Kadin Minta DPRD Tunda dan Revisi Perda Pajak Nomor 7 Tahun 2017

Kenaikan Retribusi Pajak Bebani Masyarakat

BATAM (HK) - Langkah penerapan perubahan nilai pendapatan daerah melalui retribusi, dan pajak hingga 50 persen, oleh Pemko Batam dinilai sangat membebankan masyarakat Batam.

Pasalnya saat ini kondisi perekonomian warga di Kota Batam sedang terpuruk. Maka rencana Pemko Batam didalam penerapan kebijakan baru dengan menaikan nilai retribusi, maupun NJOP pajak melalui "Perda Nomor 7 Tahun 2017", bukan langkah tepat dan bijaksana.

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk menegaskan, pihaknya tidak dapat memahami apa yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam didalam mengambil kebijakan, serta keputusan membebankan masyarakat Batam ini, dengan kenaikkan nilai retribusi dan pajak yang tidak masuk akal.

"Yang benar saja. Masa perubahan retribusi itu hingga 50 persen, serta kenaikkan nilai PBB itu hingga 500 persen. Yang logis sajalah," tegas  Jadi Rajagukguk, Rabu (13/9) siang, ketika menggelar Diskusi Publik, di Harris Hotel, Batam Centre.

Diungkapkan Jadi, kita tau Pemko Batam saat ini sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur di Kota Batam. "Bahkan kita juga tau Pemko Batam itu tengah mengalami devisit anggaran. Sehingga Pemko berupaya mencari pemasukan angaran daerah melalui kebijakan baru, tapi dengan korbankan masyarakat. Ini tidak benar," tegasnya.

Informasi yang kami dapat, papar Jadi, Pemko Batam menaikkan nilai pajak, beserta retribusi dikisaran 100-500 persen, bahkan memotong biaya kegiatan pemerintah, dan dinas dinas.

"Gak usah dipaksakan, kalau kondisi ekonomi saat ini memang tidak bagus. Sehingga besar pasak dari pada tiang. Apalagi membebankan masyarakat dengan menaikkan nilai retribusi, dan pajak hingga membebankan masyarakat. Saat ini, dapat makan saja masyarakat sudah bersyukur," ungkap Jadi.

Ketua DPRD Batam, Nuryanto mengatakan, terkait kenaikan nilai retribusi, maupun pajak tersebut bukan baru ditetapkan dan ujuk ujuk. Akan tetapi, sudah berlansung sejak lama dan melalui sebuah mekanisme rapat paripurna di DPRD Kota Batam.

"Keputusan kenaikkan nilai retribusi dan pajak daerah itu melalui rapat paripurna DPRD Kota Batam, dengan melibatkan pemerintah daerah dan semua pihak terkait sejak tahun 2017 lalu. Setelah beberapa kali melakukan pembahasan maka diputuskanlah usulan Pemko Batam itu dengan membuat Perda Nomor 7 Tahun 2017, tentang kenaikkan nilaian retribusi dan pajak yang akan diterapkan pada awal Januari 2018 lalu," sebut Nuryanto.

Namun, imbuhnya, adanya penolakan dikalangan pengusaha, UKM, dan masyarakat, akhirnya ditunda lagi, berdasarkan surat yang diajukan oleh Walikota Batam, Muhammad Rudi. "Penerapan Perda itu ditundakan hingga Bulan Maret 2018, serta diperpanjangkan lagi hingga awal 2019 mendatang berdasarkan surat yang diajukan oleh Walikota Batam, Rudi SE kepada DPRD Kota Batam," papar Nuryanto.

Sementara itu, Tim Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri, Muaz Fauzi mengatakan, penarikan nilai pajak tidak boleh melebihi ketentuan UU No 28 tahun 2009, terkait masukan keuangan negara

"Menteri Keuangan Negara melalui ketentuan UU No 28 tahun 2009, telah mengatur tentang pemasukan keuangan negara. Baik ditingkat pusat, provinsi, maupun di kabupaten/kota," kata Muaz. Artinya, tegas Muaz, untuk penarikan retribusi dan pajak kepada masyarakat, tidak boleh melebihi dari ketentuan pemerintah pusat.

"Nah, berdasarkan UU diatas pemerintah boleh untuk menaikkan nilai retribusi dan pajak, tapi hanya berkisar 10 hingga 25 persen saja, tidak lebih. Kalau ada yang tidak mematuhinya tentu akan dapat diusut dan ditindak secara aturan hukum dan pidana. Dan inilah yang jadi salah satu tugad dan peran kami. Apalagi, kalau ada yang sudah mengutipnya sebelum diterapkan," tegas Muaz. (vnr)




[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar