KARIMUN (HK) - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, Anwar Abubakar membantah terlibat mendampingi Ketua Pokja Inklusif Universitas Karimun (UK), Abdul Latif ke Jakarta, dalam urusan pencairan dana bantuan dari Kementerian Pendidikan.

Bantahan tersebut menyusul pemberitaan Haluan Kepri edisi Jumat (22/3), yang menyebut salah seorang anggota DPRD ikut mendampingi Ketua Pokja Inklusif, Abdul Latif ke Jakarta, untuk memuluskan pencairan bantuan dari APBN sebesar Rp900 juta

"Saya tidak ikut berangkat ke Jakarta mendampingi pokja inklusif. Jadi saya tidak tahu. Mohon ini diluruskan," ujar Anwar, Jumat (22/3).

Lebih lanjut Anwar mengatakan, saat ini ia sudah tidak ada peran lagi di Yayasan Tujuh Juli (yang menaungi kampus UK). Dia hanya sebagai pendiri yayasan saja dan tidak banyak campur tangan.

Disinggung tentang kapasitasnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Karimun dalam menanggapi persoalan pokja inklusif di kampus UK, diakui Anwar bahwa persoalan tersebut harus dilihat apakah betul telah sesuai dengan prosedur atau tidak.

"Kalau betul, artinya tidak ada yang salah dari pokja itu, kalau salah ya harus diselesaikan. Kita kan tidak tahu apakah pokja inklusif kampus UK itu di SK kan oleh Bupati atau tidak," ujarnya.

Ia mengatakan, jika pokja tersebut ternyata menimbulkan persoalan maka perlu ditindaklanjuti secara hukum. Menurut dia, sejauh ini persoalan ini muncul berdasarkan bukti-bukti disampaikan Fitra Taufik mengenai pelanggaran yang dilakukan Abdul Lati. Namun demikian perlu ada penjelasan dari pihak lain, termasuk penjelasan Disdik Kabupaten Karimun, Kementerian Pendidikan serta pokja inklusif UK.

"Itu kan baru indikasi dan statment dari Fitra Taufik. Kita belum minta keterangan dari berbagai pihak. Makanya dalam waktu dekat ini Komisi A juga akan gelar hearing dengan Kementerian Pendidikan, Disdik, Pokja inklusif untuk duduk bersama biar tahu kejelasannya. Sehingga tak seperti bola liar lagi," katanya.

Langkah tersebut menurut Anwar, dilatari pertimbangan masalah ini sudah ditangani pihak berwajib, sehingga harus ada penjelasan mengenai pokja inklusif yang ditangani Abdul Latif.(gan)