ada lagi kendaraan yang mengisi solar sampai berlebih-lebih," imbuh Tatik.

Disisi lain, kelangkaan solar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Tanjungpinang dan Bintan hingga kini belum ada solusinya. Sementara itu, kelangkaan solar di SPBU diduga ada pihak yang sengaja membeli solar bersubsidi tersebut secara berulang-ulang lalu menjulnya ke industri.

Sumber koran ini menyebutkan, kelangkaan solar itu terjadi karena ada perusahaan industri yang membeli solar bersubsidi. Kemudian juga ada pihak-pihak tertentu yang membeli solar bersubsidi untuk kemudian dijual kembali ke kapal. Di samping itu, solar subsidi juga diduga digunakan oleh perusahaan tambang bauksit.

"Lihat saja lori-lori besar yang sering mondar-mandir ke SPBU membeli solar. Kalau sampai dua kali sehari isi solar itu kan patut dicurigai. Di samping itu juga ada yang membeli solar dengan mobil biasa yang tangkinya sudah dimodifikasi hingga mampu menampung 800 liter solar," kata sumber yang namanya minta untuk tidak ditulis itu.

Sementara itu, di wilayah Bintan juga terjadi kelangkaan yang sama, hingga saat ini masih berlangsung. Namun Kabag Administrasi Perekonomian Bintan, Rita Iriani ketika dimintai keterangan mengatakan, untuk pasokan solar bersubsidi di SPBU bukan kewenangan Pemkab Bintan. "Kami tidak tahu mengenai kebijakan pengurangan solar di SPBU. Kami hanya menangani solar bersubsidi untuk nelayan. Coba tanyakan ke pihak pertamina saja," ujar Rita.

Komisi II DPRD Bintan meminta agar pihak pertamina dan BPH-Migas mengawasi penjualan bahan bakar solar di setiap SPBU. Pasalnya, solar yang dibeli sebagian pihak tertentu diduga dijual kembali kepada pihak industri.

Anggota Komisi II DPRD Bintan, Yurioskandar menyampaikan, sejak sebulan lalu pembelian solar di SPBU setiap hari mengalami antrean yang cukup panjang. Terkadang di satu SPBU terdapat 40 lori, kenderaan umum maupun pribadi yang antre untuk mendapatkan solar itu. Dari laporan warga baru-baru ini, antrean di SPBU itu terjadi bukan karena stok yang menipis. Tapi, diindikasikan ada pihak tertentu yang sengaja membeli solar beberapa kali dalam sehari ke SPBU. Dengan maksud untuk mendapatkan harga subsidi.

"Selanjutnya, solar dari SPBU itu dijual kepada pihak industri atau perusahaan swasta. Dalam modus ini, jelas pihak tertentu yang menjual solar ke pihak industri tersebut mendapatkan keuntungan. Dari perusahaan juga bisa membeli harga solar di bawah harga industri. Kita minta agar pihak Pertamina dan BPH-Migas untuk mengawasi masalah ini karena dinilai merugikan masyarakat," kata Yos usai melakukan sidak ke SPBU KM 16, baru-baru ini.

Ketua Komisi II DPRD Bintan, Zulkifli menyebutkan, dari hasil pantauan di lapangan jumlah antrean mobil untuk mendapatkan solar mencapai 40 unit. Dari jumlah itu, banyak truk (lori) yang berukuran besar merk dragon yang membeli solar bersubsidi. Padahal, sebagian besar lori jenis dragon itu mayoritas bekerja untuk perusahaan.

"Kita minta agar kenderaan umum dengan kenderaan industri diberikan tanda untuk membedakannya. Sehingga kenderaan yang membeli solar bersubsidi di SPBU benar-benar untuk pihak yang berhak. Kenderaan perusahaan mestinya membeli solar harga industri," tegasnya. (ind)