KENDATI telah dioperasikan pada Rabu (30/10) lalu, namun terminal baru Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang masih tersandung kendala pemotongan bukit. Pasalnya sampai saat ini bukit yang menghalangi landasan pesawat belum dipotong secara maksimal.

Menanggapi keluhan pihak maskapai penerbangan terkait landasan yang terlalu pendek untuk pesawat besar, Sani mengatakan, landasan bandara telah diperpanjang dan diaspal sepanjang 250 meter. Namun belum bisa digunakan karena bukit yang berada di ujung landasan masih tinggi dan belum dipangkas secara maksimal.

Gubernur menjelaskan, pemangkasan bukit belum dapat dilakukan saat ini. Namun ia berjanji akan segera melakukannya. "Sementara pakai dulu yang ada. Selama ini juga aman-aman saja toh. Namun bukan berarti kita biarkan bukitnya seperti itu, tetap akan kita lakukan pemotongan," ujarnya.

Sani mengatakan, dirinya tidak ragu mendarat di Bandara RHF meski landasannya belum bisa dipakai maksimal. "Kalau ada keraguan, kenapa Presiden dan Wakil Presiden berani mendarat di bandara ini. Namun kita akan benahi bersama baik dengan pihak bandara juga dengan pemerintah," ungkapnya.

Gubernur juga menyempatkan melihat lokasi bukit yang berada di ujung landasan dan menyarankan agar batu granit yang menumpuk di bukit tidak diledakkan menggunakan dinamit. Ia khawatir hal itu akan merusak struktur tanah akibat getaran ledakan yang kuat.

Selain soal bukit, Gubernur mengimbau pihak bandara agar mengedepankan unsur kultur Melayu pada interior gedung bandara. "Pengunjung yang datang akan lebih cepat mengenal Tanjungpinang, ibukota Provinsi Kepulauan Riau," terangnya.

Namun begitu, Gubernur merasa puas atas pembangunan terminal tersebut. Ia mengatakan, terminal baru akan membawa perubahan dalam segi pelayanan dan kenyamanan bagi penumpang serta meningkatkan jumlah maskapai yang melayani rute Tanjungpinang ke kota-kota lain di Indonesia.

Sementara General Maneger Angkasa Pura II Tanjungpinang, Suriyawan Wakan mengatakan, pihaknya mengundang Gubernur untuk melihat terminal bandara yang baru sebelum dilakukan di operasikan pada November nanti.

Di dalam terminal yang baru, kata Suriyawan, terdapat ornamen yang mencirikan budaya Melayu seperti gambar kehidupan masyarakat Melayu dan gambar Masjid Pulau Penyengat. Selain itu, tambahnya, terminal baru juga dilengkapi eskalator dan lift.

"Dengan dioperasikannya terminal baru, maka terminal lama akan dibongkar. Nantinya penumpang akan dibawa pakai bus saat hendak turun dan naik pesawat. Pihak bandara telah menyiapkan dua unit bus dan akan menambahnya,"katanya.

Jalan Baru

Gubernur juga mempertanyakan kepada pihak Pemerintah Kota Tanjungpinang terkait status pembangunan jalan menuju Bandara RHF yang masih bermasalah. Warga Ganet, pemilik lahan, sempat menutup jalan dengan kawat berduri lantaran belum menerima ganti rugi dari Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Gubernur turun ke lokasi dan memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kepri Heru Sukmoro serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemko Tanjungpinang Robet Pasaribu dan mempertanyakan proses ganti rugi tersebut.

Robet Pasaribu menjelaskan, uang ganti rugi sudah disiapkan Pemko Tanjungpinang dan tinggal membayarkanya kepada warga. Kesepakan dengan warga pemilik lahan, kata dia, juga sudah beres.

"Tiga hari ini Pemko akan bayar, Pak. Tadi malam kita sudah bertemu warga. Tinggal administrasinya saja. Minggu ini sudah beres Pak," kata Robert.

Ingin memastikan pernyataan Kepala PU Tanjungpinang tersebut, Sani lalu meminta Robet untuk menghubungi Plt Sekda Tanjungpinang Syafrial Evi. Dalam percakapan telepon antara Sani dan Syafrial, Sani meminta agar pembayaran ganti rugi lahan warga harus segera dibereskan dalam tiga hari.

"Kita saat ini tengah mulai pengaspalan. Jadi tolong dibereskan masalah ini ya. Saya meminta dalam minggu ini harus selesai dan pekerjaan bisa dilakukan," tegas Sani.

Gubernur sempat berbincang dengan salah seorang pemilik lahan, Pudji, yang belum menerima uang ganti rugi. Sani meminta untuk bersabar dan mengatakan ganti rugi segera dibayarkan minggu ini.

Sementara Pudji mengatakan, dirinya bukan tak mendukung pembangunan jalan justru merasa senang. Namun, ia meinta agar pemerintah tidak semena-mena, ganti rugi tanah belum dilakukan tetapi pembangunan sudah dimulai.

Proyek pembangunan Bandara Raja Haji Fisabilillah yang menelan anggaran Rp90 miliar ternyata menimbulkan dampak lain bagi warga RT 03/RW 08 Kampung Mekar Sari, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang.

Sejak awal pembangunan terminal baru bandara, sebanyak 500 warga kampung tersebut selalu kebanjiran jika turun hujan. Mereka berharap agar pemerintah segera memberikan solusi atas banjir yang melanda kampung mereka.

Fenti, salah seorang warga Kampung Mekar Sari saat disambangi Haluan Kepri, Minggu (17/11), mengatakan, ia dan warga lainnya sudah sering menyampaikan keluhan kepada pemerintah. Namun, pemerintah belum juga terlihat menangani masalah kampungnya.

Menurut Fenti, rumahnya menjadi terendam banjir karena saluran air di kampungnya tertimbun tanah proyek pembangunan jalan baru bandara. Aliran air menjadi tidak lancar saat hujan dan menggenangi rumah-rumah di kampungnya.

"Sudah capek lah, Bang. Kita mau protes kayak gimana juga pemerintah cuma diam saja. Biasanya saat banjir lokasi ini di foto, setelah itu tidak ada solusi kelanjutannya," keluhnya.

Ia juga mengungkapkan akibat banjir tanaman miliknya ikut mati, air sumur di rumahnya juga tidak bisa digunakan.

"Sekarang terpaksa masak pakai air galon. Mandi saja yang pakai air sumur, walaupun sedikit gatal-gatal. Belum lagi kerugian lain seperti buku sekolah anak-anak saya yang terendam," ujarnya.

Keluhan warga diamini Heri Sutrisno, Ketua RW 08 Kampung Mekar Sari. "Dulu, sebelum pembangunan bandara, air di kampung ini lancar. Penyebab banjir, pertama pemotongan bukit untuk landasan baru bandara. Kemudian ada penimbunan di terminal baru. Penimbunan jalan untuk jalan baru bandara. Di tempat-tempat itu lah dahulu merupakan tempat aliran air, sekarang sudah tertimbun," ungkapnya.

Heri menyampaikan bahwa selama ini warganya mendukung pembangunan proyek bandara tersebut, namun ia tidak ingin warganya dikorbankan. Heri mengaku bingung dengan kondisi yang terjadi sebab pemerintah belum juga memberikan solusi. Ia khawatir memasuki musim hujan ini, banjir akan terus melanda kampungnya.

"Sekitar dua bulan lalu, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri, Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang, Pihak Bandara, dan warga mengadakan pertemuan untuk menentukan titik baru drainase untuk mengantisipasi banjir. Tapi sampai sekarang belum juga dikerjakan. Padahal tanah itu bukan tanah warga tapi milik Pemko," ujarnya.

Selain banjir, warga juga resah dengan keberadaan buaya di kampung tersebut. Sebab, Jumat (15/11) lalu, ketika banjir menghantam kampung tersebut, seekor buaya terlihat berkeliaran. "Pas mau ditangkap tidak bisa. Buaya ini asalnya dari jembatan di kampung ini. Makanya sekarang warga memasang papan peringatan di lokasi itu," ujarnya.

Untuk mengantisipasi banjir dan sampah yang masuk ke dalam rumah, hampir seluruh warga kampung tersebut membuat tembok di depan pintu rumah mereka yang berfungsi sebagai benteng. Saluran air di kampung ini cepat meluap saat hujan karena tertimbun tanah proyek pengerjaan jalan. ***(sut)