Erik Thohir Ketua Timses

Jokowi Kuasai 'Perang Udara'

Jakarta (HK)- Pengusaha Erick Thohir resmi menjadi ketua tim sukses pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. 'Pertempuran udara' dinilai resmi dikuasai kubu petahana. "Kalau melihat komposisi timses yang sudah lengkap dengan ketua, ini analogi Perang Teluk, Jokowi-Ma'ruf seperti Amerika Serikat dan sekutu. Sementara mereka ingin menjadikan Prabowo-Sandi seperti Irak," ujar pengamat politik Rico Marbun, Jumat (7/9).

Dalam perang, ada pertempuran udara dan teritorial. Dengan memilih Erick, Rico memandang koalisi Jokowi-Ma'ruf menguasai dua wilayah tersebut. "Prinsip perang itu jika ingin menang harus memiliki kekuatan minimal 3 kali lipat dari lawan. Jadi Jokowi memastikan keunggulan dari sisi itu," ucap Rico.

Pertempuran udara dalam pilpres artinya 'perang' media. Ditambah Erick, keunggulan Jokowi di media sudah jauh mengungguli Prabowo.

"Dalam konteks pilpres, serangan udara itu mirip dengan kedekatan dengan jaringan media. Dengan Erick Thohir masuk, setelah sebelumnya ada Surya Paloh (Ketum NasDem) dan Hary Tanoe (Ketum Perindo), artinya penguasaan serangan udara nyaris lengkap," ulas Rico.

Rico lanjut menganalisis timses Jokowi dengan perbandingan penguasaan teritorial. Amerika Serikat saat perang, kata Rico, berusaha sebanyak mungkin merekrut pasukan. Sampel Amerika itu dicocokkan Rico dengan kenyataan dukungan yang diterima Jokowi.

"Kita ingat beberapa hari lalu banyak kepala daerah yang menyatakan mendukung Jokowi. Setidaknya di Jawa 3 daerah terbesar, Jabar, Jateng, Jatim, sudah deklarasi dukung Jokowi," beber dia.

Meski demikian, penunjukan Erick sebagai ketua timses, disebut Rico, demi menutupi kelemahan Jokowi. Jokowi disebut masih lemah pada pemilih menengah ke atas dan muda. Kesuksesan Asian Games dengan Erick sebagai Ketua Inasgoc, kata Rico, juga jadi nilai plus sekaligus kelemahan Jokowi dalam kantong suara pemilih kelas menengah atas.

Terlepas dari itu semua, Rico mengingatkan Jokowi cs mesti terus waspada terhadap taktik Prabowo-Sandi. Bisa saja, kata Rico, Prabowo-Sandi bukanlah Irak seperti yang dia andaikan di atas.

"Bila ternyata Prabowo-Sandi itu bukan Irak, tapi lebih tepatnya seperti Vietnam, dengan mobilisasi total grassroot dan serangan hit and run tanpa henti, semua kecanggihan kekuatan bisa takluk juga," pungkas Direktur Eksekutif Median itu.

Sementara itu, Prabowo Subianto "menyindir" keriuhan kubu Calon Presiden Inkumben Joko Widodo atau Jokowi yang mengumumkan Erick Thohir sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional. Prabowo mengatakan, kondisi ekonomi ini jauh lebih penting dan mendesak.

"Menurut saya masalah ekonomi ini adalah masalah bangsa, masalah tim sukses masalah teknis. Jadi ini masalah fundamental bangsa," kata Prabowo di rumahnya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Jumat, 7 September 2018.

Ada empat poin pernyataan politik koalisi Prabowo - Sandiaga yang disampaikan. Prabowo mempersilakan Sandiaga membaca empat pernyataan politik tersebut. Berikut catatan politik Prabowo - Sandiaga atas kondisi bangsa saat ini.

1. Kami amat prihatin dengan melemahnya kurs rupiah yang berkepanjangan yang tentunya memberatkan perekonomian nasional khususnya rakyat kecil yang cepat atau lambat harus menanggung kenaikan harga harga kebutuhan pokok termasuk harga kebutuhar makanan sehari-hari rakyat kecil, seperti: tahu tempe.

2. Melemahnya kurs rupiah yang berkepanjangan itu karena lemahnya fundamental ekonomi yaitu:

a. Defisit Neraca Perdagangan dan Defisit Transaksi Berjalan (Current Account Deficit).

b. Sektor manufakturing yang menurun dan pertumbuhan sektor manufakturing yang di bawah pertumbuhan ekonomi. Sektor manufakturing yang pernah mencapai hampir 30 persen PDB pada tahun 1997, sekarang tinggal 19 persen PDB. Hal ini tentu mengganggu ketersediaan lapangan kerja dan ekspor kita.

3. Melemahnya fundamental ekonomi ini tidak terlepas dari hemat kami bahwa selama ini terjadi suatu kekeliruan dalam orientasi dan strategi pembangunan ekonomi. Antara lain tidak berhasilnya pemerintah dalam mendayagunakan kekuatan ekonomi rakyat sehingga kebutuhan pangan semakin tergantung pada impor seperti beras, gula, garam, bawang putih, dll.

4. Pemerintah perlu lebih waspada dan mengambil langkah langkah konkrit untuk mengatasi keadaan yang dihadapi antara lain:

a. Mendayagunakan ekonomi nasional untuk mengurangi impor pangan dan impor barang konsumsi yang tidak urgent, bersifat pemborosan, dan barang mewah yang ikut mendorong kenaikan harga harga bahan pokok.

b. Mengurangi secara signifikan pengeluaran pengeluaran APBN dan APBD yang bersifat konsumtif, seremonial, dan yang tidak mendorong pencinciptaan lapangan kerja. (tmp/kcm)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar