KARIMUN (HK)-Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karimun tahun 2012 masih bergantung pada sektor pertambangan pajak mineral bukan logam sebesar Rp190,2 miliar atau 75,97 persen dari seluruh PAD Karimun. Kegiatan tersebut jelas berdampak terhadap kerusakan lingkungan di Karimun.
Penegasan itu disampaikan Ketua Panitia Khusus Laporan Kerja Pertanggungjawaban (Pansus LKPj) Bupati Karimun tahun 2012 dan Raja Kamaruddin dalam rapat paripurna di gedung DPRD Karimun, Jumat (26/4). Untuk itulah, Pansus meminta Bupati Karimun mengubah ke sektor perdagangan dan jasa.

Raja Kamaruddin juga menyebut, Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Karimun dan penyertaan modal daerah tidak mencapai target. Selain itu, Perusahaan Daerah (Perusda) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga tidak memberikan kontribusi sama sekali kepada PAD.

Dalam kesempatan itu, Pansus LKPj juga menyorot Badan Pengawas Perusda agar dapat melakukan tindakan konkrit khususnya terhadap manajemen Perusda dalam setahun terakhir yang banyak menuai kritikan dari berbagai elemen masyarak at termasuk juga dari DPRD Karimun. "Ditambah lagi, Dirut Perusda tersangkut masalah hukum," katanya.

Dirinya juga menyebut, BPR Karimun sampai saat ini tidak memberikan kontribusi penerimaan daerah. Padahal, tujuan didirikan BPR itu adalah sebagai unit bisnis pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan. "Untuk itulah, Pansus LKPj memintan dilakukan audit yang komprehensif baik keuangan maupun manajemen dari kedua BUMD oleh elmbaga yang independen," jelas Raja Kamaruddin.

Pansus LKPj juga meminta jasa maritim dan kepelabuhanan yang cukup besar hendaknya dikelola dengan baik, transparan profesional. Selain itu, Dispenda sebagai sektor terdepan pengelolaan penerimaan daerah agar dapat aktif dan progresif melakukan intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber penerimaan daerah.

"Tahun 2012, belanja tidak langsung realisasinya mencapai sebesar Rp424,9 miliar atau 47,77 persen dari total realisasi belanja. Sementara belanja langsung, 464, 6 miliar atau 52,23 persen. Walau porsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, belanja modal yang bersentuhan dengan masyarakat masih relatif kecil secara proporsional," ungkapnya. (ham)