Kejanggalan Pokja Inklusif

KARIMUN (HK) - Kasus dugaan penyelewengan anggaran pokja pendidikan inklusif di Universitas Karimun (UK), dinilai telah mencoreng dunia pendidikan bumi berazam. Sehingga aparat penegak hukum didesak untuk secepatnya menyeret para pelaku yang terindikasi menggelapkan dana bantuan dari APBN sebesar Rp900 juta itu.

Desakan tersebut tertuang di dalam pernyataan sikap dari hasil pertemuan beberapa organisasi masyarakat (ormas) pada Kami (21/3), di markas Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Karimun, Jalan Raja Usman Batu Lipai (depan SMAN 2 ). Dengan dihadiri Pemuda Meral (Pameral) dan LSM Gerakan Tanpa Kompromi.

Dewan Pertimbangan LMP Kabupaten Karimun, Abdul Sahab menegaskan, aparat penegak hukum harus segera meuntaskan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran pokja pendidikan inklusif kampus UK. Karena masalah ini telah membuat masyarakat resah dan nama bumi berazam semakin jelek dimata masyarakat se Provinsi Kepri khususnya.

"Berangkat dari kasus tersebut (dugaan penyelewengan anggaran pokja inklusif kampus UK), kami para ormas dan OKP dalam hal ini mewakili masyarakat sepakat untuk bersama-sama mengawal serta mendesak aparat penegak hukum untuk mempercepat proses penyelidikan. Karena persoalan ini telah mencoreng dunia pendidikan di kampung kita," ujar Sahab.

Dia mengatakan, regenerasi pendidikan di Kabupaten Karimun saat ini telah hancur akibat kasus tersebut. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap satu-satunya universitas yang ada di Karimun itu pun punah. Dengan alasan dari tahun ke tahun selalu ada persoalan yang melibatkan dunia pendidikan.

Menurut Sahab lagi, LMP mendukung tindakan individual atau perkelompok dari masyarakat yang membuat laporan penyelewengan anggaran, tidak hanya pada kasus pendidikan inklusif saja, namun kepada semua persoalan pelanggaran maupun korupsi. Dan LMP siap untuk membantu dalam mengawal segala persoalan yang dianggap telah melanggar.

Senada dengan LMP, Ketua LSM Gerakan Tanpa Kompromi (Gertak) Kabupaten Karimun, Fitra Sukarna pun mengatakan hal yang sama. Menurut Fitra, demi kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Karimun, maka aparat kepolisian yang saat ini telah menelusuri dan menyelidiki pokja inklusif tersebut diminta transparan dan jangan ada yang ditutup-tutupi.

"Dunia pendidikan kita sudah tercoreng, aparat penegak hukum jangan diam dan harus bekerja secara profesional. Kita mengapresiasi tindakan kepolisian yang saat ini sudah mulai bergerak, tapi jangan pula diperlambat, karena bukti-bukti sudah kuat. Jangan pula meninggalkan polemik kepada masyarakat terhadap kasus ini. Karena ada presepsi yang mengaku itu betul dan yang lain mengatakan salah. Sehingga kekuatan hukum lah dituntut untuk memutuskan mana yang betul dan salah" ucap pria yang akrab disapa Apid ini.

Apid juga mendesak polisi untuk memeriksa tiga orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Karimun, yang ikut mendampingi Abdul Latif selaku ketua pokja inklusif untuk berangkat ke Jakarta beberapa waktu lalu, dalam urusan pencairan dana dari Kementerian Pendidikan. Tiga anggota dewan tersebut antara lain adalah Jamaludin Sahari dari Fraksi Demokrat, Anwar Abubakar dari Fraksi PAN dan Anwar Hasan dari Fraksi Golkar.

Sementara itu, pengurus Pemuda Meral (Pameral), Djufrial yang turut hadir dalam pertemuan itu berharap agar kampus UK bisa maju seperti kampus lain. Karena berdasarkan niat pemerintah untuk membangun perguruan tinggi adalah suatu kebaikan, namun sejauh ini dinilai belum bisa mengelola dengan baik. Bahkan saat ini semakin menunjukkan keterpurukannya. Ditambah lagi dengan adanya kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pokja inklusif di kampus UK.

"UK harus bisa jadi daya sanding bukan daya saing lagi. Malaysia itu belajarnya sama kita, jadi jangan mau kalah. Tapi buatlah sistim yang betul dan tidak melanggar aturan. Karena selama ini kita lihat kampus itu (UK) cuma dijadikan sebagai suatu kepentingan pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan sampai sarjana, sehingga bisa naik pangkat. Selebihnya itu tidak tampak niat pengembangan kampus menjadi lebih baik. Maka hukum lah yang menentukan. Dan kami semuanya sepakat untuk beramai-ramai mengawal kasus ini sampai tuntas dan mendesak segera tetapkan status hukumnya," desak Djufrial.

Apa yang disampaikan dalam pertemuan tersebut menurut Djufrial adalah salah satu bentuk kepedulian masyarakat Kabupaten Karimun terhadap dunia pendidikan. Apalagi saat ini satu-satunya universitas yang menjadi kebanggan masyarakat itu semakin terombang ambing, akibat banyaknya pelanggaran yang dibuat dalam pokja inklusif.(gan)