Karimun

Bupati-Bawaslu Bahas Pileg 2019

Bupati Meranti Irwan Nasir berdialog dengan Bawaslu soal Pileg dan Pilpres 2019.

MERANTI (HK) - Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir menerima Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Meranti. Kedatangan Bawaslu yang dipimpin oleh Koordinator Hukum dan Data Informasi untuk membicarakan berbagai Isu aktual terkait penyelenggaraan Pemilhan Presiden dan Legislatif Tahun 2019 mendatang, bertempat di ruang Sekda Meranti, Kamis (13/9).

Turut mendampingi Bupati, Staf Ahli Bupati Said Asmaruddin, Asisten II Sekda Meranti, Syamsuddin, Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra, Kabag Perbatasan Harahap, Kabag Tata Pemerintahan Mulyadi. Sementara dari Bawaslu Amirudin Sijaya, Anderson.

Bupati Irwan berharap terciptanya kondusifitas dan kelancaran Pileg serta Pilpres 2019 mendatang. Oleh karena itu perlu penyatuan persepsi antar pihak terkait terutama penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

Apalagi dengan meluasnya Isu perbedaan persepsi antara KPU dan Bawaslu terkait pencalonan Eks Narapidana dalam Pemilihan Legislatif. Seperti yang gencar diberitakan KPU bersikukuh menolak pencalonan Eks Narapidana dalam Pileg, sementara itu Bawaslu meloloskan dengan alasan HAM.

Hal ini menurut Bupati Irwan jika tidak segera dituntaskan akan memicu terjadinya kerawanan, apalagi jika keputusan KPU benar benar dilaksanakan pada Eks Narapidana, padahal yang bersangkutan telah menjalani hukuman dan dicabut hak politiknya.

"Masalah ini harus segera dituntaskan apalagi wakru penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang jatuh pada 20 September nanti semakin dekat," ucap Bupati.

Koordinator Hukum dan Data Informasi Bawaslu Riau, Amiruddin mengakui, sejauh ini belum ada keputusan pasti terkait hal tersebut, antara KPU dan Bawaslu masih tarik menarik kebijakan, apakah harus diloloskan atau tidak. "Terkait hal itu masih bias karena KPU tetap menolak," jelas Amiruddin.

Selain itu juga dibahas soal, money politik, oleh calon legislatif dimana saat ini memberlakukan sanksi berbeda dari yang selama ini dilaksanakan Tipikor. Pada Pileg 2019 mendatang seperti dijelaskan Amiruddin sanksi akan diberikan hanya pada pemberi suap sementara penerima suap tidak.   Sementara Tipikor akan menindak penerima suapnya.

Terkait masalah ini Bupati Meranti yang juga Ketua DPW PAN Provinsi Riau menilai juga berpotensi terjadi kerawanan Pemilu. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi kemasyarakat. Ditegaskan Bupati Irwan, kepada Bawaslu untuk urusan SARA Meranti sangat aman, dimana masyarakat Meranti yang majemuk hidup dengan aman dan damai. (r)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar