KARIMUN (HK) - Sebanyak tujuh poin menjadi prioritas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Karimun 2013. Hal tersebut diketahui setelah digelarnya penutupan Musrenbang RKPD Kabupaten Karimun tahun 2013, di ruang rapat utama Kantor Bupati, oleh Wakil Bupati Karimun H Aunur Rafiq, Selasa (26/3).

Dari tujuh poin yang dimaksud, salah satunya adalah konektifitas atau merangkai pulau yang ada di Kabupaten Karimun, mulai dari Pulau Karimun ke Pulau Parit, kemudian ke Pulau Papan disambungkan ke Pulau Belat (merupakan Kecamatan yang baru saja dimekarkan dari Kecamatan Kundur Utara) dan yang terakhir disambungkan ke Pulau Kundur.

"Pada akhirnya konektifitas ini diharapkan dapat memakmurkan masyarakat, setelah itu baru konsep mengkonektifitaskan Kabupaten Karimun dengan Kabupaten Pelalawan sebagaimana kerjsama yang pernah dibicarakan beberapa waktu lalu. Setelahnya akan dilanjutkan dengan konektifitas ke negara tetangga Malaysia," ujar Rafiq dalam sambutan penutupan Musrenbang RKPD Kabupaten Karimun, kemarin.

Ketujuh poin yang jadi prioritas untuk direalisasikan pada 2014 mendatang antara lain adalah pertama peningkatan daya saing daerah, kedua pengentasan kemiskinan, ketiga percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pendekatan ekonomi, perikanan, pertanian dan industri, keempat percepatan pencapaian MDG's 2015, kelima peningkatan kapasitas aparatur daerah, keenam peningkatan pengelolaan kawasan perbatasan daerah dan ketujuh adalah pelaksanaan Pemilihan Umum 2014, Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Provinsi Kepri 2014 dan Porprof 2014.

Konsep ini terutama konektifitas antar pulau, provinsi dan negara kata Rafiq, secara global diharapkan bisa diwujudkan untuk kepentingan Bangsa Indonesia, yang merupakan keinginan kita bersama. Dengan harapan meningkatkan keinginan investor untuk mendirikan usaha di Kabupaten Karimun.

Untuk langkah awal lanjut Rafiq, pembangunan jembatan atau konsep konektifitas akan dimulai dari wilayah Kabupaten Karimun, kedua dilanjutkan menuju Kabupaten Pelalawan, jika masih belum bisa dibuat jembatan dalam konsep ini, paling tidak bisa dengan cara fasilitas kapal roro.

"Dokumen RKPD ini adalah buah pkiran dari para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai dari rakorbang sampai hari ini. Untuk itu melalui hal ini kita akan buat hal-hal baru pada 2014 mendatang,"

Disamping itu pula kata Rafiq, harus ada tanggungjawab yang tinggi sebagai amanah. Sehingga perlu menunjukkan kerja keras untuk menghasilkan mutu yang terbaik.

Rafiq juga menegaskan, dalam merncanakan berbagai agenda atau kegiatan tersebut bukan berdasarkan suku, etnik agama dan daerah. Melainkan betul-betul dari kajian dan prioritas.(gan)