2 Tersangka Korupsi Pelabuhan Dompak Dijebloskan ke Rutan

Kamis, 10 Januari 2019 - 23:40:25 WIB

Hariyad dan Berto Riawan, dua tersangka dugaan korupsi pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas Pelabuhan Dompak tahun 2015 senilai Rp10 miliar, dijebloskan jaksa ke Rutan Kelas I Tanjungpinang.

TANJUNGPINANG (HK)- Hariyad dan Berto Riawan, dua tersangka dugaan korupsi pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas Pelabuhan Dompak tahun 2015 senilai Rp10 miliar, dijebloskan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Tanjungpinang, Kamis (10/1).

Dalam kasus tersebut, Hariyadi bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sedangkan Berto Riawan sebagai Direktur PT Karya Tunggal Mulya Abadi.

Penahanan kedua tersangka tersangka itu setelah tim penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Tanjungpinang, beberapa saat sebelumnya melakukan pelimpahan tahap dua, berupa tersangka dan barang bukti kepihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang.

Pantauan di lapangan, sebelum dijebloskan ke Rutan Tanjungpinang, kedua tersangka tersebut lebih dulu diperiksa kembali oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tanjungpinang. Hal itu hanya menyangkut kelengkapan administrasi termasuk tentang kesehatan kedua tersangka.

Usai diperiksa, kedua tersangka enggan memberikan komentar maupun tanggapannya ditemui sejumlah wartawan.

Keduanya hanya tersenyum sembari menundukan kepala menuju mobil tahanan Kejari Tanjungpinang untuk dibawa ke Rutan. Haryadi, salah seorang tersangka hanya menjawab singkat, bahwa pihaknya akan menjalani proses hukum tersebut.

Kepala Seksi Tidak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tanjungpinang, Budi Sastera SH MH memembenarkan adanya penyerahan dan penahanan kedua tersangka dugaan korupsi pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas Pelabuhan Dompak tahun 2015 tersebut.

"Selain tersangka, penyidik polisi juga melimpahkan barang sitaan berupa uang sebesar Rp250 juta, termasuk satu buah sertifikat Ruko. Kedua tersangka ditahan untuk masa 20 hari kedepan guna proses hukum selanjutnya," kata Budi.

Disampaikan, melalui pelimpahan berkas dan tersangka tersebut, maka pihaknya dalam waktu dekat akan melimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang untuk menjalani proses persidangan. "Untuk JPU yang akan menangani perkara ini ada empat orang, termasuk saya sendiri dan didampingi tiga jaksa lainnya yakni, Nolly Wijaya SH MH, Gustian Juanda Putra SH dan Destia SH," ucapnya.

Sekedar diketahui, dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi proyek Pelabuhan di Dompak tersebut, tim penyidik Tipikor Satreskrim Polres Tanjungpinang, sedikitnya telah mengumpulkan keterangan sebanyak 37 orang saksi, ditambah saksi ahli yang berkaitan dengan proyek tersebut.

Kegiatan proyek tersebut bersumber melalui Pengguna Anggaran (PA) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Kepala KSOP Kelas II Tanjungpinang tahun 2015, dan dijabat oleh Capt Hendri Ginting MM.

Pelaksanaan paket pekerjannya dimulai dari persiapan, pengerjaan areal pelabuhan berupa pembangunan pagar areal pelabuhan, penerangan areal pelabuhan yang di CCO menjadi pekerjaan Break Water, Kubus Beton.

Kemudian pekerjaan taman parkir, kelengkapan dan perlengkapan pelabuhan, pembangunan  gerbang pelabuhan (Gapura) dan finishing. Proyek ini dilaksanakan selama 90 hari kalender, terhitung 29 September hingga 27 Desember 2015. Namun hingga batas kontrak berakhir, PT Karya Tunggal Mulya Abadi selaku penyedia tidak sepenuhnya melaksanakan pekerjaan fisik. Bahkan, perlengkapan dan kelengkapan yang seharusnya diadakan juga tidak dilaksanakan.

Sementara Hariyadi selaku PPK menyadari bahwa pekerjaan tersebut belum dilaksanakan 100 persen oleh pihak penyedia. Namun ia selaku PPK tetap melakukan pembayaran sebesar 100 persen. Bahkan untuk dapat dilakukan pencairan sebesar 100 persen, PPK telah memalsukan dokumen PHO (Provisianal Hand Over-red) dengan cara menscan tanda tangan tim PPHP.   

Pembangunan fasilitas Pelabuhan Dompak tahun 2015 itu dilaksanakan oleh Kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang dengan pagu dana sebesar Rp9.783.700.000, dengan nilai kontrak sebesar Rp9.242.350.000. Setelah dicek dan dihitung BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ditemukan ada kegiatan yang tidak dikerjakan. Sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp5,054 miliar.

Perbuatan kedua tersangka dapat dijerat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55, 56 KUHP. (nel)