haluan kepri

oleh Herdi, Kades Air Bini, Siantan Selatan

Ketika kita berada di kota, selalu memandang indahnya hidup di desa. Harga barang-barang kebutuhan harian terbilang jauh lebih murah ketimbang di kota kebutuhan hariannya dipasok dari desa. Namun tanpa disadari, kebutuhan hidup di desa jauh lebih tinggi ketimbang di kota.

Coba saja kita lihat, dari kebutuhan pokok utama masyarakat. Untuk Desa Air Bini misalnya, desa yang berpenghasilan karet, cengkeh, kelapa, ikan dan hasil perkebunan lainnya, tidak ada petani yang menanam padi untuk menyuplai pangan harian tersebut.

Sementara hasil kebun dan laut bernilai sangat rendah, karena minimnya sarana pemasaran produk tersebut. Jika di Air Bini harga ikan per kilogram sekitar Rp10 ribu saja, di kota nelayan bisa menjual dengan harga lebih karena banyaknya pembeli bahkan bisa berlipat-lipat sampai empat kali akibat tingginya permintaan konsumsi ikan.

Sementara untuk Desa Air Bini yang masih terisolir dari jalur darat dan laut, nelayan kian terjepit dengan nilai tawar barang yang murah. Kalaupun dibawa ke pusat kabupaten, membutuhkan waktu dan biaya yang tinggi. Namun karena pasar yang masih menampung, nelayan tetap membawa ke pusat kabupaten untuk menukar dengan rupiah. Adapun harga solar per liter Rp5.000.

Nilai tawar produk yang murah ini tidak seimbang dengan nilai tukar beras yang menjadi kebutuhan pangan utama. Harga beras per kilogram sekitar Rp12 ribu. Kalaupun ada beras bulog, ongkos pompong yang tinggi untuk ke Tarempa menyebabkan beras bulog juga masih terbilang mahal. Lambannya pembangunan infrastruktur jalan, menyebabkan masyarakat desa terpencil terus termiskinkan karena biaya mobilisasi yang tinggi berdampak pada meningkatnya harga kebutuhan pokok di desa.

Kehidupan yang dijalani masyarakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hari ini dan esok. Aset berharga dari masyarakat adalah anak. Pendidikan anak menjadi paling utama. Seringkali masyarakat desa berfikir untuk mengurangi makanan pokok, dari pada anak putus sekolah. Namun pembangunan pendidikan tidak sejalan dengan cita-cita masyarakat, meskipun sudah ada SMP Satap Genting. Tidak banyak guru yang ingin mengabdi dengan tulus sehingga SMP ini tidak memiliki guru yang cukup untuk setiap mata studi.

Lagi-lagi sebagian orang tua harus memilih menyekolahkan anak ke Tarempa. Dinas Pendidikan seolah-olah menemukan jalan buntu untuk menyikapi pemenuhan jam mengajar guru selama 24 jam setiap minggunya, sehingga guru yang sudah ada diputar untuk mengajar bidang studi lain agar terpenuhi jam mengajar 24 jam satu minggu. Meskipun guru tersebut bukanlah guru spesifik.

Termiskinkan dalam ekonomi dan terbelakang dengan pendidikan, menjadi jaringan gurita yang terus mendera masyarakat di kepulauan. Kebijakan, seolah bertindak sendiri tanpa timbulnya solusi yang berarti untuk perbaikan. Alih-alih sudah mencukupi dalam sistem, tapi pendidikan di kepulauan tak kunjung menunjukan hasil. Idealnya, satu bidang studi satu guru namun di SMP Genting, baru ada lima orang guru.

Dengan jumlah siswa yang sedikit, guru yang sedikit maka masyarakat di desa ini belum mendapatkan perhatian serius untuk pembangunan manusianya. Kedepan, dibutuhkan kebijakan sistem guru terbang sebagai solusi atas kebutuhan spesifik guru bidang studi. Guru ditiap sekolah tidak hanya menetap di satu sekolah saja, tapi juga mengajar di sekolah lain agar jam belajar 24 jam per minggu terpenuhi tepat pada bidang studi guru masing-masing.

Begitu juga dengan pembangunan jalan, jembatan, listrik, air bersih dan prasarana lainnya. Dana pembangunan yang besar jangan sampai habis tanpa ada kinerja berarti untuk rakyat. Jalan yang dibuka janganlah dicicil, tapi dibangun yang matang dan tepat sasaran. Karena untuk membuka keterisoliran masyarakat Siantan Selatan, tak butuh pidato diatas mimbar melainkan bagaimana pembangunan tersebut matang dan bisa digunakan.

Selama ini pembangunan selalu datang dan membabibuta, tanpa ada musyawarah dengan masyarakat. Banyak tanaman dan tanah rakyat diambil dan dimusnahkan tanpa ada pemberitahuan, sehingga muncul anggapan pemerintahan yang baru tidak hanya merampok uang rakyat tapi juga tanah dan perkebunan rakyat.

Lagi-lagi kebijakan pusat mendefinisikan masyarakat sebagai warga terbelakang dan bodoh sehingga tidak perlu diajak bermusyawarah. Sebaliknya rakyat mencantumkan nama perampok bagi pemimpinya. Dana yang besar digaungkan sejak tahun 2010 lalu, ditulis besar di media cetak dan elektronik. Tapi belum mampu membuka keterisoliran Anambas.

Sebuah harapan baru dari terbitnya fajar pemekaran tersirat di dada seluruh masyarakat Anambas ketika Kabupaten Kepulauan Anambas yang disingkat media dengan tulisan KKA terbentuk. Namun harapan itu memudar, ketika pemerintah yang baru dan semakin dekat itu tidak mampu melanjutkan pembangunan yang sudah digagas pemerintah sebelumnya.

Memasuki usia empat tahun pasca pemekaran dari Natuna pada Juni mendatang, Siantan Selatan masih ditempuh dengan jalan setapak nan licin. Perbukitan yang sulit dan tidak ada upaya untuk memperbaiki jalan itu, meskipun sudah empat tahun dana APBD yang gendut dengan bilangan triliun habis berlalu. Sementara Siantan Selatan tetap termiskinan karena tak kunjung dibuka dari keterisoliran.

Dalam menyambut HUT Kepulauan Anambas keempat pada Juni mendatang, kiranya perlu untuk berpikir ulang apakah tujuan pemekaran yang dulu diperjuangkan telah tercapai? Sejauh mana pencapaian pengentasan kemiskinan dalam membuka keterisoliran.

Produk Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah dilaksanakan tidak akan berarti dalam mengentaskan kemiskinan, bila sarana penunjang perekonomian masyarakat tidak dibenahi meskipun pelaksanaan RTLH tersebut mendapatkan apresiasi setinggi langit.***