Karimun

Karimun Pusat Logistik Belikat

Kakanwil DJBC Khusus Kepri Rusman Hadi menyampaikan penjelasan terkait Karimun menjadi Pusat Logistik Berikat saat coffee morning.

KARIMUN (HK) - Kanwil DJBC Khusus Kepri bakal mewujudkan Karimun menjadi Pusat Logistik Berikat (PBL) untuk menampung kebutuhan pokok seperti beras, gula dan kebutuhan pangan lainnya pasca ditutupnya kran impor ke Indonesia

Usulan itu untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi Karimun jauh dari pusat logistik yang ada di Jakarta. Bahan pokok tersebut masuk ke Karimun ditampung dalam area tertentu tanpa dipungut pajak dan bea masuk. Namun, begitu barang-barang tersebut dibawa keluar Karimun baru dikenakan pajak.

Usulan tersebut sudah disampaikan Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepri, Rusman Hadi kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai Pusat. "Kami sekarang sedang menyusun untuk pembentukan suatu kawasan yang dinamakan Pusat Logistik Belikat. Disana, nanti akan ditampung bahan-bahan pokok dari luar.

Tujuannya, untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat Karimun, apalagi pada saat menjelang lebaran dan Imlek selalu kekurangan," ungkap Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepri, Risman Hadi saat coffee morning di atas Kapal BC-60001, Kamis (13/9).

Kata Risman, saat ini proses persetujuan kawasan PBL masih berada di Ditjen Bea Cukai di Jakarta. Jika pusat menyetujui, maka Kanwil DJBC Khusus Kepri akan membahas secara teknis dengan mengumpulkan stakeholder terkait termasuk juga pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk mempermudah masuknya barang-barang kebutuhan pokok ke Karimun.

"Izinnya ada pada kami (Kanwil DJBC Kepri). Saat ini, kami masih mengajukan persetujuan dari kantor pusat. Jika pusat menyetujui maka teknis nanti akan dibicarakan dengan pemerintah daerah Karimun. Kami juga akan mengumpulkan masyarakat atau pengusaha yang bakal mengembangkan kawasan PLB itu nantinya," tutur Rusman.

Bupati Karimun Aunur Rafiq sangat mengapresiasi langkah yang telah diambil Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk menjadikan Karimun sebagai Pusat Logistik Belikat. Langkah tersebut diyakini bisa mengatasi persoalan ekonomi, khususnya mempermudah masuknya barang impor ke Karimun. Sebab, posisi Karimun yang jauh dari pusat logistik menjadikan daerah bergantung dari luar.

"Apa yang disampaikan Pak Kakanwil merupakan suatu solusi untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi di Kabupaten Karimun, khususnya bagaimana impor bisa masuk ke Karimun dengan diberlakukan suatu wilayah khusus. Kami sangat mendukung upaya dari Pak Kakanwil yang sedang mengurus tentang masalah masuknya barang di kawasang belikat di Karimun," ungkap Aunur Rafiq.

Aunur Rafiq menyebut, salah satu langkah nyata yang akan disiapkan oleh pemerintah daerah Karimun nantinya yakni dengan menyediakan daerah sebagai kawasan Pusat Logistik Belikat di Karimun. Dia menyebut daerah yang bisa dijadikan sebagai kawasan PLB itu mungkin berada di Parit Rampak, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral.

Dikatakan, Karimun sebagai daerah terluar dan terdepan Indonesia apalagi kawasan ini masuk dalam Free Trade Zone (FTZ) harus memiliki keunggulan dari daerah lainnya. Mudah-mudahan langkah yang dilakukan Kanwil DJBC Khusus Kepri bisa menjadikan Karimun sebagai daerah unggulan dan pilot project bagi daerah lainnya di Indonesia.

Upaya Kanwil DJBC Khusus Kepri menjadikan Karimun sebagai PLB menjawab permintaan masyarakat beberapa waktu lalu. Masyarakat Karimun meminta kepada Gubernur Kepri, Nurdin Basirun untuk membuka kuota impor beras, gula dan buah buahan ke Karimun. Pasalnya, sejak ditutupnya kran impor pangan dan buah-buahan, maka sejumlah kebutuhan makin melambung tinggi.

"Kami sangat berharap agar Pak Gubernur bisa melobi Menteri Perdagangan untuk membuka kran impor beras, gula dan buah-buahan ke Karimun. Kami sangat yakin, Pak Gubernur mampu melobi pusat untuk memberikan kuota kepada Karimun. Karena beliau memiliki akses yang snagat kuat di tingkat pusat," ungkap Mardianis, warga Kolong, Kecamatan Karimun, Kamis (1/2).  ***(ham)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar