KARIMUN (HK) - Bupati Karimun, Nurdin Basirun menyetujui pengelolaan air bersih di Karimun akan dipisah dari Perusahaan Daerah (Perusda) dan akan ditangani sendiri anak perusahaan milik pemerintah tersebut.

Penyetujuan dari orang nomor satu ini pun sebelumnya telah diputuskan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hearing beberapa hari lalu, agar pengelolaan air bersih dikelola oleh perusahaan lain. Perusahaan yang ditunjuk adalah PT Tirta Karimun yang merupakan anak perusahaan dari Perusda.

"Memang dulu ada pemikiran yang sama dari pemerintah, agar seluruh anak perusahaan berkompetisi dalam mencari keuntungan bagi daerah. Dengan adanya hal ini, nanti kita sayembarakan dalam sistem menageman dan kebijakan. Kira-kira anak cabang perusahaan mana yang berpotensi dari berbagai hal termasuk membuka lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan sebagainya, agar lebih maju," ucap Nurdin, kemarin.

Disamping itu juga kata Nurdin lagi, memang kepentingan pelayanan publik adalah sangat penting, sehingga perlu diurus dan terfokus dalam satu usaha.

"Kalau memang tidak ada perubahan saya rasa pengurusnya memang tidak mampu. Jadi terimakasih kepada DPRD yang pada akhirnya merespon juga persoalan air, dan pada akhirnya dipisah dari induknya (Perusda) sehingga menjadi satu usaha milik daerah dalam bentuk pengelolaan air bersih," ungkapnya.

Ditanya apakah sejauh ini sudah memiliki gambaran siapa yang bakal memimpin calon direktur perusahaan yang dimaksud, Nurdin mengaku sampai saat ini masih balum ada. Disamping itu pula menurut Nurdin, biasanya ada masukan dari masyarakat sehingga masih dibutuhkan saran yang membangun dari seluruh lapisan masyarakat seperti organisasi masyarakat (ormas) mengenai hal ini.

Kalaupun ada, hal itu menurut Nurdin adalah salah satu nilai untuk menjadi dasar politik dalam membuat kebijakan. Karena sekecil apapun informasi saran dari elemen masyarakat harus kita tampung. Seandainya langsung kita tunjuk misalnya dari kawan-kawan, kita pelajari kemampuannya. Dan yang menunjuk ini juga pasti mempertanggungjawabkan, tak mungkin asal tunjuk saja.

"Jika sudah ditampung masukan dari masyarakat dan telah ditentukan siapa yang akan memimpin, maka tugas masyarakat pun harus membantu dalam hal mengontrol dong," pungkasnya.(gan)