KARIMUN (HK) - Pengerjaan proyek perpanjangan landasan pacu (run way) Bandara Sei Bati, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, kembali bermasalah.

Pasalnya, Siswandi cs ahli waris Simon selaku pemilik lahan di Bandara itu berupaya menghentikan pengerjaan tersebut, Senin (4/3) pagi dengan cara menutup pintu masuk proyek.

Aksi tersebut mendapat pengawalan dari aparat kepolisian, baik dari Polsek Tebing maupun dari Polres Karimun. Sehingga, rencana penghentian pengerjaan proyek itu tidak jadi dilaksanakan. Bahkan, Koordinator Tim Ajudikasi Pertanahan Independent Kabupaten Karimun, Abdul Rachman selaku kuasa pengurus lahan milik Simon dipanggil ke Polsek Tebing.

Rachman, usai memberikan keterangan di Mapolsek Tebing mengatakan, tujuan penghentian proyek Bandara Sei Bati itu karena hingga saat ini pihaknya masih menuntut ganti rugi lahan milik Simon seluas 5 hektar, terletak di RT 02 RW 03 Kelurahan Pamak yang masuk dalam bagian proyek perpanjangan landasan pacu Bandara Sei Bati yang belum dibayarkan Pemkab Karimun.

"Hingga kini klien kami masih belum menerima ganti rugi. Padahal, dalam hearing terakhir di DPRD Karimun pada 6 Desember 2012, persoalan ganti rugi lahan di Bandara Sei Bati akan diserahkan kepada tim 9 yang selama ini melakukan proses tahapan pembebasan lahan di Karimun," kata Rachman.

Dijelaskan, alasan pihaknya tidak jadi melaksanakan penghentian penutupan proyek Bandara Sei Bati karena Kapolres Karimun ingin membicarakan persoalan tersebut, Selasa (4/3) ini.

"Pak Kapolres berencana membicarakan persoalan ini dengan kami besok (hari ini). Jadi, kami tunggu dulu hasil pembicaraan dengan Kapolres," kata Rachman.

Menurutnya, kalau memang Polres Karimun ingin memediasi agar persoalan itu bisa dicarikan jalan keluarnya, maka pihaknya bersedia menunggu sampai proses penggantian lahan yang menjadi hak pemilik lahan yang sah itu bisa terealiasi.

Sementara, Kapolsek Tebing AKP Afdal di ruang kerjanya menjelaskan, saat pertemuan dengan Abdul Rachman, dirinya meminta kalau memang terjadi permasalahan antara pemilik lahan dengan Pemkab Karimun kan masih ada cara-cara persuasif lainnya, bukan dengan cara penghentian pengerjaan proyek. (ham)