KARIMUN (HK) - Kota Batam merupakan wilayah Provinsi Kepri yang paling rawan terjadinya bencana konflik. Oleh karena itu perlu dilakukan maping rawan bencana konflik untuk mengambil langkah antisipasi sebelum pecahnya kerusuhan.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kepri, Edi Rovino melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Sulastri.

"Kalau di Provinsi Kepri sampai saat ini yang menjadi daerah rawan konflik adalah di Kota Batam dan memang sangat berpotensi. Sehingga perlu dilakukan pencegahan dengan melakukan pembinaan para tokoh masyarakat dan pemuda," kata Sulastri, Jum'at (25/4).

Untuk mencegah potensi bencana rawan konflik secara keseluruhan kata Sulastri, Dinsos Provinsi Kepri pun melakukan pendataan melalui kegiatan maping rawan bencana konflik sosial di Kabupaten Karimun, yang sebelumnya juga telah dilakukan di Kabupaten Lingga.

"Bencana kan ada dua, bencana alam dan bencana konflik dan saat ini kita baru turun di Kabupaten Karimun untuk melakukan pemetaan titik rawan bencana konflik. Gambarannya kita minta data di kepolisian karena mereka memiliki info yang lengkap tentang kejadian atau konflik di suatu wilayah," kata Sulastri saat mendatangi BPMPD Kesbang, kemarin.

Menurutnya, dari tujuh wilayah kabupaten dan kota se Provinsi Kepri, ada lima daerah yang dilakukan maping rawan bencana konflik yakni Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna masih tergolong kondusif.

Data rawan konflik yang sudah didapat, nantinya akan langsung di serahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Sehingga sebelum terjadinya konflik sudah ada antisipasi dilakukan dan sebelumnya pun sudah akan terbaca konflik apa yang akan terjadi.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial (Kabid Kessos) Dinas Sosial Kabupaten Karimun, Syafruddin mengatakan, pemetaan wilayah rawan konflik itu tentunya bermanfaat untuk melakukan pembinaan, sehingga akan lebih mudah mengendalikan situasi.

"Di Karimun sendiri tidak ada lokasi rawan konflik yang berarti. Kalaupun terjadi hanya musiman saja dan beberapa potensi yang terjadi misalnya saat musim jaring kurau, yang kadang-kadang terjadi konflik antara nelayan Moro dengan nelayan Durai," katanya.

Selain itu kata Syafruddin, potensi konflik lainnya seperti di Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat. Lokasi itu merupakan area industri dan putra tempatan banyak yang merasa tidak diperhatikan. Sehingga memicu terjadinya rawan konflik. Potensi lain adalah penetapan upah minimum kabupaten (UMK) yang juga perlu antisipasi.

"Ada lagi potensi konflik lain seperti musim politik saat ini. Apa lagi nanti akan ada pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur, kalau tidak jadi dimekarkan maka itu juga akan rawan terjadinya konflik. Dimana para caleg yang gagal menduduki kursi DPRD Kabupaten Karimun namun memiliki suara cukup siginifikan, tentunya telah bersiap-siap untuk duduk di Kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Kundur dalam memenuhi kuota kursi legislatif," katanya.(gan)