KARIMUN (HK) - Mulai tahun 2014 mendatang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang selama ini ditangani Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) akan dikelola Pemerintah Kabupaten Karimun.
Keterangan itu disampaikan Kepala Dinas Pendatapan Daerah (Dispenda) Karimun, Djunaidy di gedung Serbaguna Kantor Bupati Karimun, Selasa (23/4).

Menurutnya, dengan adanya pengalihan pengelolaan pajak tersebut, maka pemerintahan kecamatan baik desa maupun kelurahan agar bersama-sama untuk berperan aktif dalam membantu Dispenda guna melaksanakan melaksanakan tugas mengelola PBB desa dan kota.

Dijelaskan Djunaidy, ada beberapa kendala yang sering dihadapi petugas di KPPP dalam mengelola PBB selama ini, diantaranya petugas akan kesulitan untuk melayani wajib pajak yang tinggal di pulau-pulau terpencil, apalagi Karimun merupakan daerah kepulauan.

"Kurangnya koordinasi antara unit pelayanan bersama desa, terbitnya SPPT PBB ganda, data tidak akurat dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak juga menjadi kendala. Makanya, dengan pengalihan pengelolaan PBB kepada daerah tahun 2014 mendatang, kita berharap permasalahan dimaksud dapat diatasi secara bersama dengan stek holder terkait," ungkap Djunaidy.

Sementara, Bupati Karimun Nurdin Basirun menjelaskan, pencapaian penerimaan PBB selama dua tahun terakhir mencapai 100 persen. Menurutnya, pencapaian itu tidak terlepas dari kerja keras para kepala desa yang ada di berbagai kecamatan di Kabupaten Karimun.

"Dalam hal ini, untuk pencapaian penerimaan PBB di masa datang Kades tentunya sebagai garda terdepan dalam peningkatan PPB di desa. Karena sebagaimana diketahui kades selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat," terangnya.

Menurut Nurdin, dengan adanya pembayaran PBB oleh masyarakat tentunya ada kepastian hukum kepemilikan tanah dan bangunan bagi masyarakat. Sementara PBB yang dibayarkan selama ini dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan. (ham)