Hasil RDP Terkait Kenakalan Pelajar

Tanjungpinang Darurat Anak

TANJUNGPINANG (HK)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menetapkan setatus Kota Tanjungpinang sebagai kota darurat anak. Hal tersebut diketahui dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan tokoh masyarakat dan agama serta instansi terkait, di Kantor DPRD Tanjungpinang, Rabu (12/9).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I, Maskur Tilawahyu dihadiri Wakil Ketua I Ade Angga dan sejumlah anggota DPRD lainnya ini, membahas masalah kasus kenakalan remaja atau pelajar yang beberapa waktu terakhir yang menghebohkan Kota Tanjungpinang. Mulai dari kasus perkelahian siswi SMPi, hingga kasus dugaan tindak asusila yang dilakukan sekelompok pelajar di salah satu warnet.

Atas kondisi tersebut, DPRD menilai perlu perhatian dan penanganan khusus agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Karena kasus tersebut telah mencoreng dunia pendidikan, di tengah Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang gencar-gencarnya meningkatkan mutu pendidikan dan membentuk karakter pelajar di setiap sekolah.

Usai RDP, Maskur mengatakan berdasarkan yang disampaikan oleh beberapa intansi terkait dalam hal ini, bahwa kasus anak itu bukan hanya kuantitasnya meningkat bahkan prilakunya sudah berubah dari korban yang selama ini, malah menjadi pelaku.

"Berarti hal ini telah menjadi masalah besar, sehingga dengan itu kita sepakati bahwa Kota Tanjungpinang darurat anak. Ini warning besar untuk Kota Tanjungpinang bahwa, pembinaan anak kita selama ini belum efektif harus ada program yang kita tinjau dan perlu dilakukan tindakan tegas. Tindakan tegas ini lah yang hari ini kita koordinasikan," ungkap Maskur.

Dalam pembahasan juga diketahui, ada koordinasi sesama intansi terkait yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang yang kurang baik dalam menindak pelaku usaha warnet yang 'nakal'.

"Jadi selama ini, koordinasi sesama intansi di lingkungan Pemko Tanjungpinang yang tidak jalan. Karena sesuai yang disampaikan, Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPPAD) Provinsi Kepri Muhammad Faizal bahwa banyak kasus anak terjadi berawal dari warnet," jelas Maskur.

Selain itu, kata Maskur, dalam RDP sepakat membentuk tim pengawasan perizinan. Tim gabungan tersebut untuk melaksanakan penertiban warnet 'nakal' yang selama ini belum dibentuk. Padahal itu merupakan amanat Peraturan Daerah (Perda) yang sudah disahkan beberapa tahun lalu.

"Semua izin usaha di Tanjungpinang ini harus dilakukan pengawasan. Karena ada salah satu usaha yang sudah berlangsung satu tahun berjalan baru diketahui saat ini, berarti tidak berjalan Perda yang kita amanahkan," ujarnya.

Kemudian, pihaknya juga meminta dimulai hari ini juga Satpol PP dan Dinas Perizinan Tanjungpinang mendata jumlah warnet yang ada di Kota Tanjungpinang. Baik yang memiliki izin atau tidak memiliki izin usahanya. Serta mendata warnet yang bermasalah sudah diberikan teguran dan akan ditutup.

"Kalau warnet Rebel yang kemarin sudah dilakukan penutupan. Dan dari hasil kesepakatan, Kamis depan data laporan tersebut sudah ada. Dari data Dinas Perizinan ada 96 warnet, namun saya tidak yakin jumlah tersebut, pasti lebih dari itu kalau kita lihat. Berarti banyak yang tidak memiliki izin usaha. Dalam Pilwako, dengan masa dua minggu tidak mengurus izin, sudah harus ditutup," tegas Maskur.

Maskur juga meminta kepada Pemko Tanjungpinang untuk benar-benar bekerja menciptakan Kota Tanjungpinang yang layak anak. Bukan semata memenuhi standar administrasi untuk memperoleh penghargaan saja. Namun benar-benar melakukan upaya untuk meminimalisir kenakalan remaja atau usia anak.

Hadir dalam RDP tersebut, Kepala Satpol PP Tanjungpinang, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM), Kepala Dinas Pendidikan, perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPPAD) Provinsi Kepri, LSM Peduli Kepri dan tokoh agama dan masyarakat Jalan Sumatera.(rco)




[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar