Nurdin Alihkan Anggaran Rp29,8 M ke Karimun

FTZ Tanjungpinang Dinilai Belum Siap

TANJUNGPINANG (HK)- Free Trade Zone (FTZ) atau Kawasan Perdagangan Bebas Bintan wilayah Kota Tanjungpinang sebelumnya memperoleh alokasi anggaran fisik dari dana APBN senilai sekitar Rp29,8 miliar.

Anggaran tahun 2018 ini digunakan untuk pembangunan sarana gedung, jalan dan lainnya. Namun, karena dinilai belum siap baik dari segi struktur sumber daya manusia (SDM), administrasi dan pendukung lainnya, maka Gubernur Kepri akhirnya mengalihkan anggaran tersebut ke Kabupaten Karimun.

Pengalihan ini dengan alasan struktur organisasi Badan Pengusahaan (BP) Kawasan FTZ Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang belum selesai terbentuk.

Hal tersebut juga sebelumnya diakui Ketua BP Kawasan FTZ Bintan Wilayah Tanjungpinang, Dean Yelta. Dia mengatakan bahwa sebelumnya ada dana yang dialkokasikan, namun dialihkan karena struktur organisasi dan SDM-nya masih belum lengkap.

Hal ini tentunya berbeda dengan Kawasan FTZ Bintan yang memperoleh anggaran puluhan miliar untuk alokasi dana pembangunan sarana dan prasarana serta dana konsultan dan pengawasan proyek tersebut. Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang juga selaku Ketua Dewan Kawasan FTZ Kepri telah mengalihkan dana proyek fisik dari FTZ Tanjungpinang ke FTZ Karimun yang mencapai sekitar Rp29,8 miliar.

Pengalihan dana proyek fisik sarana dan prasarana itu dibenarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam, Ahmad Yani. Dia mengatakan dana tersebut bersumber dari APBN tahun 2018.

Menyikapi hal itu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bangun Kepri, Afyendri mengatakan bahwa pengalihan anggaran tersebut dari FTZ Tanjungpinang ke Karimun tidak perlu dipermasalahkan, karena ia menilai Kota Tanjungpinang tidak siap.

"Intinya kita tidak mempermasalahkan pengalihan anggaran tersebut, karena secara struktural organisasi, Kota Tanjungpinang tidak siap. Dalam hal ini, apa yang dilakukan Gubernur Kepri kita harus siap menerimanya," kata Afyendri, Kamis (13/9).

Pria yang akrab disapa Ajin ini menambahkan, tindakan Gubernur Kepri tersebut sudah benar, karena kalau dipaksakan, maka kedepan nantinya pembangunan fisik mau pun pembenahan sarana serta prasarana penunjang lainnya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Apalagi lanjut dia, Kawasan FTZ Bintan wilayah Kota Tanjungpinang bukan seluruhnya, melainkan yang ada di koordinat kawasan FTZ di Senggarang dan Dompak. Belum lagi kawasan tersebut dinilai selama ini tidak ada aktivitas bisnis mau pun pelaku usaha di sana.

Tidak seperti FTZ wilayah Karimun dan Bintan yang sudah terjadi aktivitas bisnis yang berdampak terhadap pertambahan income atau pemasukan bagi daerah itu sendiri.

"Kita juga sangat menyayangkan FTZ wilayah Tanjungpinang tidak mendapatkan anggaran tersebut, karena mungkin saja investor kurang tertarik ataupun personel yang bekerja tidak bisa mendatangkan investor untuk menanamkan modalya," paparnya.

Tentunya, kata Ajin, Gubernur Kepri sudah memiliki pertimbangan terkait dengan dialihkannya anggaran FTZ Tanjungpinang ke Karimun dan dalam hal ini tidak suka-suka untik memindahkannya.

Ia berharap, kedepan pemerintah daerah bersama pengurus FTZ wilayah Tanjungpinang harus lebih berbenah melengkapinya, sehingga anggaran yang dikucurkan bisa diraih dan tepat sasaran. "Kalau tidak siap, maka konsekwensinya FTZ wilayah Tanjungpinang kedepan sudah tentu tidak akan mendapatkan alokasi anggaran" imbuhnya.(eza)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar