Asapari Temukan Berbagai Produk Tanpa Izin Edar

Tindak Tegas Swalayan 'Nakal'

TANJUNGPINANG (HK)- Aliansi Suara Pemuda Kepulauan Riau Kepri (Asapri) menemukan sejumlah produk makanan siap saji, yang terindikasi tidak memiliki izin edar oleh pemerintah daerah di tiga pasar swalayan (supermarket) Kota Tanjungpinang.

Koordinator Asapri, Tommy Yandra mengatakan atas temuan tersebut pihaknya meminta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri serta intansi terkait untuk melakukan tindakan kepada pelaku-pelaku usaha yang diduga melanggar peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

"Kami telah melakukan survei ke beberapa supermarket dari Bulan Juni hingga Agustus ini. Dan kami temukan produknya makanan riangan (cemilan-cemilan) yang tidak berlabel halal, kemudian alat-alat rumah tangga seperti mangkuk dan lainnya, yang tidak memiliki label SNI," ungkap Tommy, Jumat (10/8).

Selain itu, lanjut Tommy, pihaknya juga menemukan produk tanpa rekomendasi dari LPPOM MUI, tidak ada label SNI maupun produk yang tidak bertuliskan bahasa Indonesia. "Seperti kita temui ada produk makanan ringan dengan tulisan cina, yang menurut kami semua berasal dari cina," tegasnya.

Diakuinya, pihaknya masih akan terus melakukan survei ke beberapa supermarket. Dan yang telah disurvei dan terindikasi menjual produk tidak memiliki izin edar adalah di Pasar Swalayan Pinang Lestari, Sumber Rezeki dan Pasar Swalayan Isana di Kota Tanjungpinang.

"Dengan ini kami berharap pemerintah lebih meningkatkan kinerja dalam melakukan sosialisasi maupun seminar-seminar dalam hal konsumen cerdas," katanya.

Kepada masyarakat, Asapri juga mengimbau agar masyarakat se Kepri lebih cerdas memilih barang atau produk makanan yang telah lulus spesipikasi sebelum dikonsumsi.

Tommy menegaskan, produk itu melanggar Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah (PP) No 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, PP No 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional, Peraturan Presiden (Perpres) RI No 50 tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen dan peraturan lainnya.(rco)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar