Meranti Menuju Gerbang Ekonomi Regional Sumatera (4-habis)
SELATPANJANG (HK) – Keberhasilan Pemkab Kepulauan Meranti menggenjot peningkatan angka APBD, tidak cukup untuk membiayai seluruh program pembangunan. Sebagai daerah yang baru dimekarkan, Kabupaten Kepualuan Meranti dihadapkan dengan berbagai persoalan pembangunan yang harus disikapi ssecara cerdas dan bijaksana.
Tingginya angka kemiskinan di Meranti dengan ration 34% atau 59.608 jiwa, infrasktruktur dasar yang belum memadai (jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih dan listrik), merupakan potret betapa beratnya beban moral yang harus di tanggung Pemkab Meranti untuk keluar dari keterpurukan ke arah masyarakat yang sejahtera. Namun, dengan segala keunggulan potensi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Meranti merupakan modal dasar bagi Pemkab Meranti untuk menjawab semua tantangan tersebut.Ada tiga rencana strategis program pembangunan yang digegas Pemkab Kepulauan Meranti sebagai refleksi untuk mencapai tujuan pemkaran, masyarkat yang berkeadilan dan sejahtera. Ketiga rencana strategis pembangunan tersebut adalah, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan infrastruktur yang resprentatif.Untuk mencapai tujuan tersebut, jelas tidak mudah. Meskipun pada tataran riilnya, APBD Meranti terus meningkat jelas itu tidak akan cukup untuk membiayai seluruh program pembangunan. Dan Pemkab Meranti tidak akan terjebak dengan eforia otonomi daerah, memanfaatkan seluruh potensi kekuatan APBD untuk membiayai seluruh rencana strategis pembangunan. Kalau kebijakan ini diambil, hal ini akan menjebak Pemkab Meranti pada kebijkaan pembangunan yang stagnan, yang ahirnya menyisakan konflik dinamika sosial yang semakin timpang dan tajam.
“Rumus untuk membangun daerah itu tidak hanya dengan mengandalkan kekuatan dana APBD. Meskipun strategi ini banyak dilakukan oleh berbagai daerah dalam menggesa pembangunan infrastrukturnya. Apa yang dihasilkan. pembangunan yang stagnan, menyisakan dinamika sosial yang timpang dan tajam. Untuk itu, Meranti tidak akan terjebak dalam eforia tersebut. Pembangunan kita arahkan dalam upaya menciptakan pondasi ekonomi dengan melibatkan investor dan dunia usaha. Harapannya, ekonomi masyarakat akan tumbuh dan mampu menjadi penyangga pelaksanaan program pembangunan” ungkap Bupati Irwan, MSi.
Pada hakekatnya, Pemkab Kepualuan Meranti menyadari besarnya angka APBD Meranti dari tahun ketahun semua bermuara dari besarnya alokasi dana DBH migas. Untuk tahun APBD tahun anggaran 2013, DBH migas masih menjadi penyumbang terbesar untuk angkap APBD Meranti. Sedangkan dari sector PAD murni Meranti, hanya mampu menyuplai angka sebesar 20% dari total angka APBD 2013 sebesar 1,4 trilyun. Kondisi ini jelas, menjadikan Meranti sangat rentan akan sumber pembiyaan belanja pembangunan bila sewaktu-waktu terjadi perubahan politik terkait pengeloalan dana hasil sumber daya alam.
Untuk itu akan sangat beresiko bagi Pemkab Meranti untuk terus mengandalkan sektor DBG sebagai modal untuk pembangunan. Untuk itu, Pemkab Meranti berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan potensi APBD disetiap tahun anggarannya untuk membiayai program pembangunan yang mampu menambah potensi PAD. Dengan demikian, secara bertahap disetiap tahunnya Meranti mampu mendongkrak PAD secara signifikan.
Dengan potensi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Meranti, merupakan modal yang sangat besar untuk membiayai pembangunan. Namun dilain pihak, Pemkab Meranti sangat sadar bahwa untuk memanfaatkan seluruh potensi sumber daya alam tersebut, tidak mungkin bisa dilakuan sendiri tanpa harus melibaktan pihak ketiga. Dengan demikian, mau idak mau Pemkab Meranti membuka kran iklim investasi dan dunia usaha untuk mengeloa potensi sumber daya alam tersebut.
Dengan kemampuan modal yang kuat dan didukung teknologi yang moder, diharpakan kehadiran investor akan mampu mengoptimalkanm potensi kekayaan sumber daya alam yang ahrinya akan mendongkrak PAD Meranti.
“Dengan semakin besar nilai investasi yang ditanamkan ke Meranti, daerah ini akan mendapatkan keuntungan yang berlipat. Tidak hanya dari sector retribusi yang harus dibayarkan investor, tapi juga dari hasil pengeloalan sumber daya alam melaui program bagi hasi. Selan itu, Meranti juga akan mendapatkan alokasi dana CSR maupun CD yang bisa dimanfaatkan untuk menggerakan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Dengan kehadiran investor, sinergi pembangunan akan dapat menggesa percepatan pencapaian tujuan pembagunan terutama dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat,” beber Bupati Meranti, Irwan Nasir.
Berdasarkan data Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulaua Meranti tahun 2012, kebijakan Pemkab Meranti yang membuka kran investasi berdampak positif bagi peningkatan ekonomi dareah. Berdasarkan analisa indicator makro, perekonomian Meranti dalam kurun tiga tahun pasca pemekaran terus memperlihatkan tren peningkatan pertumbuhan ekonomi yang positif.
PDRB Meranti atas dasar harga berlaku tanpa miga tercatat Rp4.553.251,93 dan termasuk Migas sebesar Rp 6.692.999,12. Sedangkan nilai PDRB dasar harga konstan tanpa migas tercatat Rp1.365.111,03 dan termasuk Migas Rp. 2.232.622,16. Seangkan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku tanpa migas tercatat Rp 21.944.440,34 dan dengan Migas tercatat Rp32.256.972,00. Dan untuk angka PDRB untuk dasar harga konstan tanpa migas Meranti tercatat Rpl. 6.579.165,41 dan dengan Migas tercatat Rp19.750.143,43.
Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi Meranti dari tahun ketahunya, terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Meranti tercatat tumbuh sebesar 7,19% jauh berada diatas pertumbuan ekonomi nasional pada tahun yang sama sebesar 6,1%. Kemudian pertumbuhan ekonomi Meranti pada tahun 2013 tercatat mencapai 8,4%.
Kebijakan sentuhan pembangunan Pemkab Meranti yang membuka peluang investasi, memberikan pengaruh yang luas pada sector peredardan financial di tengah-tengah masayarakat. Kondisi ini dapat dilihat dari semakin tingginya kemampuyan daya beli masyarkaat Meranti terhadap berbagai kebutuhan hidup. Imbas lain dari kondisi ini, iklim kondusif yang diciptakan Pemkab Meranti dari beragai regulasi dunia usaha, menggenjot pertumbuhan pembangunan infrastruktur ruko, jasa perbankan dan aktifitas pengelolaan sumber daya alam.
Meskipun belum ada catatan secar detail, berdasarkan laporan data Badan Promosi Investa si dan Pelayanan Terpadu, dalam satu tahun dikelaurkan lebih dari 150 lembar Izin Untuk Mendirikan Bangunan (IMB). Kondisi ini tidak hanya menjadi bukti bahwa kepercayaan dunia usaha semakin kuat di Meranti. Disisi lainnya, dengan tingginya angka pertumbuhan pembangunan disektor swasta, turut membuka sector lapangan kerja bagi masyarakat tempatan.
”Kebijakan Pemkab Kepulauan Meranti, membuka kran investasi berdampak positif bagi pertumbuhan ekonoi Meranti. Munculnya sejumlah industry, tidak hanya menambah penerimaan PAD Meranti dari setktor retribusi. Disisi lainya, turut membukan lapangan pekerjaan dan tumbuhnya penguatan ekonomi masyarakat malui program CSR dan CD yang berbasis pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan.Dengan sinergi ini, tidak hanya berimbas pada tumbuhnya kemandirian ekonomi tapi juga peningkatan taraf hidup yang pada ahirnya akan turut menekan angka kemiskinan,” ungkap H Irianto, SH, Pimpinan Cabang Bank Riau Kepri.
Ketua DPRD Kabupaten Kepualuan Meranti Hafizoh, mengatakan, Meranti tidak butuh kebijakank pembangunan yang populis dengan konsep pembangunan yang mengedepankan symbol-simbol percepatan pembangunan dengan mengandalkan kekuatan dana APBD semata-mata. Pemkab Meranti harus bijak memanfaatkan peluang dan potensi sumber daya alam untuk membuka investasi yang ahirnya tidak hanya menghasilkan PAD.
Dengan hadirnya investor, Pemkab Meranti bisa membangun sinergi dalam upaya menggesa percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat disekitar areal usahanya. Pemanfaatan program CSR dan CD serta komitmen dunia usaha untuk terlibat langsung dalam mendukung program pembangunan, sangat membantu pemerintah dareah dalam menekan kos penggunaan APBD. Meranti harus belajar dari kesilapan masa lalu, konsep pembangunan yang mengedepankan pada pencapain target dengan tidak mengevaluasi pada potensi kekuatan dana APBD, hanya akan menghasilkan pembangunan yang tidak berkualitas. Baik dari sisi kualitas penggunaan anggaran maupun dari sisi kualitas pencapaian produk pembangunan.
“Kebijakan Pemkab membangun sinergi dengan kalangan dunia usaha dan investor dalam penguatan program CSR berdampak positif bagi pertumbuhan ekonoi masyarakat. Kebijakan penerpaan program CSR yang tidak lagi mengarah pada bentuk charity kepada bentuk program pembedayaan ekonomi akan melahirkan struktur ekonomi masyarakat yang mandiri. Dengan demikian, ekonomi masyarakat akan tumbuh kuat dan menjadi kekuatan bagi Meranti untuk menggesa percepatan pembangunan yang berkeadilan dan kondusif,” terang Hafizoh.
Berdasarakan data Badan Penananam Modal dan Pelayanan terpadu, dalam kurun waktu tiga tahun pasca pemekaran Meranti, pencapai investasi di Meranti terus meningkat. Nilai investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti dari tahun 2010-2011 terus mengalami peningkatan. Tahun 2010 nilai invstasi berdasarkan h arga berlaku sebesar Rp20.671.027,41 atas harga konstan sebesar Rp6.131.941,26. Sedangkan pada tahun 2011 nilai investasi berdasarkan harga berlaku sebesar Rp24.427.200,81 atas dasar harga konstan sebesar Rp6.463.475,98.
Iklim investasi yang kondusif yang di dukung dengan potensi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Meranti, menjadikan daerah ini tumbuh pesat sebagi pusat ekonomi baru. Tidak heran, dalam kurun waktu empat tahun pasca pemekaran, Meranti menjadi daerah tujuan investasi.
Banyak investor yang melirik potensi sumber daya alam. Minimnya sarana dan prasaran infrastruktur seperti jalan, jembatan dan listrik menyebabklan terjadinya kendala. Untuk mengatasi persoalan ini, Pemkab Meranti berupaya menggesa pembangunan jalan koridor dan pengadaan listrik untuk rakyat.
Selain itu, Pemkab Meranti juga membangun sinergi dengan BUMN dan swasta untuk mengembangkan pemanfaatan sumber energy gas sebagai pembangkit energy listrik. Meskipun pada awalnya harus berjalan tertatih-tatih, dengan keinginan kuat Pemkab Meranti yang didukung dengan kerjasama dari seluruh stake holder, Meranti berhasil memanfaatkan tenaga gas Melibur yang dikeloal EMP Malacca Strait membangun jaringan listrik energy gas di Pulau Padang. Hal yang sama dilakukan Pemkab Meranti dengan PLN dan EMP Malacca, membangun jaringan listrik bawah laut di Mengkikip.
Dengan potensi gas yang dimiliki Meranti, pada tahun 2014 Meranti kembali mendapat pasokan energy gas sebesar 4 mega watt yang akan menjadi kekuatan pendukung bagi kebutuhan listrik kota Selatpanjang. Hal ini tentunya akan semakin memperkuat posisi kota Selatpanjang sebagi pusat kota niaga dan gerbang ekonomi kawaan Regional Sumatera.***Ruslan Nahrowi
Kembangkan Home Industri
Untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam, Pemkab Meranti tidak hanya menggandeng kalangan investor. Banyaknya potensi sumber daya alam yang bisa dikelola masyarakat, dimanfaatkan Pemkab Meranti merangkaul kalangan dunia usaha untuk mengembangkan usaha-usaha kecil kreatif yang diharapkan mampu menghidupkan ekonomi masyarakat.
Dengan memanfaatkan program sinergi CSR, Pemkab Meranti mulai mengemas sejumlah industry kreatif yang selama ini tak tersentuh, menjadi sector ekonomi yang benar-benar mapan. Dengan sentuhan pembinaan dan program pemberdayaan yang berkesinambungan, sector ekonomi kecil kratif di Meranti tumbuh dengan pesat.
Berdasarkan data Badan Promosi Investasi dan Pelayanan Terpadu tahun 2012, sector ekonomi kecil mendapat apresiasi positif dari masyarakat. Meskipun belum mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal, paling tidak dalam kurun empat tahun pasca pemekaran Meranti sektor home industry telah mampu menyerap lebih dari 3500 tenaga kerja yang pada umumnya kaum peremupuan.
Jumlah home industry kreatif ini tumbuh di setiap kecamatan dengan tingkat dan keragaman usaha yang berbeda-beda, total jumlah home industry kecil di Meranti tercatat 143 perusahaan yang terdaptar secara resmi. Sedangkan total investasi yang ditanamkan dari sektor home industry ini tercatat Rp27.178.621.000m, dengan total UKM 532 unit.
“Tumbuhnya usaha-usaha kecil di setiap kecamatan, diharapkan akan mampu melahirkan produk-produk unggulan yang bisa menjadi andalan ekspor Meranti. Dengan tumbuhnya home-home industry yang berbasis pada upaya pemanfaatan potensi sumber daya alam, diharapkan akan mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan nilai PAD.
Ini akan menjadi pondasi kuat bagi Meranti dalam menjadikan Meranti sebagai kawasan niaga. Kita optimis, tumbuhnya home-home industry ini secara tidak langsung akan berimbas pada penguatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dari goncangan ekonomi nasional dan global” tandas Irwan Nasir. *** Ruslan Nahrowi
