BALOI (HK) - Nasib puluhan supir taksi blue bird yang ada di Batam, kini masih terkatung-katung. Pasalnya, sejak direkrut pada Juli lalu, hingga kini mereka belum bisa bekerja karena demo penolakan yang dilakukan oleh rekan seprofesinya.

"Sejak direkrut pada akhir Juli lalu, kami belum bisa turun mencari rizki di jalan," ujar salah seorang supir taksi blue bird, Zulfan (34) saat ditemui di Pool Blue Bird, Senin (5/11).

Padahal sejak direkrut, ia sudah meninggalkan pekerjaan lamanya yang sebelumnya ia geluti. Dengan harapan, dia bisa memperoleh penghidupan yang layak. Tapi nyatanya harapannya masih samar-samar, karena Zulfan bersama sekitar 40-an orang temannya yang direkrut, belum tau kapan mulai bekerja.

"Kami tidak tahu, kapan bisa mulai bekerja. Padahal anak-istri di rumah juga butuh makan," keluhnya.

Kondisi seperti ini, ia berharap ada pengertian dari teman-temannya yang selama ini menolak keberadaan taksi blue bird di Batam, untuk dapat menerima keberadaannya dan juga armada taksi yang telah memberikan mereka pekerjaan.

Harapan yang sama juga disampaikan oleh Sahmin (41), supir blue bird lainnya. Dia berharap, pemerintah dan juga teman-teman seprofesinya dapat menerima keberadaanya.

"Harusnya kita bisa saling mengerti, karena kami juga butuh hidup yang lebih layak," ujar mantan tukang ojek ini.

Sementara itu, General Manger Blue Bird, Kurniawan mengatakan bahwa pada dasarnya 50 armada "burung biru" ini sudah siap beroperasi sejak 1 Agustus lalu. Tapi karena ada demo, pihaknya harus menunda pengoperasiannya.

"Sejak 1 Agustus kami sudah siap beroperasi, karena demo kami terpaksa harus menunda dulu," ujar Kurniawan.

Sambil menunggu adanya jaminan keamanan untuk beroperasi, managamen Blue Bird memanfaatkan waktu luang untuk melakukan sejumlah kegiatan sosial yang diberi nama "Blue Bird peduli". Diantaranya kegiatan pemberian bantuan untuk SD Saritas Bengkong dan kegiatan lain berupa donor darah.

Donor darah yang dilakukan di Pool Blue Bird Baloi diikuiti oleh seluruh supir, karyawan dan juga masyarakat sekitar. Acara dihadiri langsung oleh Ketua PMI Batam, Sri Soedarsono.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Ruslan Kasbulatov mengatakan, persoalan tersebut akibat kebijakan Walikota Batam, Ahmad Dahlan hanya sepihak, yakni sebelumnya tidak melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak terkait. Termasuk dengan unsur Muspida.

"Aparat bukan sampahnya kebijakan pemerintah. Dan forum Muspida bukan diajak untuk melabrak aturan. Persoalan ini, karena kebijakan Walikota yang salah kaprah. Juga para SKPD-SKPD yang ada saat sekarang ini, sebelumnya menjadi tim sukses Walikota. Makanya tidak tahu apa-apa. Begitu ada persoalan, mereka (Pemko) justru melibatkan aparat. Tapi kalau ada bagi-baginya jelas, aparat ditinggalkan oleh pemerintah," pungkas Ruslan. (ays/lim)