Tanjung Pinang

Kejari Tanjungpinang Selidiki Dugaan Korupsi Bantuan Ormas

TANJUNGPINANG (HK)- Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang dikabarkan tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi dana hibah bantuan sosial yang disalurkan melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Kepri ke salah satu organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Tanjungpinang tahun 2017.

Informasi diperoleh, penyelidikan itu dilakukan setelah adanya laporan dari salah satu pengurus Ormas di Tanjungpinang, terkait adanya dugaan penyaluran sejumlah dana hibah senilai ratusan juta rupiah kepada organisasi mereka dari DPKAD Provinsi Kepri melalui rekening pribadi ketua dan bukan melalui rekening Ormas mereka yang telah dibuat melalui Bank Riau Kepri di Tanjungpinang.

Akibatnya, sejumlah dana senilai ratusan rupiah uang negara yang dianggarkan melalui APBD tersebut tidak tersalurkan sebagaimana layaknya. Hal tersebut diketahui setelah sejumlah pengurus lain mendapatkan informasi dan data dari pihak terkait.

Hal tersebut membuat beberapa pengurus Ormas bersangkutan kecewa dan melaporkan dugaan kasus tersebut ke bidang tindak pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Tanjungpinang baru-baru ini untuk diselidiki lebih lanjut. Informasi lainnya, setidaknya terdapat lima Ormas di Tanjungpinang yang mendapatkan bantuan dana hibah melalui DPKAD Provinsi Kepri tersebut dengan nilai bervariasi antara Rp150 juta hingga Rp350 juta.

Salah satu Ormas tersebut, terdapat nama Ikatan Pemuda Karya (IPK) Tanjungpinang. "Kami terkejut setelah mendapati data dan informasi, bahwa DPKAD Kepri telah mentransfer dana untuk Ormas kami. Namun setelah di cek di buku rekening Ormas kami, ternyata dana tersebut tidak masuk.

Setelah dicek lebih lanjut, dana tersebut ditransfer ke rekening Ketua tanpa diketahui bendahara dan pengurus lainnya," ucap pria salah satu pengurus Ormas yang enggan menyebutkan jati dirinya kepada Haluan Kepri, Rabu (1/8).

Pria tersebut juga menyebutkan, telah melakukan berbagai upaya agar pihak yang menerima dana bersangkutan dapat menyelesaikan secara baik-baik, agar dana itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan organisasi mereka, sebagaimana yang dianggarkan oleh negara melalui dana APBD.

"Namun sampai saat ini tidak ada niat yang bersangkutan untuk menyelesaikannya, sehingga terpaksa kita lakukan langkah hukum, agar Kejari Tanjungpinang dapat menyelidikinya hingga tuntas. Karena dana hibah tersebut bersumber uang negara melalui APBD, sehingga ada unsur dugaan korupsinya" ungkapnya.

Terpisah, Kepala Kejari Tanjungpinang, Herry Ahmad Pribadi SH MH melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Budi Sastera SH MH membenarkan adanya laporan salah satu Ormas tersebut untuk diselidiki lebih lanjut. "Secepatnya akan telusuri lebih lanjut melalui pengumpulan dan dan keterangan dari sejumlah pihak terkait lainya," singkat Budi.(nel)




[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar