Pengelolaan Kelautan Kepri

Perda RZWP3K Jadi Acuan

TANJUNGPINANG (HK)- Wakil Gubernur Provinsi Kepri, H Isdianto mengatakan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil RZWP3K yang diajukan Pemerintah Provinsi Kepri merupakan acuan dan dasar hukum pemanfaatan pengelolaan wilayah kelautan Kepri.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kepri H Isdianto pada Paripurna di DPRD Kepri, Kamis (13/9).

"Terbentuknya perda ini sangat penting, mengingat kondisi geografis Kepri yang 98 persen berupa wilayah perairan dimana terdapat 2408 pulau-pulau," kata Isdianto.

Dengan adanya Perda RZWP3K ini nantinya, pemanfaatan dan pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil akan diatur hingga 12 mil dari garis pantai. "Baik itu untuk perizinan, pemanfaatan pembangunan hingga pengelolaan sumber daya dan ekosistem laut dapat diatur pada perda ini," ujar Isdianto.

Sehingga, lanjut Isdianto, tujuan akhir yang dicapai adalah peningkatan perekonomian Kepri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri baru yang dikelola dari sumber potensi kelautan.

Tak hanya itu, keberadaan Perda RZWP3K ini merupakan amanah Pemerintah Pusat khususnya Kemendagri dan Menkomaritim yang mengharapkan adanya pemanfaatan pengelolaan ruang laut ini dapat meningkatkan tak hanya perekonomian daerah, namun juga masyarakat pesisir.

"Untuk itu, perda ini harus segera disahkan, mengingat akan banyak pembangunan di daerah pesisir yang menunggu aturan hukum dari perda ini," terang Isdianto.

Dimulai dari pengelolaan potensi maritim Kepri seperti alokasi ruang dan waktu komplit untuk pembangunan kawasan pariwisata, pertambangan, industri, pelabuhan, labuh jangkar, perikanan, dan bandara hingga pembangunan landasan pesawat di atas air.

"Pemanfaatan kawasan laut sebagai alur pipa dan kabel bawah laut serta perlindungan ekosistem laut sebagai kawasan konservasi yang harus dimiliki Provinsi Kepri," ucap Isdianto. (cw99)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar