Sejak Presiden Donald Trump mengeluarkan pernyataaan dukungan sepihak AS bahwa Yerussalem merupakan ibukota Israel, dunia bergejolak dan menentang keras pernyataan tersebut. Demo menolak pernyataan tersebut mengalir di beragam belahan dunia dan puncaknya terjadi pada sidang darurat Majelis Umum pada Kamis (21/12), 128 negara memilih untuk mendukung PBB membatalkan dan menolak pernyataan Donald Trump atau AS itu. Resolusi ini dengan tegas menolak keputusan kontroversial yang diumumkan Presiden AS Donald Trump pada 6 Desember lalu.
Ini tentu kabar gembira, kita harus menyadari bahwa isu Palestina bukan lagi persoalan agama atau kelompok tertentu saja, ini adalah persoalan dunia, persoalan HAM dan persoalan kita semua yang secara naluriah memiliki nilai kemanusiaan yang selalu dijunjung tinggi. Upaya zionis Israel untuk menguasai tanah bermarwah milik rakyat Palestina tidak boleh dibiarkan karena sudah melanggar jauh prinsip kemanusiaan dan HAM.

Dari 172 negara yang 128 penulis sebutkan, 35 diantaranya memilih abstain dan 9 diantaranya menolak, 9 negara itu pun berwilayah kecil dan tidak begitu terkenal baik secara ekonomi maupun politiknya. Secara demokratis, dari data dukungan tersebut menunjukkan bahwa negara-negara di dunia menolak AS atas sikapnya yang sangat pro Israel. Berdasarkan berita yang diriilis www.republika.co.id Jumat (22/12) berikut negara pendukung, abstain dan menolak resolusi sikap AS Negara anggota PBB yang memilih mendukung resolusi, Afghanistan, Albania, Aljazair, Andorra, Angola, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgia, Belize, Bolivia, Botswana, Brasil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Kamboja, Chad, Cile, Cina, Komoro, Kongo, Kosta Rika, Pantai Gading, Kuba, Siprus, Republik Rakyat Demokratik Korea (Korea Utara), Denmark, Djibouti, Dominika, Ekuador, Mesir, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Finlandia, Perancis, Gabon, Gambia, Jerman, Ghana, Yunani, Grenada, Guinea, Guyana, Islandia, India, Indonesia, Iran, Irak, Irlandia, Italia, Jepang, Yordania, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Madagaskar, Malaysia, Maladewa, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Monako, Montenegro, Maroko, Mozambik, Namibia, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Niger, Nigeria, Norwegia, Oman, Pakistan, Papua Nugini, Peru, Portugal, Qatar, Republik Korea (Korea Selatan), Rusia
Saint Vincent dan Grenadines, Arab Saudi, Senegal, Serbia, Seychelles, Singapura, Slowakia, Slovenia, Somalia, Afrika Selatan, Spanyol, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swedia, Swiss, Suriah, Tajikistan, Thailand, Mantan Yugoslavia Republik Makedonia, Tunisia, Turki, Uni Emirat Arab, Inggris, Republik Tanzania, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Yaman dan Zimbabwe. Kemudian negara yang tidak mendukung resolusi adalah Guatemala, Honduras, Israel, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru Palau, Togo, Amerika Serikat dan ada juga yang memilih abstain diantaranya, Antigua-Barbuda, Argentina, Australia, Bahama, Benin, Bhutan, Bosnia-Herzegovina, Kamerun, Kanada, Kolombia, Kroasia, Republik Ceko, Republik Dominika, Guinea Khatulistiwa, Fiji, Haiti, Hungaria, Jamaika, Kiribati, Latvia, Lesotho, Malawi, Meksiko, Panama, Paraguay, Filipina, Polandia, Rumania, Rwanda Kepulauan Solomon, Sudan Selatan, Trinidad-Tobago, Tuvalu, Uganda dan Vanuatu.

Nah, data di atas menunjukkan bahwa persoalan Palestina adalah permasalahan isu kemanusiaan dunia. Demonstrasi yang terjadi tidak berbuah sia-sia hanya saja dari proses atau hasil resolusi ini harus menjadi pelajaran bersama dan komitmen bersama untuk menegakkan HAM di Palestina. Dari data yang bisa kita akses di beragam media menunjukkan bahwa tentara Israel yang kurang manusiawi itu dengan mudah menganiaya perempuan dan anak-anak. �� �

Sidang Dewan PBB itu kita harap bisa didorong ke hal yang lebih progresif lagi semisal menyatakan dengan tegas atau kembali mendeklarasikan kemerdekaan Palestina seutuhnya tanpa tapi dan menindak tegas Israel dan AS. Dan kita sama-sama tahu bahwa dunia bersama Palestina.

Menguji Komitmen Demokrasi AS

Dengan adanya resolusi PBB ini sebagai negara pencetus Demokrasi menurut penulis AS dibawah kepemimpinan Donald Trump sudah kehilangan wajahnya. Donald Trump telah membawa AS menjadi negara yang sangat otoriter. Jika AS tidak mau tergigit lidah dengan demokrasi yang selama ini digaungkan suka tidak suka memang amanah dunia atau negara-negara sudah menolak harus dijalankan dan ini bukti bahwa benarkah AS penganut demokrasi sejati karena demokrasi diukur dari musyawarah atau suara. Suara banyak harus dihormati dan diambil tindakan riil.

Meminjam pendapat Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana di www.republika.co.id Jumat (22/12) dia mengatakan Presiden AS Donald Trump kehilangan legitimasi karena Majelis Umum PBB Ada dua tindakan yang mungkin dilakukan. Pertama, berbagai pemimpin dan tokoh dunia menyerukan agar AS mau tunduk pada Resolusi Majelis Umhm PBB karena suara mayoritas dunia. �� �Sebagai kampiun demokrasi sudah sewajarnya bila AS mau mendengar suara mayoritas. Kedua, atas dasar perdamaian dunia pemimpin dan tokoh dunia mengimbau kepada para politisi AS, termasuk para mantan Presiden AS untuk mengingatkan Trump pengaruh Resolusi Majelis Umum PBB terhadap kepemimpinan AS di dunia.

Persoalan sekarang apakah kemudian AS dibawah kepemimpinan ala Donald Trump mau mengeksekusi hal ini. Kita tunggu saja, inilah saat-saat komitmen demokrasi diuji. ***(Raja Dachroni, Koordinator Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) Tanjungpinang-Bintan dan Pengurus PAHAM (Pusat Advokasi Hukum dan HAM) Kepri)