Pelabuhan Sri Bintan Pura merupakan pintu gerbang utama wisatawan masuk ke Ibukota Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang. Ironisnya, fasilitas dan pelayanan di pelabuhan yang berkualifikasi kelas A ini sangat memprihatinkan.

Penuturun masyarakat selaku pengguna jasa kepada Haluan Kepri, mengeluhkan minimnya fasilitas di pelabuhan yang berada di pantai barat Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau ini. Baik itu dari segi tempat parkir, ketersediaan ruang tunggu dan beberapa fasilitas pendukung lainnya.

Bukan tanpa sebab jika masyarakat mengeluhkan fasilitas di pelabuhan ini. Berdasarkan pantauan selama ini Pelabuhan Sri Bintan Pura yang merupakan pelabuhan nasional dan internasional setiap tahunnya memang tidak pernah mengalami peningkatan.

Pantauan Haluan Kepri, lahan parkir masih menjadi salah satu permasalahan yang hingga saat ini belum ada solusinya. Bahkan, baru-baru ini Pelindo selaku penanggung jawab Pelabuhan Sri Bintan Pura sempat menaikkan tarif parkir kendaraan bermotor yang gunanya untuk peningkatan fasilitas di pelabuhan ini.

Pada saat itu Manajer Umum Pelindo Tanjungpinang Erwin Sutiyana menerangkan, kenaikan tarif parkir yang dilakukan Pelindo bertujuan untuk menata pelabuhan agar menjadi lebih baik. Selain itu, alasan Pelindo menaikkan tarif parkir adalah agar pemilik kendaraan baik roda dua maupun roda empat tidak berlama-lama parkir di pelabuhan.

"Dengan kenaikan tarif ini tentunya pemilik kendaraan akan merasa berat sehingga tidak memarkirkan kendaraannya lama-lama. Juga untuk mengatasi kemacetan di pelabuhan," ujar Erwin kepada Haluan Kepri waktu lalu.

Pada saat itu Manager Secure Parking Jispen juga mengatakan, kebijakan kenaikan tarif merupakan salah satu upaya mendongkrak kenaikan pajak daerah menjadi 25 persen, sebelumnya sebesar 20 persen,

"Kami sebenarya didesak oleh Pelindo untuk menaikkan tarif parkir. Gunanya untuk meningkatkan fasilitas parkir di pelabuhan. Selain itu untuk menaikkan gaji para pegawai kami. Mengingat saat ini UMK Tanjungpinang naik," ujar Jispen waktu itu.

Tetapi sayangnya niat Pelindo menaikkan tarif parkir yang gunanya untuk peningkatan fasilitas pelabuhan ternyata dilakukan tanpa adanya koordinasi dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan DPRD Kota Tanjungpinang.

Sontak hal ini membuat Walikota Tanjungpinang H. Lis Darmasyah berang. Pada waktu itu Walikota dengan lantang mengatakan Pelindo jangan jadi negara di dalam negara. Kenaikan tarif parkir harusnya dikoordinasikan dulu dan dirembukan bersama pemerintah. Kalau ada gesekan terjadi di masyarakat, siapa yang bakal bertanggungjawab nanti?.

"Pelabuhan merupakan pintu masuk ke Kota Tanjungpinang. Sementara kondisi sejumlah sarana di pelabuhan banyak sudah tak memadai seperti pintu gerbang hampir roboh dan sebagainya. Bila ada koordinasi dengan pemerintah tentu akan ada solusi terbaik guna kepentingan masyarakat," ujar Walikota waktu itu.

Bukan hanya Walikota yang berang, pasal kenaikan tarif parkir ini. Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang Maskur Tilawahyu pada waktu itu menilai, pungutan parkir yang dikutip oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Tanjungpinang tersebut ilegal.

"Pungutan parkir di pelabuhan kita itu tidak ada Perda (peraturan daerah,red)-nya. Hanya bersifat MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemko Tanjungpinang bersama PT Pelindo. Berarti, apabila tidak ada payung hukumnya, pungutan itu sama dengan pungli," ujarnya kepada Haluan Kepri waktu itu.

Bahkan masyarakat juga menilai alasan yang dikeluarkan oleh Pelindo soal kenaikan tarif parkir ini dinilai tidak logis.

"Selain tidak ada pemberitahuan, alasannya juga tidak masuk akal. Jika orang itu punya duit banyak, tidak jadi persoalan. Ia bisa parkir kendaraannya lama-lama. Tapi yang seperti kami ini, tentu (kenaikan tarif) sangat memberatkan. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi kemacetan di pelabuhan. Bukan dengan menaikkan tarif parkir seperti ini," ujar seorang warga masyarakat pada saat itu.

Pelabuhan Sri Bintan Pura merupakan pelabuhan yang selalu padat setiap harinya. Sebab pelabuhan ini yang menghubungkan kota Tanjungpinang dengan pelabuhan-pelabuhan di sebelah utara (pelabuhan Lobam dan pelabuhan Bulang Linggi), dengan kepulauan di sebelah barat, seperti pelabuhan Tanjung Balai (pulau Karimun), pelabuhan Telaga Punggur di pulau Batam, serta kepulauan di sebelah selatan seperti pulau Lingga dan Singkep. Untuk pelayaran ke luar negeri, pelabuhan Sri Bintan Pura juga mempunyai jalur perhubungan ke Singapura (HarbourFront dan Tanah Merah) serta Malaysia (Stulang Laut).

Tetapi dari tahun ketahun fasilitas di Pelabuhan Sri Bintan Pura ini tidak pernah ada peningkatan. Belum lama ini juga ketika Haluan Kepri memantau pelabuhan tersebut banyak warga masyarakat yang mengeluhkan fasilitas di pelabuhan ini selain tentunya soal lahan parkir.

Contohnya Bujang salah satu penumpang pada saat itu mengatakan, kondisi atap pelabuhan yang mulai karatan cukup berbahaya. "Kalau bisa pihak pengelola pelabuhan segera membenahi atap pelabuhan. Boleh lihat sendiri kondisinya. Memang belum mengkhawatirkan tetapi lambat laun bisa menjadi bencana," ujarnya.

Namun penumpang lain, Ida, pada saat mintai komentarnya menyampaikan bahwa dari segi fasilitas boleh dikatakan sudah cukup baik. Tetapi ia meminta uang masuk pelabuhan lebih dikontrol sebab, saat dirinya terpaksa harus membayar pass untuk berangkat sebesar Rp5.000. "Pass pengunjung telah habis. Kejadian seperti ini sudah berkali-kali, saya hampir setiap hari datang untuk menjemput relasi," ujarnya kepada Haluan Kepri.

Sementara itu Zulhendri, penarik becak yang mangkal di pelabuhan tidak melihat ada perubahan. "Saya menarik becak sejak pelabuhan ini masih dari kayu. Ada perubahan dari jembatan kayu ke beton tetapi sekarang belum terlalu lama dibangun sudah mulai rusak. Atap mulai karatan, plafon ada yang jatuh karena angin. Untung tidak menimpa penumpang. Lampu juga masih tidak semua menyala kalau malam,"keluhnya. ***

Pelindo Butuh Sinergi dari Instansi Lain

Menanggapi minimnya fasilitas di Pelabuhan yang dikeluhkan oleh banyak orang Humas Pelindo mengatakan, saat ini Pelindo membutuhkan sinergi dari dinas-dinas terkait untuk peningkatan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat.

"Pada dasarnya semua fasilitas di pelabuhan memang tanggung jawab Pelindo. Selama ini kami berusaha mengoptimalkan lahan parkir untuk mengakomodir kepentingan masyarakat. Tentunya kami juga membutuhkan sinergi dari dinas-dinas terkait untuk memperbaiki fasilitas di pelabuhan ini," ujarnya pada saat itu.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Tanjungpinang Wan Samsi mengatakan, selama ini Dishubkominfo sering mengingatkan kepada Pelindo untuk meningkatkan pelayanan terutama lahan parkir agar semakin hari semakin meningkat.

"Kita juga menyadari mereka juga mempunyai direksi yang mengatur semua itu. Kita akui dengan lahan parkir yang terbatas dan semakin hari semakin banyak kendaraan yang datang tentu membuat hal ini sulit. Tetapi pada dasarnya kita selalu mengingatkan kepada Pelindo untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujar Wan Samsi, Sabtu (19/10).

Wan Samsi juga menegaskan, selama ini antara Dishubkominfo dan Pelindo sering melakukan koordinasi. Walaupun pada dasarnya untuk mengatur permasalahan parkir di pelabuhan merupakan tugas mereka. Seperti mengatur para penjemput, serta mobil-mobil yang biasa parkir disana.

"Kita bantu dengan menyediakan tempat di depan gedung daerah untuk parkir mobil-mobil plat merah. Selain itu di Ocean Corner juga kita sediakan lahan untuk mobil-mobil yang biasa ngetem di Pelabuhan agar mereka bisa antri dan tidak terjadi penumpukan," ujar Samsi.

Wan Samsi mengharapkan, sekiranya ke depan Pelindo ingin menaikkan tarif parkir. Sebaiknya melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Pemerintah Kota.

"Kita mengharapkan jika kedepannya ada rencana penyesuaian tarif parkir. Hendaknya terlebih dahulu di rembukkan dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang," ucapnya.

Salah seorang warga Kota Gurindam Doni Kiswoyo mengatakan, pelabuhan ini tidak banyak mengalami perubahan sejak Tanjungpinang hanya menjadi kota kabupaten hingga kini menjadi Ibukota Provinsi Kepuluan Riau.

"Yang selalu menjadi persoalan di pelabuhan ini dari tahun ke tahun yaitu masalah tempat parkir kendaraan bermotor yang masih sempit.Bahkan banyak mobil yang akhirnya parkir di bahu jalan sepanjang kawasan pelabuhan, termasuk taksi, mobil pribadi, travel liar dan lain-lain," ucapnya kepada Haluan Kepri, Sabtu (19/10).

Selain itu masalah ruang tunggu juga belum memberikan kenyamanan kepada para calon penumpang. Sebab ruang tunggu di pelabuhan ini masih terbilang sangat sempit dan juga sumpek.

"Ruang tunggu yang ada di pelabuhan ini terkesan seadanya. Selain itu juga terlihat sumpek . Pelabuhan ini setiap hari selalu ramai. Apalagi di akhir minggu seperti ini," katanya.

Sebagai warga masyarakat sebenarnya ia tidak mempersoalkan apabila Pelindo ingin menaikkan tarif parkir. Asalkan sebelum melakukan hal tersebut terlebih dahulu dibarengi dengan peningkatan fasilitas pelabuhan.

"Sebab sayang, Pelabuhan Sri Bintan Pura ini merupakan pelabuhan yang setiap hari dikunjungi oleh para wisatawan. Harapan kami selaku masyarakat Kota Tanjungpinang, semoga ke depannya pengelola pelabuhan ini bisa benar-benar serius untuk meningkatkan fasilitas di pelabuhan ini," harapnya.

Mengenai hal ini Humas Pelindo mengatakan, perawatan fasilitas di Pelabuhan Sri Bintan Pura merupakan agenda rutin dari Pelindo. Selain daripada melakukan peningkatan fasilitas lainnya.

"Kemarin Dinas Pariwisata sudah koordinasikan ke kita untuk tahun 2014 akan dibangun gerbang baru di pintu masuk pelabuhan. Ini bukti bahwa Pelindo terus melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk peningkatan fasilitas. Intinya, Pelindo mengharapkan sinergi dari instansi untuk peningkatan pelayanan," ucapnya.(cw77)