Sosialisasi TPE MMEA

Kadin Imbau Penjual Mikol Taat Aturan

Sejumlah narasumber memaparkan gagasanya dalam acara sosialisasi prizinan TPE MMEA.

NAGOYA (HK) - Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk mengimbau seluruh anggota Kadin, serta pedagang mikol lainnya, agar taat aturan. Salah satunya melengkapi izin Tempat Penjualan Eceran(TPE) Minuman Mengandung Ethyl Alkohol (MMEA).

Demikian disampaikan dalam acara sosialisasi prizinan TPE MMEA, Kamis (13/9), di Grand I-Hotel, Nagoya, yang merupakan hasil kerjasama Kadin Batam, Kantor Bea Cukai (BC) Batam dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

"Artinya, perlengkapan perizinan untuk tempat penjualan eceran minuman beralkohol wajib dimiliki. Sehingga usaha kita tak lagi terganggu dari kegiatan razia ataupun penindakan lainnya," imbau Jadi Rajagukguk.

Terkait pengurusan perizinan TPE MMA, ucap Jadi, Kadin sudah bekerjasama dengan pihak Bea Cukai, BP POM, BP Batam, beserta Pemko Batam. "Nah, diharapkan melalui sosialisasi maupun penyajian materi ini, semua distributor TPE Mikol, termasuk hotel-hotel yang ada di Kota Batam bisa mengikuti aturan hukum dan lebih peduli lagi terhadap legalitas usahanya," ungkap Jadi.

Apalagi menurutnya, dari penjelasan Kepala KPU BC Batam, saat ini sudah dapat melakukan pengurusan perizinan tersebut secara online, sehingga akan menjadi mudah dan cepat. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri 25 perwakilan Hotel, 33 Toko, KTV, Pub, Cafe, serta Resto, selaku pedagang eceran penjualan Mikol, yang ada di Kota Batam, dan belum memiliki izin.

Kepala KPU BC Tipe B Batam, Susila Brata mengatakan, perizinan penjualan minuman beralkohol ini melibatkan beberapa instansi pemerintah. Karenanya banyak aturan dalam pengendalian, serta pengawasan minuman beralkohol mulai dari impor, distribusi, eceran perdagangan, dan konsumsi.

"Berdasarkan Undang-undang nomor 39 tahun 2007, BC juga mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawawasan terhadap Barang Kena Cukai (BKC). Salah satunya itu  Minuman Mengandung Etil Alkohol (Mikol) yakni dengan memungut cukainya,” kata Susila Brata.

Menurut Susila, pemahaman BC terhadap izin usaha mikol lebih menekankan pada peraturan bidang cukai atas perizinan nomor pengusaha barang kena cukai.

Kepala KPU BC Batam ini juga menegaskan, pengawasan maupun penerapan sanksi yang ditujukan kepada pengusaha mikol, bertujuan agar menjamin dan patuh pada ketentuan UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan UU No 11 tahun 1995 Tentang Cukai.

"Saat ini baru tercatat ada 21 pengusaha TPE Mikol yang telah memiliki NPPBKC di KPU BC Tipe B Batam. Perusahaan itu ada dari ratusan TPE MMEA yang telah tersebar di seluruh Kota Batam," kata Susila.

Ditempat yang sama, Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan dan Penindakan (P2), Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) KPU BC Tipe B Batam, Raden Evy Suhartantyo menjelaskan, pemenuhan kewajiban sebagai TPE MMEA sudah diatur dalam pasal 14 UU/11/1995 tentang Cukai, sebagaimana sudah diubah dengan UU No39 tahun 2007 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No 201/PMK 04/2008.

"Setiap orang yang menjalankan usahanya itu sebagai TPE MMEA dengan berkadar alkohol diatas 5% wajib memiliki izin berupa NPPBKC yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan," kata R. Evy.

Bahkan, ungkapnya, TPE Miras tidak kantongi izin tersebut bisa didenda hingga ratusan juta rupiah. "Artinya, jika TPE MMEA tak memiliki NPPBKC maka dapat dinyatakan sebagai pelanggaran, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda minimal Rp20 juta dan maksimal Rp200 juta," papar R. Evy. (vnr)




[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar