haluan kepri

SITUASI ekonomi di Batam belakangan tampak lesu menyusul di satu sisi ada beberapa perusahaan

berhenti beroperasi sementara di sisi lain belum tampak realisasi dari sejumlah penanam modal asing (PMA)

yang hendak berinvestasi di daerah ini. Demikian disampaikan Ahmadin,SE,MM, Dosen Ibnu Sina

menjawab pertumbuhan ekonomi di Pulau Batam.

Tim (Liputan Batam)

Namun demikian menurut Ahmadin, kondisi perekonomian belum sampai pada titik endtrhopi atau melewati

batas horisontal sebab belakangan situasi dan kondisi di Batam cukup kondusif bagi investasi.

Kondisi ekonomi yang lesu saat ini menurut Ahmadin dipicu situasi chaos beberapa bulan lalu dimana terjadi

kerusuhan yang mengarah tindakan anarkis. Peristiwa itu cukup mempengaruhi kenyamanan investasi.

Sementara itu adanya iklim investasi di beberapa negara seperti di Malaysia dan vietnam belakangan cukup

menarik minat dari para investor.

Pada tahun 2011 lalu memang ada 9 PMA yang hendak berinvestasi di Batam namun belum ada informasi

mengenai realisasi investasi, baik informasi dari BP Batam maupun dari Badan Pusat Statistik.
Seperti disampaikan pemerintah sebelumnya, 9 PMA cukup serius untuk menanamkan modalnya di tahun

2011 dan 2012 ini.

Hingga tri wulan pertama kata Ahmadin, belum ada satu pun dari 9 PMA yang merealisasikan investasi.

Apabila tak satu pun dari 9 PMA yang merealisasikan investasi maka pertumbuhan ekonomi di tahun 2012

akan berat.

"Kalau dari BPS atau dari Bappeda mengumumkan informasi perihal realiasasi investasi PMA maka dari situ

baru bisa dilihat perihal peluang pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau kondisi ekonomi di Batam saat ini

memang lesu," ujar Ahmadin.

Ahmadin berharap pada pertengahan tahun ini atau pada awal tri wulan ketiga nanti, ada realisasi investasi

dari 9 PMA atau setidaknya ada PMA baru yang hendak menanamkan modal di Batam.

Jelang pelaksanaan Pemilu legislatif tahun 2013 mendatang, Ahmadin memperkirakan ada upaya-upaya

yang dilakukan Walikota Batam dan Wakil Walikota Batam untuk mengalirkan investasi asing ke Batam.

Upaya ini pasti dilakukan guna menarik simpati publik kepada pasangan ini.

Menurut Ahmadin krisis ekonomi global meski berpengaruh namun tidak terlalu mempengaruhi situasi

investasi di Pulau Batam. Justru situasi chaos seperti yang terjadi beberapa bulan lalu sangat berpengaruh

terhadap situasi ekonomi di daerah ini.

Ia berkeyakinan, apabila situasi serupa terulang kembali maka tidak tertutup kemungkinan ekonomi Batam

akan lumpuh menyusul PMA sudah merasa tidak nyaman berinvestasi di daerah ini.

Lesunya situasi ekonomi di daerah ini tergambarkan pada situasi dan kondisi di beberapa kawasan industri

yang ada. Salah satu diantaranya adalah Kawasan Industri Batamindo.

Kawasan industri Batamindo merupakan kawasan industri terbesar di Batam menampakkan kelesuan.

Kondisinya jauh berbeda ketika kawasan ini dibuka. Ratusan PMA berinvestasi di kawasan ini. Namun

belakangan ini menurut Manager CSR Batamindo, Andi Mapisangka jumlah PMA di kawasan ini hana ada

sekitar 60-an. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dimana masih terdapat sekitar 77

PMA yang bertahan.

Kawasan Industri Batamindo sejak awal menjadi primadona bagi para pengusaha dan pekerja namun

belakangan kurang diminati. Kawasan seluas 320 hektar ini, dulu bisa dikatakan sebagai incaran

perusahaan-perusahaan besar berkelas dunia. Seperti Philips, Sony Chemicals Indonesia, Sanyo,

Panasonic, Astra,Casio dan perusahaan PMA lainnya.

Saat ini, satu per satu perusahaan besar tersebut mulai beralih, hengkang ke kawasan industri lain yang ada

di Batam, baik diluar Batamindo ataupun ke kawasan industri negara tetangga. Sebagian juga menutup

operasional perusahaan dengan alasan tidak ada lagi order produksi, kalah bersaing dengan perusahaan

yang memproduksi produk sejenis, sahamnya dikuasai oleh perusahaan lain ataupun sebab lainnya.

PT Philips Industries Batam, perusahaan yang termasuk pertama kali beroperasi sejak KIB mulai dibuka di

tahun 1990-an, kini beralih ke kawasan Panbil Batam Industrial Estate. Belum diketahui apa alasan

perusahaan kelas dunia ini hengkang dari kawasan yang telah belasan tahun ditempatinya tersebut.

"Sudah sekitar 2 tahun lalu PT Philips pindah ke kawasan industri Panbil. Padahal PT Philips termasuk

perusahaan pertama yang ada di kawasan Batamindo, nggak tahu apa penyebabnya," ujar Andra, salah

seorang pengurus SPSI Muka Kuning, Batam.

Selain PT Philips Industries Batam, juga terdapat beberapa perusahaan lain yang hengkang dari Kawasan

Batamindo ke kawasan Panbil Batam Industrial Estate. Diantaranya PT Beyonics Manufacturing, PT TEAC

Electronic Indonesia dan PT Shimano Department pancing.

Selain ke kawasan Panbil Batam Industrial Estate, terdapat juga beberapa perusahaan di kawasan industri

Batamindo yang hengkang ke kawasan industri lain. Diantaranya PT Sincom Panasonic dan MKPI Panasonic

yang pindah ke kawasan industri di Batam Centre. Sedangkan PT Maruwa memilih pindah ke kawasan

Bintang Industri Tanjung Uncang.

Sementara itu, juga terdapat beberapa perusahaan di Kawasan Industri Batamindo yang telah menutup

operasional perusahaannya. Diantaranya PT Exas, PT BJ Industries, PT Kyocera, PT Panasonic Battery

Batam, PT Toyocom, PT Casio Electronics Indonesia yang sebelumnya bernama PT Asahi, PT Kumagaya

Precision Motor Batam dan beberapa perusahaan lainnya.

Disamping itu, juga terdapat beberapa perusahaan yang berganti nama ataupun perubahan kepemilikan

saham. Seperti PT Sony Chemicals Indonesia yang berganti nama ke Venturindo Jaya Batam (VJB), PT Evok

Rifa Indonesia yang berganti nama menjadi PT Kemet, Thomson dan NXP yang menjadi perusahaan joint

venture menjadi PT Nutune dan lainnya. Sedangkan 3 perusahaan baru yang masuk kawasan industri

Batamindo, diantaranya PT Rafala, PT TNC dan PT Intrikon.

Hengkang dan berhenti beroperasinya perusahaan yang ada di Kawasan Industri Batamindo ini juga diiringi

dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) para karyawannya. Ribuan karyawan menjadi pengangguran baru

dan berebut lapangan kerja dengan para pencari kerja yang terus datang setiap waktu.

Kawasan hunian (dormitory) yang ada di dalam kawasan industri Batamindo pun semakin sepi. Beberapa

blok seperti blok I, J, K, L dan M sudah tidak ada lagi bangunannya, tinggal rumput dan pepohonan saja.

Dormitory di blok A, B, C, D dan E, akan segera menyusul. Informasinya, seluruh penghuni akan segera

dipindahkan ke dormitory tingkat, seperti di blok N, P, Q ataupun blok R.

"Ada sekitar 30 sampai 40 persen dormitory yang tidak terhuni. Bahkan yang di blok F sudah bisa disewa

oleh orang di luar kawasan industri Batamindo," ungkap salah seorang pengurus dormitory.***




Industri Akan Slow Down

TAHUN ini warga Batam harus pintar mengencangkan ikat pinggang. Sebab, ekonomi Batam diperkirakan

akan melambat. Industri sebagai penggerak ekonomi utama Batam diperkirakan tidak akan melaju cepat.

"Tahun 2012, kemungkinan sejumlah industri akan slow down. Mudah-mudahan tidak sampai mengurangi

tenaga kerja, karena bisa menimbulkan lebih banyak pengangguran. Jadi, agak berat," ujar GM PT

Batamindo Investment Cakrawala (BIC), John Sulistiawan di sela-sela acara silaturahmi yang digelar

manajemen Batamindo dengan perwakilan perusahaan dan seluruh unsur pengamanan di Gedung CC

Mukakuning beberapa waktu lalu.

Langkah yang bisa mereka lakukan untuk mengantisipasinya adalah dengan memperluas promosi serta

pencarian investor baru. Sehingga, jika produksi sejumlah industri melambat, bisa diseimbangkan

perusahaan baru.

Memang, kata dia, saat ini sangat sulit mencari investor baru karena persaingan yang sangat ketat dengan

beberapa negara lain seperti Malaysia, India, Cina, Vietnam, Singapura dan lainnya.

Untuk Malaysia saja, Batam sudah ketinggalan jauh. Dulunya, Malaysia belajar membuat kawasan industri ke

Batam. Saat ini, fasilitas dan kemudahan di beberapa kawasan industri di sana sudah lebih bagus.

"Mereka melakukan reformasi birokrasi. Yang jelas, investor memang menginginkannya. Karena itu,

pemerintah kita juga harus melakukan reformasi birokrasi. Harus ada pemangkasan-pemangkasan peraturan

yang membuat lambatnya proses perizinan dan lainnya," paparnya.

"Dan ini sudah disampaikan dalam beberapa kali kesempatan baik kepada wali kota, gubernur, wakil

gubernur termasuk dengan wakil wali kota Batam. Semoga, harapan kita ini bisa segera terealisasi.

Sehingga lebih mudah bersaing denga negara lain yang memiliki kawasan industri yang sama dengan

Batam," tambahnya lagi.

Diakuinya, tidak semua birokrasi yang sulit dan lama. Sebagian pengurusan birokrasi lainnya sudah cepat.

Tapi masih ada hal-hal lain yang masih butuh waktu lama. Itu jadi catatan yang kurang baik bagi calon

investor.

Pada saat acara itu, John Sulistiawan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak khususnya unsur

pengamanan mulai dari sekuriti Batamindo, petugas kepolisian, TNI dan lainnya yang bertugas saat

terjadinya demo buruh beberapa waktu yang lalu.

"Kami tahu tugas anda sangat berat saat itu. Banyak ancaman baik lewat SMS yang anda terima. Namun

semua bisa dilalui dengan baik. Terima kasih telah menjaga kepercayaan kenyamanan dan keamanan di

sini," tutupnya.(kid)


Hubungan Industrial Kurang Baik

TREND hengkangnya sejumlah perusahaan yang terjadi belakangan ini, akibat hubungan industrial yang

dilakukan Pemerintah Kota Batam selama ini kurang baik. Selain itu, forum tripatrit yang dipimpin Walikota

Batam, Ahmad Dahlan juga dinilai tidak berjalan secara maskimal. Kegiatan pertemuan forum sangat minim

diadakan sehinga komunikasi kurang terbangun.

Bahkan pertemuan antara tripatrit yang meliputi Pemerintah Kota, Pengusaha, dan Pekerja hanya membahas

masalah UMK, tidak pernah membahas mengenai kondisi yang dihadapi oleh pengusaha. Bahkan,

pertemuan itu Walikota selaku ketua forum tripatrit selalu diwakilkan Kepala Dinas Tenaga Kerja.

Ketua komisi IV DPRD Kota Batam, Riky Indrakari mengatakan, kondisi yang dihadapi oleh pihak industri

saat ini, sepatutnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kota. Sebab, yang dihadapi oleh pihak

pengusaha saat ini, bukan saja masalah orderan. Tapi tidak adanya regulasi yang jelas, ditambah lagi

masalah pemalakan yang dilakukan oleh oknum aparat yang berwenang. Dan pada akhirnya terkesan

mempersulit masuknya barang-barang industri ke perusahaan.

"Walikota selaku ketua tripatrit harus bersikap. Walikota harus mengadakan pertemuan dengan pihak

pengusaha guna mencerna masalah yang dihadapi pengusaha saat ini. Bila ini tidak segera dilakukan, maka

satu persatu perusahaan akan hengkang," tegas Riky, Jumat (24/2).

Langkah ini harus dilakukan, kata Riky, artinya Pemko yang mempunyai kewenangan di daerah dan dapat

memfasilitasi antara pengusaha, masyarakat atas penyelundupan yang dilakukan oknum aparat.

"Harus dilakukan pertemuan dan hadirkan Bea dan Cukai serta SKPD yang terkait. Kira-kira apa yang

menjadi keluhan dari pihak pengusaha. Karena penyelundupan ataupun pemalakan yang dilakukan oknum

aparat selalu melibatkan masyarakat. Pada akhirnya masyarakat menjadi korban dan berdampak pada

keberlangsungan perusahaan,"ujar Riky.(lim)


Pemerintah Lamban Antisipasi


DUA perusahaan komponen elektronik yang berlokasi di Kawasan Industri Batamindo, yakni PT Exas dan PT

Nutune menutup kegiatan operasional di Batam.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Rudy Sakyakirti menyatakan, kendati sudah tidak lagi

beroperasi, namun manajemen PT Exas sudah memastikan tetap memenuhi hak-hak karyawannya sesuai

Undang Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

"Sebanyak 170 karyawan PT Exas yang diberhentikan, telah mendapatkan pesangon, uang penghargaan dan

uang pisah," kata Rudy, Kamis (5/1).

Kata dia, kepastian tutupnya PT Exas, sudah diterima Disnaker langsung dari manajemen PT Exas. Adapun

alasan berhentinya pengoperasian PT Exas itu lantaran perusahaan tidak lagi menerima orderan. Maka untuk

sementara dihentikan pengoperasiannya.

"Pihak PT Exas sudah menyurati ke kami (Disnaker) bahwa mereka tidak lagi beroperasi karena sudah tidak

menerima orderan lagi. Tapi untuk hak-hak karyawan sudah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Ada

170 karyawan yang di-PHK, sudah dibayar pesangon, uang penghargaan, uang pisah,"jelas Rudy.

Sementara untuk PT Nutune, lanjut Rudy, meski kondisinya hampir sama dengan PT Exas, yakni tidak ada

lagi menerima orderan, namun sementara ini, PT Nutune masih tetap bertahan di Batam. Menurut manajemen

PT Nutune, kondisi perusahaan hampir sama dengan PT Exas, sudah tidak lagi menerima orderan.

"Kami sudah menghubungi ke pihak PT Nutune, tapi mereka mengatakan masih tetap bertahan. Memang dari

jawaban pihak Nutune, kemungkinan besar perusahaan itu akan tutup, karena sudah tidak lagi mendapatkan

orderan," kata Rudy.

Seperti PT Exas, kata Rudy, manajemen PT Nutune juga sudah menjamin akan memenuhi seluruh hak-hak

karyawan sesuai aturan yang berlaku, jika memang perusahaan tersebut betul-betul tutup.

Sementara itu, Koordinator Garda Metal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam,

Suprapto mengatakan, peran pemerintah dalam mengantisipasi tutupnya beberapa perusahaan di Kawasan

Industri Batamindo masih sangat minim.

"Bisa dikatakan tidak ada peran pemerintah, terutama Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) ataupun BP Batam

dalam mengantisipasi perusahaan-perusahaan yang akan tutup," ujarnya ditemui di Mukakuning, kemarin.

Menurutnya, minimnya peran pemerintah tersebut terlihat di setiap pembahasan mengenai upah ataupun

kompensasi menjelang pemutusan hubungan kerja (PHK), semua penyelesaian hanya dilakukan oleh

karyawan atau serikat pekerja dengan perusahaan. Bahkan terkadang perusahaan sudah tutup, pemerintah

baru mengetahui atau mendengar kabarnya.

Padahal informasi akan hengkang dan tutupnya sebuah perusahaan, apalagi perusahaan PMA, akan cepat

diketahui jika pemerintah aktif melakukan pengawasan dan melihat kondisi perusahaan secara langsung.

Tidak pasif, hanya menunggu laporan masuk dan diserahkan.

Hal senada juga dinyatakan Koordinator Wilayah KSBSI Kepri, M. Natsir atau akrab dipanggil Anas.

Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah mengetahui lebih awal jika ada perusahaan mau tutup ataupun

hengkang. Sehingga pemerintah bisa mengantisipasi hal-hal buruk yang kemungkinan akan terjadi. Seperti

pembayaran pesangon ataupun kompensasi lainnya tak sesuai ketentuan, perusahaan lari dan lainnya.

Anas menyayangkan lambannya peran pemerintah dalam mendapatkan informasi awal jika sebuah

perusahaan akan tutup. Alasannya pun sepele, belum mendapat laporan resmi. Wajar jika akhirnya BP Batam

tidak pernah mengetahui alasan kenapa suatu perusahaan tutup. Apakah akibat krisis global, ketidaksiapan

dalam berkompetisi dan menguasai alih teknologi ataupun alasan lainnya.

Sebanyak 23 tenaga pengawas yang dimiliki Disnaker Kota Batam pun seolah sia-sia. Tenaga pengawas

yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu ini dimaksudkan untuk mampu menunjang tugas-tugas kepengawasan

Disnaker di lapangan.

Selain itu, Anas berharap agar pemerintah juga memikirkan kelanjutan pekerjaan karyawan yang telah di

PHK. Dengan telah diputuskannya hubungan kerja karyawan di suatu perusahaan, tentunya mereka akan

semakin menambah beban pemerintah akibat meningkatnya jumlah pengangguran baru.

Seperti diberitakan sebelumnya, selain PT Exas yang sudah resmi tutup, ada perusahaan lain yang segera

menyusul, seperti PT NuTune yang beralamat di jalan Beringin Lot 213 dan PT Panasonic Shikoku Electronics

Batam (PSEB) yang berlokasi di jalan Beringin Lot 209 dan jalan Angsana Lot 279 Kawasan Industri

Batamindo, Mukakuning.

Salah seorang karyawan PT PSEB, Lela tak membantah saat ditanyakan rencana tutupnya perusahaan PMA

asal Jepang tersebut. Bahkan menurutnya, sebagian karyawan sudah banyak yang dirumahkan, akibat

merosotnya produksi.

Sistem pembayaran yang akan diberikan oleh perusahaan, lanjut Lela, untuk karyawan kontrak akan

dibayarkan gajinya secara penuh hingga sisa kontrak berakhir. Sedangkan untuk karyawan berstatus

permanen, ia mengaku tidak tahu bagaimana perhitungan pembayaran uang PHK-nya.(li/wan)