Rabu06192013

Last update12:00:00 AM

Back Karimun Akuntabilitas PNS Karimun Semakin Baik

Akuntabilitas PNS Karimun Semakin Baik

Punya KPE Multi Fungsi

KARIMUN (HK) - Sesuai rencana, seluruh pegawai di Pemkab Karimun akan mendapatkan kartu pegawai elektronik (KPE), yang merupakan hasil kerjasama dari pemda bersama PT Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun.

Hal itu diketahui saat digelarnya rapat koordinasi bidang kepegawaian se Kabupaten Karimun, di Hotel Alishan Rabu (17/4), bersamaan dengan sosialisasi kartu pegawai elektronik untuk para PNS di Pemkab Karimun.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kabupaten Karimun, Dr Syamsuardi yang membuka kegiatan tersebut secara resmi mengatakan, setiap pegawai harus punya rencana kerja, sehingga terukur dan terarah.

"Kegiatan ini relevan dengan rakor BKD se Provinsi Kepri pada awal April di Karimun. Untuk itu, segala urusan wajib apalagi mengenai pelayanan masyarakat dan sebagainya harus berjalan dengan baik. Alhamdulillah tahun ini dalam akuntabilaitas pegawai, kita termasuk terbaik se Provinsi Kepri. Ini berkat pelayanan dan kinerja PNS yang semakin baik," ujar Syamsuardi.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Karimun, Kamarulazi mengatakan, fungsi dari KPE itu nantinya bisa sekaligus sebagai kartu ATM yang dapat digunakan untuk mengambil uang tunai di mesin anjungan tunai mandiri (ATM).

"Untuk beberapa kabupaten dan kota di Kepri sudah menerapkan program ini, seperti di Tanjungpinang. Kartu ini hanya khusus pegawai saja. Kalau jumlah PNS di Pemkab Karimun saat ini mencapai sekitar 4.000 orang. Dan sosialisasi ini bagian dari rapat koordinasi bidang kepegawaian se Kabupaten Karimun," jelasnya.

Disinggung mengenai rakor yang digelar BKD Kabupaten Karimun, Kamarulazi mengatakan dari kegiatan tersebut diharapkan para peserta yang hadir dapat menjadi mitra BKD. Sehingga ada solusi buat bersama.

Sepanjang tahun 2013 ini, lanjut dia, BKD akan membuat suatu terobosan, dengan tujuan melakukan koordinasi antar BKD dgn SKPD se Kabupaten Karimun. Dengan hasil yang diharapkan adalah, agar semakin mantapnya pelaksanaan koordinasi antara BKD dgn SKPD. Selain itu dapat menginventarisir permasalahan di bidang kepegawaian masing-masing instansi atau SKPD.

Kepala Bagian Pengembangan Bank Riau Kepri, Totok Rianto menjelaskan, di dalam KPE itu nanti seluruh data-data pegawai sudah ada di situ. Yang melakukan entry adalah dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang sebelumnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan BKD.

"Yang cetak juga dari BKN setelah itu diserahkan ke BKD dan dilanjutkan penyerahannya kepada Bank Riau Kepri terlebih dahulu. Tahap berikutnya akan kita isi data pegawai di sini untuk administrasinya. Kartu ini berlaku untuk semua pegawai di Indonesia dan dipercayakan kepada bank daerah yang mengelola," ungkapnya.

Untuk wilayah Provinsi Kepri, kata Totok, di beberapa kota dan kabupaten sudah menerapkannya seperti Kota Batam, Kabupaten Bintan, Tanjungpinang. Sedangkan di Kabupaten Karimun sendiri disiapkan sekitar 3.000 lebih jatah untuk pegawai yang akan dibuatkan KPE.

Model KPE tersebut, lanjut Totok, hampir sama mengarah seperti smart card. Yang akan memudahkan sistem penggajian dan tunjangan pegawai yang sudah multi fungsi.

"Mei ini kita masih melakukan entry data, paling cepat Juni baru bisa diserahkan ke pegawai. Kita memang sudah ada MoU dengan BKN sehingga ada kemudahan yang diberikan khusus pegawai," pungkasnya.

Rakor tersebut digelar selama dua hari sejak 17 hingga 18 April, hari ini. Rakor diikuti 40 peserta, terdiri dari sekretaris kasubbag umum di masing-masing SKPD, kepala TU, serta sekretaris camat. adapun sebagai narasumber dari Pengadilan Agama, BKN, BKD dan Bank Riau Kepri.(gan)

Share